Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.24
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WARTA DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Warta LPM Karimah Tauhid
Muhamad Aminulloh
Universitas Djuanda Bogor
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search
Journal : Karimah Tauhid

 1   2 
Optimalisasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Fajar Muharam, Muhamad; Lukmanul Hakim, Aal; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.17359

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan sampah secara optimal di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan hambatan penanganan sampah di wilayah Kabupaten Bogor. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ditambah dengan buku-buku, jurnal, makalah, serta pendapat para ahli hukum serta wawancara dengan pejabat yang berwenang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Dalam pelaksanaan optimalisasi penanganan sampah di wilayah kabupaten bogor dilandaskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah, terbatasnya anggaran dalam mengakomodir pengelolaan sampah, terbatasnya tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, kurangnya armada (truk) dan tenaga kerja dalam pengangkutan sampah serta kurang tegasnya pemberian sanksi administratif kepada para pelaku pelanggaran dalam pengelolaan sampah, Maka perlu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk memperhatikan permasalahan tersebut guna memenuhi hak-hak masyarakat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1).
Analisis Hukum Pajak Terhadap Penerapan Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada PT ABC) Susanto; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 3 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i3.16625

Abstract

Pajak memiliki manfaat yang cukup besar bagi negara dan masyarakat, dan khususnya bagi wajib pajak. Pajak menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal negara karena pajak merupakan bagian dari sumber pendapatan negara sehingga dapat pajak menjadi instrumen kebijakan fiskal. pengumpulan pajak dapat digunakan untuk menambah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dengan pajak pemerintah dapat menentukan berapa pengeluaran yang disesuaikan dengan APBN. Penelitian ini bertujuan untuk Analisis Hukum Pajak Terhadap Penerapan Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Kontruksi (Studi Kasus Pada PT ABC)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pertimbangan fakta dalam analisis hukum perpajakan atas pajak penghasilan pada perusahaan konstruksi. Deskripsi kualitatif digunakan dalam analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPajak penghasilan adalah suatu kewajiban yang dibayarkan oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada suatu negara atas tambahan kesempatan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau luar negeri, tanpa memperhatikan apakah undang-undang pajak penghasilan dapat diubah untuk tujuan mengkonsumsi atau menambah kekayaan seseorang. Beberapa kali, terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008
Pengawasan dan Penilaian Terhadap Anggota Brimob Polri Yang Sedang Menjalankan Hukuman Disiplin Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Di Resimen I Pasukan Pelopor Doko, Nyuwan; Gilalo, J. Jopie; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.17883

Abstract

Anggota brimob yang menjalankan hukum disiplin perlu diawasi oleh Bidpropam guna memperoleh data pribadi tentang perilaku anggota brimob yang menjalankan hukuman disiplin karena dalam menjalan hukum anggota brimob biasanya kurang menaati berbagai hukuman yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pengawasan Dan Penilaian Terhadap Anggota Brimob Polri Yang Sedang Menjalankan Hukuman Disiplin Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Di Resimen I Pasukan Pelopor. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penilitian menunjukkan bahwa Pengawasan Dan Penilaian Terhadap Anggota Brimob Polri Yang Sedang Menjalankan Hukuman Disiplin Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Di Resimen I Pasukan Pelopor merupakan tindakan mengontrol setiap anggota brimob di Resimen I Pelopor yang dilakukan melalui penilaian perilaku pribadi, ketaatan terhadap kode etik, disiplin dalam menjalankan hukuman, menaati perintah atasan, kerja sama dengan rekan kerja. Pembinaan rohani dilakukan untuk membentuk karakter yang baik sebagai anggota polri dan sebagai anggota satuan brimob yang dilakukan melalui kegiatan keagamaan pengajian dan tadarusan, tadabbur alqur’an. Pembinaan profesionalitas yaitu pembinaan yang dapat dilakukan untuk menjadikan anggota brimob profesional. Menjadi anggota brimob yang profesional yaitu memiliki kompetensi dalam bidang kepolisian khususnya kemampuan sebagai anggota pelopor, memiliki integritas yang tinggi, tidak mudah menyalahgunkan kewenangan, tidak mudah melakukan pelanggaran.
Analisis Yuridis Keabsahan Penggunaan Digital Signature Pada Naskah Dinasu untuk Kegiatan Operasional Polres Bogor Setiaji, Krisna; Nurwati; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 3 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i3.18091

