<![CDATA[Kasus dugaan korupsi perizinan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang melibatkan Wilmar International Limited menjadi salah satu isu strategis yang mencerminkan krisis etika dalam tata kelola perusahaan di Indonesia. Sebagai perusahaan agribisnis besar dengan peran penting dalam rantai pasok global minyak sawit, Wilmar Group seharusnya mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten. Namun, berbagai laporan media menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses perizinan ekspor yang diduga melibatkan manipulasi data, pelanggaran kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), serta indikasi praktik suap yang berdampak pada kerugian negara hingga Rp11,8 triliun. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis krisis etika dalam tata kelola perusahaan melalui analisis kasus tersebut dengan menggunakan perspektif Good Corporate Governance. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa conceptual review dan analisis data sekunder yang bersumber dari laporan media nasional, dokumen hukum, serta literatur akademik yang relevan dengan etika bisnis dan GCG. Hasil pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap seluruh prinsip Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Pelanggaran tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan serta adanya kegagalan dalam membangun budaya organisasi yang berlandaskan integritas. Selain itu, keterlibatan aktor eksternal dalam proses pengawasan menunjukkan bahwa krisis etika yang terjadi bersifat sistemik dan melibatkan relasi antara sektor bisnis dan institusi negara. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menegaskan bahwa krisis etika dalam tata kelola perusahaan tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi Good Corporate Governance yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan dalam praktik nyata melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta komitmen etika yang berkelanjutan.]]>
