Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Gustami, Hendra
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Debitur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Kreditur Gustami, Hendra; Maroni; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5312

Abstract

Pertumbuhan kebutuhan ekonomi masyarakat mendorong meningkatnya penggunaan fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia, yang dalam praktiknya kerap menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dasar pertanggungjawaban pidana debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur serta menilai apakah pemidanaan dalam Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN.Tjk telah memenuhi rasa keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung data empiris, melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana debitur terbukti secara sah mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Namun demikian, perbuatan tersebut juga memiliki dimensi keperdataan sebagai wanprestasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih antara ranah pidana dan perdata. Pemidanaan yang dijatuhkan secara formal telah sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif apabila dikaitkan dengan prinsip ultimum remedium dan asas proporsionalitas. Dengan demikian, diperlukan kehati-hatian dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap hubungan hukum keperdataan.
Co-Authors Maroni Maroni Sepriyadi Adhan S