Articles
<![CDATA[Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Fintech Syariah Pada Masa Pandemi di Indonesia: Perspektif Hukum Jinayah ]]>
<![CDATA[Ningsih, Sri Wahyu]]>;
<![CDATA[Fitri, Winda]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol 8, No 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/js.v8i1.1552
<![CDATA[With the development of the times, fintech companies in Indonesia are increasingly popular and are also increasingly sought after by many people. One of the developments in fintech is the emergence of Sharia fintech. This study aims to analyze fintech crimes that occur from the perspective of jinayah law and to analyze relevant dispute resolution for fintech crimes from the perspective of jinayah law. In this study, the author uses a normative legal research method that uses qualitative analysis, namely by explaining the existing data with words or statements not with numbers. Sharia fintech has a difference with conventional fintech, namely sharia fintech is carried out in the contract process between business owners and investors. The emergence of sharia fintech provides convenience for the community to carry out a credit process using sharia principles and principles. But there is also a negative side, namely sharia fintech crimes such as fraud, fraud. Based on the results of the study, it shows that this sharia fintech crime when viewed from the perspective of jinayah law is included in the ta'zir crime, which if there is a violation the law enforcement is in accordance with the existing legislation in the fairest manner and carried out indiscriminately and discipline that actually carries out sanki ta'zir for sharia fintech crimes, which in essence contain benefits for human life both in the world and in the hereafter.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA DALAM KONDISI OVER CAPACITY DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BATAM PADA MASA COVID-19 ]]>
<![CDATA[Fitri, Winda]]>;
<![CDATA[Handayani, Vivi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41981
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi overcapacity yang dialami oleh hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, salah satunya Lapas Wanita Kelas IIB di Batam yang melebihi kapasitas hingga 169% berdasarkan data tahun 2020. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana yang melebihi kapasitas di Lapas Wanita Kelas IIB Batam pada masa pandemi Covid-19, serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan tersebut. hak narapidana.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan melihat langsung situasi di lapangan untuk mengumpulkan berbagai data primer. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dengan petugas Lapas dan observasi di Lapas Wanita Kelas IIB Batam Batam dan instrumen hukum yang digunakan untuk menganalisis topik ini adalah teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, hasil menunjukkan pemenuhan hak-hak narapidana dengan kondisi melebihi kapasitas belum sepenuhnya berfungsi. Hak-hak yang belum sepenuhnya diperoleh oleh narapidana tersebut karena berbagai faktor dan kendala adalah sarana prasarana yang tidak memadai dan sumber daya manusia yang tidak memadai.]]>
<![CDATA[PENGARUH INTEGRITAS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SEKTOR KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Fitri, Winda]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44409
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 0,7% karena dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, penelitian ini mengkaji potensi dan kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dan perbankan syariah berpotensi besar untuk berkembang lebih pesat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan objek penelitian berupa objek data sekunder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara historis, sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang “kuat†dalam menghadapi goncangan ekonomi maupun kesulitan zaman dibandingkan sistem konvensional, kapitalis, atau sosialis. Hal ini dikarenakan Bank Syariah memiliki peran untuk memasyarakatkan praktik bagi hasil dan menghindari praktik riba (bunga). Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sehat dan tetap stabil bahkan ketika runtuhnya kurs mata uang. Di sisi lain, dengan disahkannya UUPS maka membuat para investor lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di perbankan syariah sehingga menambah arus investasi di Indonesia. Selain itu, upaya yang akan dilakukan oleh Bank Syariah dalam meningkatkan mutu perekonomian Indonesia adalah dengan mengalokasikan dana dari DPK pada sektor perekonomian dan memberikan dukungan permodalan terhadap sektor UMKM.]]>
<![CDATA[JUDEX FACTI OF RELIGIOUS COURT REGARDING DIVORCE CASE : ANALYSIS OF DECISION NUMBER 2029/pdt.g/2022/PA.btm ]]>
<![CDATA[Fitri, Winda]]>;
<![CDATA[Riyansyah, Muhd. Wildan]]>;
<![CDATA[Anisa Tia Mulyani]]>;
<![CDATA[Fenecia, Evelyn]]>;
<![CDATA[Irawan, Dhenisa Octavia]]>;
<![CDATA[Sakti, Nuryoga Aji]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.101
<![CDATA[Peradilan agama merupakan salah satu dari empat peradilan yang ada di sistem peradilan yang ada di Indonesia. Peradilan agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terkait dengan agama Islam di Indonesia. Peradilan di Agama Indonesia disusun dalam dua tingkatan, yaitu peradilan tingkat pertama terdiri dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan peradilan tingkat banding, terdiri dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi. Dua peradilan tersebut sebagai judex facti yang bertugas untuk merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat dan mereka probabilitas. Peradilan Agama adalah pengadilan yang bertanggung jawab dalam mengadili perkara perdata Islam. Perceraian merupakan suatu peristiwa di mana pasangan suami istri secara sah memutuskan hubungan pernikahan yang telah terjalin di antara mereka. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan dan pendekatan terhadap konseptual. Metode penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Metode analisis yang diterapkan dalam menganalisis data-data tersebut diatas adalah metode analisis deskriptif-kualitatif.]]>
