Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.779
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT WAJAH HUKUM Ensiklopedia of Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Pagaruyuang Law Journal Al-Adl : Jurnal Hukum JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW SUPREMASI Jurnal Hukum Collegium Studiosum Journal
Rahmayani, Nuzul
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Al-Adl : Jurnal Hukum

 1 
PROBLEMATIKA KEPATUHAN DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM INDONESIA TAHUN 2024 Abra, Emy Hajar; Rahmayani, Nuzul
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.14131

Abstract

Ada beberapa Peraturan KPU (PKPU) yang sangat problemtik dalam perjalanan demokrasi pemilihan umum Indonesia. Problematika yang akan di kaji tersebut diantaranya adalah syarat presentase 30% Perempuan partai politik dalam pemilihan umum (pemilu), syarat laporan harta kekayaan, dan laporan sumbangan dana kampanye. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika PKKPU dalam pemilihan umum tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal atau normatif dengan sumber data sekunder dari berbagai bahan hukum yang relevan yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Beberapa persoalan diatas menyebabkan hilangnya penegakkan hukum dan sangat berpotensi pada bermasalahnya integritas peserta pemilihan umum. Problematika tersebut semakin tidak berkesudahan ketika PKPU terkait presentase perempuan dan syarat mantan narapidana diajukan uji materi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Namun KPU tetap tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut. Hal tersebut tidak hanya mencederai penegakkan hukum semata, namun juga menjadi salah satu akar persoalan demokrasi dalam pemilihan umum 2024 di Indonesia. Jika KPU adalah satu-satunya pelaksana konstitusional pesta demokrasi pemilu, namun beragam persoalan ketaatan hukum dan problematika regulasi tidak memiliki penyelesaian persoalan yang baik, maka KPU menjadi preseden buruk perjalanan demokrasi, sekaligus mencederai nilai-nilai konstitusi itu sendiri.
PROBLEMATIKA KEPATUHAN DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM INDONESIA TAHUN 2024 Abra, Emy Hajar; Rahmayani, Nuzul
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.14131

Abstract

Ada beberapa Peraturan KPU (PKPU) yang sangat problemtik dalam perjalanan demokrasi pemilihan umum Indonesia. Problematika yang akan di kaji tersebut diantaranya adalah syarat presentase 30% Perempuan partai politik dalam pemilihan umum (pemilu), syarat laporan harta kekayaan, dan laporan sumbangan dana kampanye. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika PKKPU dalam pemilihan umum tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal atau normatif dengan sumber data sekunder dari berbagai bahan hukum yang relevan yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Beberapa persoalan diatas menyebabkan hilangnya penegakkan hukum dan sangat berpotensi pada bermasalahnya integritas peserta pemilihan umum. Problematika tersebut semakin tidak berkesudahan ketika PKPU terkait presentase perempuan dan syarat mantan narapidana diajukan uji materi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Namun KPU tetap tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut. Hal tersebut tidak hanya mencederai penegakkan hukum semata, namun juga menjadi salah satu akar persoalan demokrasi dalam pemilihan umum 2024 di Indonesia. Jika KPU adalah satu-satunya pelaksana konstitusional pesta demokrasi pemilu, namun beragam persoalan ketaatan hukum dan problematika regulasi tidak memiliki penyelesaian persoalan yang baik, maka KPU menjadi preseden buruk perjalanan demokrasi, sekaligus mencederai nilai-nilai konstitusi itu sendiri.
Co-Authors Adriaman, Mahlil Andriaman, Mahlil Attahira, Vellangi Dian Pramana dilla, Fadhilla Wulandari Emy Hajar Abra Julisman, Romi Kurnia, Muhamad Rizki Kurniawan, Ihsan Lestiani, Karina Nazar, Jasman Putra, Regina Roidatun Sari Syuryani, Syuryani Ulya, Rahmatul