Articles
<![CDATA[Hipotek Kapal: Perlindungan Hukum dan Kepastian Bagi Kreditur ]]>
<![CDATA[Pambayun, Cindy Fatika Dewi]]>;
<![CDATA[Tan, David]]>;
<![CDATA[Fitri, Winda]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 3 (2025): Legal Standing ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v9i3.11137
<![CDATA[Ships as collateral for mortgages in credit agreements are regulated in Articles 1162 to Article 1232 of the Civil Code and Shipping Law Number 17 of 2008. This departs from Indonesia's geographical conditions as a maritime country with important sea transportation, as well as its position in between the continents of Asia and Australia. Ships have two legal statuses, namely as movable and immovable objects. The Shipping Law states that the guarantee of a ship is determined by its region of registration, which is also linked to information about the ship and its owner in the national registration book. The nationality of the ship needs to be considered like other property rights. Banks are often hesitant to accept ship collateral due to the precautionary principle. However, the 2008 Shipping Law provides new hope for shipping entrepreneurs, even though many ships are not yet insured, making it difficult for banks to accept ships as credit collateral.]]>
<![CDATA[Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang ]]>
<![CDATA[Yanti, Aviany]]>;
<![CDATA[Fitri, Winda]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review Vol 7 No 1: Mulawarman Law Review - June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.772
<![CDATA[Pengaturan sanksi pencemaran lingkungan hidup di Indonesia mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Terdapat beberapa perubahan dan penghapusan pasal-pasal krusial seperti perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penambahan sanksi baru berupa denda administratif, penghapusan sanksi pidana terkait pembuangan limbah B3 tanpa izin, pergeseran yang menyebabkan multitafsir makna terkait konsep strict liability, dan penyusunan Amdal tanpa sertifikat kompetensi yang dulunya diatur sebagai sanksi pidana kini menjadi denda administratif. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat menimbulkan implikasi bagi pemberlakuan UU Cipta Kerja di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan ketentuan sanki lingkungan pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja dan mengetahui perbandingan ketentuan sanki lingkungan di negara Jepang. Utamanya untuk melakukan kajian terkait perbandingan hukum pengaturan di bidang lingkungan pada negara Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hukum lingkungan hidup di Jepang, dimana pengaturan penerapan sanksi pidana, pengawasan, perizinan dan penerapan mekanisme pembuktian dengan konsep strict liability lebih ketat, selain itu adanya kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang tinggi akan pentingnya lingkungan hidup itu sendiri yang dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi Indonesia.]]>
<![CDATA[Promoting Responsible Vehicle Ownership to Prevent Underage Driving and Motorcycling: A Legal Solution for Indonesia ]]>
<![CDATA[Tantimin, Tantimin]]>;
<![CDATA[Jaya, Febri]]>;
<![CDATA[Tan, David]]>;
<![CDATA[Fitri, Winda]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol. 25 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.25541
<![CDATA[This study aims to address and ultimately find the solution to the phenomenon of underage driving and motorcycling in Indonesia. The continued rise of vehicle ownership has also increased the risks of traffic accidents, which are then exacerbated by the phenomenon of underage driving and motorcycling. Ultimately, this has raised the urgency to thoroughly analyze the causes behind this phenomenon and explore other legal angles to curb this problem and increase the safety of all road users. Through the normative legal research method with statutory approach, this study finds that there are normative inadequacies within the relevant legal framework to tackle the issue of underage driving and motorcycling. This study also proposes a strategy to help tackle this problem by focusing on holding vehicle owners more accountable with a structured penalty system directly to the owners of the vehicles, as they are enabling this dangerous behavior.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Hukum Perlindungan Lingkungan dan HAM dalam Konteks Climate Resilience ]]>
<![CDATA[Hutauruk, Rufinus Hotmaulana]]>;
<![CDATA[Febriyani, Emiliya]]>;
<![CDATA[Nurlaily, Nurlaily]]>;
<![CDATA[Anwar, N.A.D. Pramesti]]>;
<![CDATA[Fitri, Winda]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 7, Nomor 2, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v7i2.1-19