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam administrasi pemerintahan, termasuk di lingkungan kepolisian. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan digital signature (tanda tangan digital) dalam naskah dinas untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penggunaan digital signature pada naskah dinas dalam kegiatan operasional Polres Bogor. Kajian ini dilakukan dengan metode normatif yuridis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tanda tangan digital memiliki kekuatan dan akibat hukum yang setara dengan tanda tangan konvensional, asalkan memenuhi syarat keabsahan, yaitu menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang diakui oleh pemerintah. Dalam konteks operasional Polres Bogor, implementasi digital signature telah membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi risiko pemalsuan dokumen, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepolisian. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman personel mengenai prosedur penggunaan digital signature, keterbatasan infrastruktur digital, serta aspek keamanan siber yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem keamanan elektronik untuk memastikan penerapan digital signature yang lebih efektif dan terpercaya dalam administrasi kepolisian.
Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) di Indonesia Kurniawan, Rifai Setya; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.18832

Abstract

Peretasan (hacking) telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin sering terjadi di era digital, khususnya di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur tindak pidana ini, efektivitas kebijakan kriminal dalam penanggulangannya masih dipertanyakan, terutama terkait penegakan hukum yang lemah dan terbatasnya sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal dalam penanggulangan peretasan di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas, kelemahan, dan tantangan yang ada. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis terhadap dokumen hukum, khususnya UU ITE, serta studi literatur terkait kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memberikan landasan hukum, masih terdapat kelemahan dalam implementasi, seperti kurangnya keterampilan teknis aparat penegak hukum dan ketidakcukupan regulasi. Ditemukan juga bahwa kerja sama internasional diperlukan untuk menghadapi peretasan lintas negara. Penelitian ini terbatas pada analisis hukum dan tidak melibatkan data empiris dari kasus peretasan di Indonesia, yang dapat menjadi area untuk penelitian di masa mendatang. Kesimpulannya, revisi UU ITE dan peningkatan kapasitas penegak hukum sangat diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana peretasan secara efektif.
Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Pariwisata Arca Domas Desa Sukaresmi Kabupaten Bogor Khunaepi, Rivay; Nurwati; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14535

Abstract

This study aims to determine the legal protection of the Arca Domas cultural heritage tourism site and to find out the obstacles in the management of Arca Domas tourism in Sukaresmi Village. The type of research that the author uses in this research is normative legal research. Normative legal research is legal research conducted using a statutory approach coupled with books, journals, papers, and opinions of legal experts. In the implementation of legal protection of arca domas tourism cultural heritage sites, protection is needed to obtain legal certainty about the protection itself so that there are no disturbances or dangerous things; and to obtain comfort in the legal protection of arca domas tourism cultural sites. Domas statue is one of the cultural sites that must be protected as stipulated in Law number 09 of 2010 concerning cultural heritage. In Article 58 paragraph 1 of Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage it is stated that "the rescue of cultural heritage is carried out to prevent damage due to human and/or natural factors that result in changes in authenticity and accompanying values". Thus, the protection carried out by the Sukaresmi Village Government of the Arca Domas Cultural Heritage Site is by checking or repairing what needs to be repaired. The obstacle felt by the Sukaresmi Village Government in carrying out the management of the Arca Domas Cultural Heritage is the limited licensing regarding land management at the Arca Domas Cultural Heritage Tourism Site, including the surrounding lands.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kunjungan Keluarga Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia Azis, Dede Rifqi; Mulyadi; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.15268

