Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Journal Home Economic and Tourism Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Jurnal Hukum Sasana Jurnal Keamanan Nasional
Vicky, Vicky
Unknown Affiliation
Religion Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Sasana

 1 
Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Saksama Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual  ( Studi Kasus Putusan No 20pk/Pid/2020) Vicky, Vicky; Samosir, Tetti; Harlina, Indah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.2737

Abstract

Menurut UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Notaris harus mematuhi ketentuan UUJN dan Kode Etik untuk memastikan akta yang dibuat sah dan akurat. Kesalahan dalam pembuatan akta dapat menyebabkan kerugian, baik secara administratif maupun pidana. Namun, dalam menjalankan tugasnya, masih ada notaris yang tidak saksama dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi notaris yang tidak saksama dalam pembuatan akta kuasa menjual, dengan fokus pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yang menekankan pada kajian dan analisis norma-norma hukum yang tertulis serta penerapannya dalam praktik hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksaksamaan notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan dokumen dalam setiap transaksi. Kegagalan dalam hal ini dapat mengakibatkan sanksi pidana, perdata, dan administratif bagi notaris. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya proses pengumpulan bukti yang kuat dan penilaian yang teliti terhadap unsur-unsur tindak pidana penipuan. Meskipun putusan di tingkat Pengadilan Tinggi menimbulkan keraguan, Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali membatalkan putusan tingkat sebelumnya, menyatakan bahwa perbuatan notaris tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan
Co-Authors Adi, Sukmawati baidar baidar Dewi, Lolyka Indah Harlina Komari, Ana Permata, Erika Putri, Siti Saimima, Ika Dewi Sartika Samosir, Tetti Sanaky, Mochammad Syafruddin Rezky Tripariyanto, Afiff Yudha Wirnelis Syarif