<![CDATA[The increasing frequency and intensity of climate change impacts, coupled with alarming risks of natural disasters, have spurred a global urgency to strengthen climate resilience. This research critically examines the readiness of Indonesia's legal landscape to support initiatives for enhancing climate resilience and the protection of human rights (HAM) in the context of environmental issues, considering Indonesia's vulnerable geographical position. Employing normative legal research methods, this study reveals that the regulatory framework for environmental management and protection in Indonesia has not fully provided the necessary legal certainty for climate change adaptation and mitigation efforts, nor has it optimally integrated human rights principles in addressing climate threats. As a solution, this research proposes a legal reconstruction model aimed at overcoming these shortcomings by establishing more robust legal certainty for enhancing climate resilience, while simultaneously placing human rights protection as a fundamental pillar in all related policies and actions. The implementation of this legal model necessitates public policy updates through the revision or enactment of more comprehensive and human rights-oriented legislation.]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan oleh Pihak Bank: Analysis of Legal Protection Against Auction Participants in the Execution of Underwriting Rights by the Bank ]]>
<![CDATA[Laily, Nur]]>;
<![CDATA[Seroja, Triana Dewi]]>;
<![CDATA[Fitri, Winda]]>;
<![CDATA[Fimos, Zaiqui Arviveronica]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): December Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.798 KB)
|
DOI: 10.46257/jrh.v24i2.140
<![CDATA[Bank sebagai lembaga penyaluran dana kepada masyarakat juga memerlukan jaminan atas dana yang disalurkan tersebut, salah satu jaminan yang dapat diagunkan adalah Sertifikat Hak Atas Tanah, yang kemudian dibebankan Hak Tanggungan agar memiliki Hak Eksekutorial sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mana salah satu cara eksekusi Hak Tanggungan adalah dengan cara proses lelang yang diatur secara khusus dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penelitian ini dilakukan dikarenakan pemberlakuan peraturan hak tanggungan masih belum maksimal atau masih menimbulkan permasalahan baik bagi pihak kreditur dan peserta lelang. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, serta permasalahan yang dihadapi oleh pihak Bank setelah proses pelaksanaan lelang dilakukan, serta untuk menganalisis perlindungan hukum bagi peserta lelang yang telah beritikad baik dalam proses lelang ditinjau dari UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan pendekatan penelitian normative empiris dan spesifikasi deskriptif analisis didapatkan bahwa banyak debitur yang mengajukan perlawanan ketika pihak Bank hendak melakukan eksekusi Hak Tanggungan, sehingga mengakibatkan pihak Bank tidak dapat menggunakan hak eksekutorial, melainkan harus mengajukan Penetapan Pengadilan. Peraturan yang berlaku masih tidak mengatur secara rinci dan khusus terkait perlindungan hukum terhadap kreditur serta peserta lelang yang telah beritikad baik.]]>
<![CDATA[Emergency Law as a Tool of Executive Centralization in Indonesia, Thailand, and Vietnam ]]>
<![CDATA[Rusdiana, Shelvi]]>;
<![CDATA[Hieu, Le Ho Trung]]>;
<![CDATA[Situmeang, Ampuan]]>;
<![CDATA[Fitri, Winda]]>;
<![CDATA[Tan, David]]>
<![CDATA[ International Law Discourse in Southeast Asia Vol. 4 No. 2 (2025): July-December, 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ildisea.v4i2.23634
<![CDATA[Emergency laws are often framed as necessary tools to respond quickly during national crises, but they also present significant risks to democratic structures. This paper explores how emergency powers can be used to centralize executive authority in Indonesia, Thailand, and Vietnam. The purpose of this study is to analyze how legal frameworks enable or fail to restrict executive power during emergencies. Using a doctrinal legal research method, the paper examines constitutional texts, relevant statutes, and key political events to assess how emergency powers function in practice. Findings show that while all three countries demonstrate varying degrees of executive flexibility, Indonesia stands out due to its lack of clear legal limits and minimal oversight, while Thailand is riddled with normative inconsistencies and multiple avenues for its executive branch to weaponize the state of emergency. Vietnam, on the other hand, subordinates all branches of state power to the overarching control of the Communist Party, resulting in possible limited legal accountability and significant potential for unchecked executive action. The study emphasizes the need for stronger legal safeguards to prevent emergency powers from becoming a lasting feature of governance.]]>
<![CDATA[Kedudukan Transfer Pemain Dalam Sepak Bola: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Fitri, Winda]]>;
<![CDATA[Firdausa, Alif]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37990
