Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.652
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Multidisiplin West Science TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business
Wahyudi, Rudi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

 1 
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU PENYALAHGUNAAN FAKTUR PAJAK (STUDI PUTUSAN NO. 35/ PID.SUS/2022/PN. LSM Wahyudi, Rudi; Jamaluddin, Jamaluddin; Yusrizal, Yusrizal
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15223

Abstract

Kontribusi pajak dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dituntut terus mengalami peningkatan sementara maraknya kasus faktur pajak fiiktiif oleih korporasii berpotensi menggerus pendapatan negara, beragam putusan terhadap korporasi pelaku yang diminta pertanggungjawaban pidana disebabkan tidak ada aturan eksplisit dalam ketentuan umum perpajakan yang menyatakan bahwa korporasi sebagai pelaku dan subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga menimbulkan multi penafsiran atas doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku penyalahgunaan Faktur Pajak dikaitkan dengan   Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dalam putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm dan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim pada putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang menjatuhkan pidana terhadap direktur Perseroan Terbatas  atas penggunaan  faktur pajak fiktif atau Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Peraturan Jaksa Agung RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi mengatur apabila terdapat undang-undang yang tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum, maka pertanggungjawaban pidana dikerahkan kepada pengurus korporasi hal ini sesuai doktrin vicarious liability dalam teori pertanggunjawaban pidana (2) Pertimbangan majelis hakim dalam amar Putusan No. 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang menyatakan bahwa Terdakwa Adnan Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyertaan dalam tindak pidana perpajakan berdasarkan fakta persidangan telah sesuai dengan dakwaan komulatif Jaksa Penuntut Umum  berdasarkan pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 UU KUP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 39 ayat 1 huruf d UU KUP Jo  Pasal 43 UU KUP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Co-Authors Aldiansyah, Rizky Angesti, Dyan Arimbi, Gavrila Khairunnisa Fridayani, Fridayani Jamaluddin Jamaluddin Karim, Akbar Faisal Kartono, Kartono Khonjogo, Muhammad Jagad Muhammad Alfian, Muhammad Muhammadah, Nurul Isnainil Putri Hidayat, Natasya Syasti Rafly, Moch Salsabila, Nadeva Semantri, Dimas Septiani, Tia Suhendar Suhendar, Suhendar Susanto Susanto Yusrizal Yusrizal