Wulan Kusumastuti
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Jl. Prof. H. Soedarto, S.H.,Tembalang, Semarang, Indonesia | Universitas Diponegoro

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia

Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19 Wiranti Wiranti; Ayun Sriatmi; Wulan Kusumastuti
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 3 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.58484

Abstract

Kota Depok merupakan wilayah pertama terdeteksinya Covid-19 di Indonesia dan juga wilayah dengan kasus tertinggi di Jawa Barat. Untuk menangani masalah ini maka diberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak patuh dan kasus Covid-19 semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor yang memiliki hubungan dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok. Metode yang dipakai yaitu metode kuantitatif dan potong lintang. Responden penelitian sebanyak 285 orang dengan metode accidental sampling. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan uji nonparametric. Penelitian ini menunjukkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, yaitu jenis kelamin (p=0,005), tingkat pendidikan (p=0,036), pengetahuan (p=0,014), dan sikap (p=0,000). Kepatuhan PSBB semakin meningkat pada responden perempuan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, pengetahuan baik, dan sikap yang mendukung terhadap kebijakan PSBB. Depok City is the first area to have Covid-19 detected in Indonesia and also the region with the highest cases in West Java. The Large-scale Social Restrictions Policy (PSBB) was implemented to handle this problem. However, some people did not obey the rules and Covid-19 cases were increased. The purpose of this study is to figure the factors related to community compliance with the Large-scale Social Restrictions Policy in Depok City. This research used a quantitative method and cross-sectional design. Respondents of the study were 285 people and used an accidental sampling method. Data analyzed by univariate and bivariate with the nonparametric test. The results of this study indicate the factors associated with the Large-scale Social Restrictions Policy are gender (p = 0.005), education level (p = 0.036), knowledge (p = 0.014), and attitude (p = 0.000). The Large-scale Social Restrictions Policy’s compliance is increasing among female respondents with higher education level, have good knowledge, and a supportive attitude towards the Large-scale Social Restrictions Policy. 
Kajian Keputusan Partisipasi Badan Usaha Mikro dan Kecil dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Jombang Prenati Nashihah; Chriswardani Suryawati; Wulan Kusumastuti
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.81594

Abstract

Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS. Sayangnya, belum semua badan usaha mendaftar, terutama usaha mikro dan kecil, padahal jumlah badan usaha setiap waktunya terus bertambah. Terdapat 68% badan usaha mikro dan kecil potensial di Kabupaten Jombang yang belum terdaftar JKN-KIS. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis partisipasi badan usaha mikro dan kecil dalam Program JKN-KIS di Kabupaten Jombang. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara. Hasil penelitian menggunakan Teori Perilaku menurut L. Green, menunjukkan bahwa badan usaha yang sudah mendaftar memiliki pengetahuan yang baik dan sikap positif terhadap Program JKN-KIS, serta pernah mendapatkan promosi langsung dari BPJS Kesehatan. Risiko kesehatan tidak mempengaruhi keputusan mendaftar. Badan usaha yang belum mendaftar cenderung mampu membayar premi, namun kemauan membayar rendah. Kebijakan wajib berpartisipasi dan pemberian sanksi dianggap memberatkan bagi badan usaha yang belum mendaftar.
Determinan Partisipasi Kader dalam Pelayanan Posyandu saat Pandemi Covid-19 di Puskesmas Kabupaten Semarang Aina, Sitta Nur; Sriatmi, Ayun; Kusumastuti, Wulan
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 1 (2022): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.69038

Abstract

Posyandu merupakan sistem layanan kesehatan masyarakat guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Keberhasilan pelaksanaan Posyandu sangat bergantung pada peranan kader. Pada pelaksanaannya di Kabupaten Semarang, partisipasi kader dalam pelayanan Posyandu tidak berjalan secara optimal selama terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan cakupan penimbangan balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi kader dalam pelayanan Posyandu saat pandemi Covid-19 di Puskesmas Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan teknik angket dengan  metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kader Posyandu di 4 Puskesmas Kabupaten Semarang (Ambarawa, Bawen, Dadapayam, dan Lerep). Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 105 kader. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara dukungan struktur masyarakat (p=0,001), dukungan sarana (p=0,001), pengetahuan (p=0,016), dan kemauan (p=0,012), serta tidak terdapat pengaruh antara penghargaan (p=0,530), kebutuhan masyarakat (p=0,112), dan peran petugas kesehatan (p=0,355) masing-masing terhadap partisipasi kader dalam pelayanan Posyandu saat pandemi Covid-19 di Puskesmas Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara faktor dukungan struktur masyarakat, dukungan sarana, pengetahuan, dan kemauan dengan partisipasi kader dalam pelayanan Posyandu saat pandemi Covid-19.