Roni Ekha Putera
Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA DESA WISATA KAMPUANG SARUGO DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Nisa Ul Husna; Roni Ekha Putera; Desna Aromatica
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v9i1.29954

Abstract

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, pemerintah diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan situasi mengikuti perkembangan waktu. Collaborative Governance merupakan sebuah konsep dalam upaya kolaborasi pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Salah satu bentuk Collaborative Governance pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu kolaborasi dalam tata kelola Desa Wisata Kampuang Sarugo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran para aktor dan proses kolaborasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan Desa Sarugo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan data, Peneliti melakukan dua cara, yaitu wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive. Berdasarkan analisa Peneliti menggunakan teori Ansell dan Gash, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aktor sudah berperan dalam kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo, namun peran dan proses kolaborasi yang berjalan belum maksimal. Partisipasi aktor belum optimal, di mana Pokdarwis belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam mengelola desanya, sedangkan partisipasi yang diberikan oleh aktor dalam kolaborasi banyak berupa pembinaan dan pelatihan mengenai pengelolaan destinasi wisata. Dimulai dari kondisi awal adanya ketidakseimbangan sumber daya yang mendorong terjadinya kolaborasi. Pada desain kelembagaan, seluruh pihak memberikan partisipasi melalui masing-masing perannya. Proses kolaborasi sudah berjalan namun belum optimal. Diperoleh hasil sementara, yaitu peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Sarugo. Namun hasil yang diharapkan, yaitu nantinya masyarakat terutama Pokdarwis bisa benar-benar mandiri dalam mengelola Desa Wisata Sarugo dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
STAKEHOLDER MAPPING DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KOTA PADANG Kemala Fonna; Roni Ekha Putera; Muhammad Ichsan Kabullah
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i1.36674

Abstract

Penelitian ini menganalisis pemetaan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan desa wisata di Kota Padang. Ketimpangan perkembangan antar desa disebabkan oleh belum meratanya pembentukan POKDARWIS dan koordinasi yang lemah sehingga pengelolaan menjadi kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model Power-Interest Grid. Hasil menunjukkan Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai key player dengan pengaruh dan kepentingan tinggi, BAPPEDA serta Dinas Koperasi dan UMKM sebagai context setters, dan POKDARWIS serta pelaku UMKM lokal sebagai subjects dengan kepentingan tinggi namun kekuasaan terbatas. Tidak aktifnya POKDARWIS di beberapa desa menghambat pengelolaan, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, koordinasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan implikasi kebijakan berupa perlunya penguatan kelembagaan POKDARWIS serta pengembangan mekanisme koordinasi lintas sektor berbasis posisi stakeholder guna meningkatkan efektivitas tata kelola dan keberlanjutan pengembangan desa wisata di Kota Padang.