Abstract

Kunjungan keluarga merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental bagi narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum terhadap kunjungan keluarga diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor terhadap kunjungan keluarga dalam pemenuhan hak asasi manusia mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan hak-hak narapidana dihormati dan dilindungi. Melalui perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlakuan adil, dan program pembinaan, Lapas berperan penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Namun, tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum memerlukan perhatian dan upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai keadilan dan rehabilitasi yang efektif. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dapat mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya perbaikan dari berbagai pihak, termasuk peningkatan fasilitas, penyederhanaan prosedur, penyesuaian jadwal kunjungan, dan peningkatan informasi serta edukasi bagi keluarga. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan hak asasi manusia narapidana dapat dipenuhi dengan lebih baik, dan proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial dapat berjalan dengan efektif.
Penerapan Sanksi terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polresta Bogor Kota Wijaya, Raihan Fathi; Suprijatna, Dadang; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.15943

Abstract

Penggunaan senjata api tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi orang yang tidak coperatif terhadap anjuran polisi. Artinya setiap anggota yang melaksanakan tugas dengan membawa senjata harus menggunakannya pada keadaan yang benar. Namun kenyataannya tidak semua anggota polri yang mendapat izin memegang dan menggunakan dapat memfungsikannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polresta Bogor Kota. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan norma, teori, doktrin dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan rujukan untuk menganalisis objek yang diteliti. Hasil penelitian menujukkan bahwa Penerapan sanksi bagi anggota Polresta yang melakukan penyalahgunaan senjata api ialah penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP jika menyebabkan kematian, penerapan aturan disiplin sesuai PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang aturan disiplin, dan penerapan etik sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Setiap anggota Polresta Bogor yang menyalahgunakan senjata api harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP ditegaskan bahwa setiap perbutan yang dapat dipidana harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan ini dinamakan dengan asas legalitas.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Kabupaten Bogor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Nasution, Dedi Wahyudi; Nuraeny, Henny; Aminulloh, muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 11 (2025): Karimah Tauhid (on proses)
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i11.20646

Abstract

Bullying merupakan salah satu  fenomena sosial yang sering terjadi pada anak-anak dan berdampak serius terhadap kondisi psikologis anak namun sangat sulit untuk terdetksi, terutama ketika tindakan tersebut mengarah pada tekanan mental dan depresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas  perlindungan Hukum terhadap anak korban Bullying yang mengalami depresi di Kabupaten Bogor melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan melihat keoptimalan perlindungan Anak yang terjadi di lapangan dengan menggunakan  Metode Penelitian Yuridis Empiris dan Pendekatan Kualitatif melalui Studi lapangan atau wawancara dengan Dinas dan Lembaga terkait perlindungan anak dari kekerasan, termasuk Bullying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak Telah mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk Bullying, Namun Implementasinya di Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi koordinasi dinas atau lembaga perlindungan anak, keterlambatan penanganan masalah Bullying, maupun pemahaman masyarakat, Dampak dari kondisi ini adalah meningkatnya risiko gangguan mental seperti depresi pada anak, yang apabila tidak ditangani dengan tepat dapat mempengaruhi masa depan anak. Kondisi ini perlunya penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan dan pemulihan korban Bullying secara menyeluruh dengan cepat dan tanggap.
Co-Authors Aal Lukmanul Hakim Abdul Kholik Alhanief, Ibnu Rizal Astriani, Anjar Athoillah, Mas Fahmi Azis, Dede Rifqi Dadang Suprijatna Doko, Nyuwan Fajar Muharam, Muhamad Gugun Gunadi Henny Nuraeny Hidayati, Sri Hidayati Ikhsanudin, Akhmad Irma Inesia Sri Utami Irwan Efendi Jopie Gilalo, Jacobus Khunaepi, Rivay Kurniawan, Rifai Setya MULYADI mulyadi Nasution, Dedi Wahyudi Nugroho, Fakhrul Septiawan Nugroho, Mochammad Bayu Adi Nurwati Priatna, Karina Putri Putri, Putri Noviyanti R. Siti Pupu Fauziah Rachmat Trijono Roestamy, Martin Rusli, Radif Khotamir Setiaji, Krisna Solly Aryza Suryani, Danu Suyudi, Dony Warzuk Wijaya, Raihan Fathi Zahra Khusnul Lathifah Zulfikar