<![CDATA[Telaah Fenomena Operasi Penggantian Kelamin Bagi Khuntsa (Studi Komprehensif Hukum Islam dan Hukum Positif) : Telaah Fenomena Operasi Penggantian Kelamin Bagi Khuntsa (Studi Komprehensif Hukum Islam dan Hukum Positif) ]]>
<![CDATA[Rasyid, Dede Hilman]]>;
<![CDATA[Fitri, Winda]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.133
<![CDATA[Khuntsa adalah suatu keadaan ketika seorang individu memiliki dua kelamin dan tidak dapat diidentifikasikan apakah dia perempuan atau laki-laki. Fenomena khuntsa di dunia modern dianggap sebagai anomali kelamin yang memungkinkan dan dapat terjadi pada beberapa orang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang khuntsa dari perspektif hukum Islam, hukum positif, dan sisi ketuhanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau literature review dengan pendekatan normatif untuk menganalisis pokok persoalan hukum terkait khuntsa dan implikasinya terhadap perlindungan hukum warga negara yang menjalani operasi penggantian kelamin serta hak keperdataan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena khuntsa juga menimbulkan dampak psikologis bagi individu yang mengalaminya, yang dapat mempengaruhi fisik dan perilaku mereka. Kedokteran modern mengkategorikan khuntsa sebagai anomali kelamin yang dapat diidentifikasi dan ditangani melalui prosedur pergantian kelamin. Meskipun pandangan ini mungkin bertentangan dengan fiqh klasik, namun dalam konteks fiqh kontemporer, khuntsa dianggap sebagai suatu kasus khusus yang memerlukan pertimbangan mendalam. Dalam penanganannya, penelitian ini merekomendasikan agar penanganan khuntsa dilakukan melalui prosedur pergantian kelamin yang sama seperti yang diterapkan untuk kasus-kasus lainnya. Dalam hal ini, kaidah fiqh menjadi dasar kuat untuk membuktikan pentingnya penetapan status bagi individu khuntsa.]]>
<![CDATA[Implementasi Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Batam ]]>
<![CDATA[Jaya, Febri]]>;
<![CDATA[Fitri, Winda]]>;
<![CDATA[Ulya, Muna]]>
<![CDATA[ PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/perahu.v12i1.942
<![CDATA[Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas usia minimal perkawinan diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, masih ada peluang untuk mendapatkan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama, terutama dalam situasi yang dianggap sangat mendesak. Hakim perlu berpikir bijak dan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan dalam permohonan penetapan dispensasi perkawinan dan dampak sosial yang mungkin terjadi jika dispensasi tersebut dikabulkan. Penelitian ini menerapkan metode empiris dengan memperoleh data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Artikel ini mengulas bagaimana hakim di Pengadilan Agama Batam menerapkan dispensasi nikah, termasuk pertimbangan yang mereka buat dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hukum adalah inti dari keputusan hakim, yang melibatkan analisis, argumen, dan menarik kesimpulan hukum. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana dispensasi perkawinan diatur dan dilaksanakan di Pengadilan Agama Batam, dengan penekanan pada peran dan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan pernikahan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Agustianto, Agustianto]]>;
<![CDATA[Fitri, Winda]]>;
<![CDATA[Angelyn, Angelyn]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v23i01.17059
<![CDATA[The development of the creative economy is very influential in increasing the progress of the development and progress of the Indonesian economy. The creative economy sector is considered to be influenced by the Intellectual Property it produces, such as copyrights. Even so, copyright cannot be used optimally due to problems that hinder the process of implementing copyright as an object of fiduciary guarantees. The purpose of this research is to find out the execution confiscation efforts that can be carried out by creditors or banking parties if the debtor commits an act of default with the object of fiduciary guarantees in the form of copyrights. The research method used in this research is normative legal research method. This study also uses a statutory approach and a conceptual approach. The type of research data used in this study is a type of qualitative data. The data collection technique was carried out by means of a literature study. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique. Copyright as a type of IP is included in property law and is classified as intangible movable property, the value contained in copyright has the potential to be used as a collateral object in bank credit agreements by the creator. In its implementation, there are challenges faced such as the ambiguity of the laws and regulations that govern it, the lack of knowledge of creative economy actors regarding copyright recording, and the absence of competent public appraisers in assessing the value of copyrights. Perkembangan ekonomi kreatif sangat berpengaruh dalam meningkatkan progres perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Sektor ekonomi kreatif dinilai akan dipengaruhi oleh Kekayaan Intelektual yang dihasilkannya, seperti hak cipta. Walaupun begitu, hak cipta belum dapat dimanfaatkan secara optimal dikarenakan adanya permasalahan yang menghambat proses implementasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dan adanya hambatan bagi pihak perbankan untuk mendanai pelaku ekonomi kreatif. Tujuan dari penelitian ini adalah supaya dapat menemukan upaya sita eksekusi yang dapat dilakukan oleh kreditur atau pihak perbankan apabila debitur melakukan tindakan wanprestasi dengan objek jaminan fidusia berupa hak cipta. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini turut menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hak cipta sebagai salah satu jenis KI termasuk dalam hukum benda dan tergolong dalam benda bergerak yang tidak berwujud, nilai yang dikandung dalam hak cipta memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit perbankan oleh penciptanya. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi seperti ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur, minimnya pengetahuan pelaku ekonomi kreatif tentang pencatatan hak cipta, dan belum ada penilai publik yang berkompeten dalam menilai value dari hak cipta.]]>
<![CDATA[Perbandingan Hukum Terkait Peraturan Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan ]]>
<![CDATA[Agustianto, Agustianto]]>;
<![CDATA[Fitri, Winda]]>;
<![CDATA[Siregar, Abigael Hosanna]]>
<![CDATA[ Bhirawa Law Journal Vol 4, No 2 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Merdeka Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26905/blj.v4i2.11297
<![CDATA[The writing of this scientific work was written because of the increasing environmental damage due to waste disposal carried out by individuals and groups without paying attention to the consequences for the environment, to raise awareness to the public about the obligation to dispose of waste in its place and be responsible for it by not littering, this research uses normative legal research methods the author takes studies from previous authors, as well as literacy literature and laws. The new thing found in this research is that South Korea as a country is more assertive in addressing the disposal and processing of waste in its country by making special regulations where it is mandatory to sort and dispose of waste in plastic that is specific to the type of waste disposed of. The regulation of waste disposal and processing in Indonesia is still not well implemented by the community with the lack of strict action against violators increasing, considering that Indonesia is still a developing country and South Korea is a developed country which is one of the distinguishing factors in this case, it is good that Indonesia can start imitating and slowly moving in order to reduce environmental damage that occurs due to disposal of garbage that is not in its place.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS IMPLIKASI CERAI TALAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM) ]]>
<![CDATA[Fitri, Winda]]>;
<![CDATA[Tampubolon, Theresia]]>;
<![CDATA[Santoso, Inggrid Rosemary]]>;
<![CDATA[Aprilia, Vinny]]>;
<![CDATA[Adiyanto, Adiyanto]]>;
<![CDATA[Ramadani, Nur Anisa]]>
<![CDATA[ JURNAL HAKAM Vol 7, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nurul Jadid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33650/jhi.v7i2.6160
<![CDATA[Perceraian dalam hukum yang digunakan untuk menjelaskan kondisi berakhirnya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam pernikahan. Perceraian dapat meliputi cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami kemudian untuk cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Setelah suami dan istri secara sah bercerai, aka nada masa iddah bagi pihak perempuan. Istri yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh laki-laki, yaitu mut’ah dan nafkah iddah. Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan secara hukum normatif dan menggunakan sumber data sekunder, artikel ini akan membahas tentang bagaimana implikasi cerai talak pada para pihak yang bercerai serta bagaimana pertimbangan hakim terkait pembebanan Mut’ah dan Nafkah iddah dengan menganalisa putusan perkara nomor 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Di mana dalam penelitian diperoleh hasil bahwa apabila seorang istri yang mengajukan perceraian, maka istri wajib membayar biaya perkara di pengadilan dan biaya ganti rugi yang disebut iwadh. Sedangkan seorang suami yang mengajukan perceraian wajib memberikan mut’ah; memberikan nafkah, maskan dan kiswah; melunasi mahar yang terhutang apabila belum melakukan hubungan suami istri; dan memberikan biaya hadlanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.]]>
<![CDATA[Legal Review of Environmental Law Concerning Illegal Sand Mining ]]>
<![CDATA[Prastiyo, Laode Agung]]>;
<![CDATA[Fitri, Winda]]>
<![CDATA[ Legal Spirit Vol 8, No 1 (2024): Legal Spirit ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v8i1.5225
<![CDATA[This research aims to analyze the regulations, enforcement, and legal sanctions related to illegal sand mining in Batam City. Additionally, the study seeks to assess the environmental impact of illegal sand mining activities and evaluate the efforts made by the Batam City Government and law enforcement authorities in combating illegal sand mining practices. A normative juridical approach, particularly the statute approach, is employed in this research. The research methodology involves data collection, examination of legal regulations, doctrines, juridical aspects, and societal norms. The results indicate that authorities with jurisdiction should anticipate potential issues and environmental damage arising from illegal sand mining. Therefore, the protection of the environment and natural resources needs to be strengthened to ensure the safety of Batam City residents. The Batam City Government is expected to take decisive measures to halt illegal sand mining, including the implementation of criminal sanctions and confiscation of tools used by illegal actors in accordance with applicable regulations.]]>