<![CDATA[Currently football has become an industry that includes all forms of business activities in it. Including the matter of buying and selling players in football or better known as transfers. This research aims to find out how Islamic law reviews the position of the transfer of football players in Islam. Packaged in the form of articles that are normative legal research using secondary data types, namely data obtained from literature. The law of the transfer of football players in Islam is permissible if it does not violate the existing provisions of Islamic Law. Transfer in football is a lease (ijarah) of services, although it is often referred to as buying and selling. Allah swt justifies buying and selling and haram usury, by buying and selling what is meant is buying and selling that is not against the Islamic law.]]>
<![CDATA[Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fitri, Winda]]>;
<![CDATA[Sheerleen, Sheerleen]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38703
<![CDATA[Online Single Submission (OSS) or electronically integrated business licensing is a business license issued on behalf of the Ministries and also local governments as regulated and listed in Government Regulation Number 24 of 2018. The establishment of the OSS system provides convenience in accelerating, improving investment and also provides convenience in managing the necessary permits, both individual and non-individual. The purpose of this research is to find out the development of the formation of OSS and also the problems that arise from the implementation of OSS which is regulated in PP No. 24 of 2018. This research was carried out using a normative juridical method by studying and reviewing theories in the literature, namely by studying the legal basis in books. books and regulations related to research. The results of the analysis show that there are various problems from the unpreparedness of the creation of this OSS system, causing various kinds of speculation as well as the pros and cons of the government, which is aimed at accelerating and also increasing investment and business which is packaged in the form of electronic business licenses issued by the Ministry. or Institutions as well as local governments must be further developed, due to various revisions that are deemed necessary to improve the quality of this OSS system so that it can support the main goal of the publication of this OSS system.]]>
<![CDATA[Prenuptial Agreement Terhadap Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fitri, Winda]]>;
<![CDATA[Elviani, Elviani]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38916
<![CDATA[This research discusses the scope of prenuptial agreement enforcement and legal protection for the parties that involved in mixed marriages in the event of a cancellation of the prenuptial agreement. The research method used in this article is normative research with a statutory approach and a case approach, with a case study data collection technique, which produces secondary data made from primary, secondary and tertiary law. As well as using the theory of legal protection by Satjipto Rahardjo. The results article is a prenuptial agreement plays an important role in mixed marriages in protecting the rights of parties of mixed marriages. However, in the preparation of a prenuptial agreement, there are also conditions that must be fullfiled by the parties. If there has been an agreement, but it is not fulfill the requirement, then the prenuptial agreement can be canceled, in which the agreement will be assumed its never existed and the rules that were arranged will be returned to to the provisions before agreement was made]]>
<![CDATA[PENGARUH INTEGRITAS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SEKTOR KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Fitri, Winda]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44409
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 0,7% karena dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, penelitian ini mengkaji potensi dan kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dan perbankan syariah berpotensi besar untuk berkembang lebih pesat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan objek penelitian berupa objek data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara historis, sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang “kuat” dalam menghadapi goncangan ekonomi maupun kesulitan zaman dibandingkan sistem konvensional, kapitalis, atau sosialis. Hal ini dikarenakan Bank Syariah memiliki peran untuk memasyarakatkan praktik bagi hasil dan menghindari praktik riba (bunga). Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sehat dan tetap stabil bahkan ketika runtuhnya kurs mata uang. Di sisi lain, dengan disahkannya UUPS maka membuat para investor lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di perbankan syariah sehingga menambah arus investasi di Indonesia. Selain itu, upaya yang akan dilakukan oleh Bank Syariah dalam meningkatkan mutu perekonomian Indonesia adalah dengan mengalokasikan dana dari DPK pada sektor perekonomian dan memberikan dukungan permodalan terhadap sektor UMKM.]]>
