Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Baileo: Jurnal Sosial Humaniora Al Iidara Balad : Jurnal Administrasi Negara Inovatif : Jurnal Administrasi Niaga
Febriadi, Herry
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Al Iidara Balad : Jurnal Administrasi Negara

 1 
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LANGSUNG DI INDONESIA Febriadi, Herry
Al Iidara Balad Vol. 4 No. 2 (2022): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.4.2.47

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan pelayanan publik oleh penyelenggara pemilu sejak dilaksanakannya pemilu pertama di negeri ini, dengan mempelajari berbagai dokumen terkait sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen. Dinamika dan perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi publik memberikan perhatian khusus terhadap kajian pelayanan publik, terutama, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara. Pada tahun 1990-an, muncul konsep paradigma New Publik Service (NPS), dimana masyarakat diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (owners of government). Masyarakat sebagai warga negara, bukan sekedar “pelanggan”, dalam istilah paradigma New Publik Management (NPM) yang muncul ditahun 1980-an. Jauh sebelumnya, ada paradigma Old Publik Administration (OPA) sejak tahun 1850an, dimana pelayanan publik berjalan sangat birokratis, hierarkis, tertutup dan partisipasi masyarakat sangat terbatas. Diluar perkembangan paradigma tersebut, pelayanan publik dalam pelaksanaan pemilu oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu, justru sudah mengadopsi konsep NPS sejak awal pemilu dilaksanakan di negeri ini, pemilu tahun 1955. Partisipasi rakyat dalam pemilu adalah bagian penting untuk melegitimasi hasil pemilu. Penyelenggara pemilu memandang, rakyat tidak hanya sebagai pemilik pemerintahan, tetapi sebagai pemegang kedaulatan. Dalam dinamika dan perkembangan konsep paradigma ilmu administrasi di atas, tentu hal ini merupakan lompatan yang luar biasa, jauh melampaui kajian keilmuan dari zamannya. Pelayanan publik dalam pelaksanaan pemilu merupakan pelayanan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan sistem demokrasi di negeri ini. Setidaknya ada dua pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pemilu. Pertama, pelayanan kepada masyarakat secara umum yang terbagi dua, yaitu menjamin hak memilih dan dipilih (hak konstitusional). Penyelenggara pemilu wajib melayani setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilih-nya, dan hak dipilih-nya (sebagai anggota legislatif, kepala daerah dan Presiden/wakil presiden) dalam pemilu. Kedua, pelayanan kepada partai politik, pelayanan ini diberikan sejak awal tahapan pelaksanan pemilu, mulai dari pendaftaran partai politik, verifikasi partai, masa kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dari masing-masing partai yang hasilnya dikonversi menjadi kursi di DPRD, DPD RI, DPR RI dan terpilihnya Presiden/wakil presiden. Penelitian ini akan fokus membahas pelayanan hak pilih rakyat dalam pemilihan umum oleh penyelenggara pemilu.
PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Aulia, Muhammad; Setiawan, Irza; Febriadi, Herry
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 1 (2024): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.1.292

Abstract

Kinerja yang baik akan mendukung tercapainya tujuan secara efektif dan efisien karena akan menciptakan suasana percepatan pelaksanaan kegiatan di instansi pemerintahan. Permasalahan yang terjadi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah terbatasnya keterampilan pegawai dalam bidang teknologi modern sekarang serta sarana dan prasarana yang terbilang belum memenuhi kebutuhan pegawai kantor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dan seberapa besar Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi dengan sampel sebanyak 56 orang. Analisis data melalui Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Linearitas, Regresi Linear Sederhana, Uji T, dan Uji Koefesien Determinasi (R Square). Hasil penelitian berada pada kategori sangat kuat, nilai korelasinya adalah 0.824 sehingga nilai R Square = 0.679. Kesimpulannya adalah ada pengaruh variabel X sebesar 67,9% terhadap variabel Y, selebihnya 22,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Kinerja pegawai akan lebih baik lagi jika Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih tegas dalam menegur dan memberikan sanksi apabila ada pegawai yang melakukan pelanggaran, serta halnya sarana dan prasarana lebih diperhatikan agar para pegawai bisa bekerja secara efektif dan efisien.
PENGARUH E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) HULU SUNGAI UTARA Aliana, Nuraziza; Handayani, Ramona; Febriadi, Herry
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 2 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.2.944

Abstract

Teknologi informasi di era digital semakin penting, termasuk dalam pelayanan administrasi perpajakan. Selain SAMSAT, teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan dengan memperkenalkan e-SAMSAT sebagai sistem pembayaran pajak kendaraan secara elektronik. Namun, nyatanya penggunanya ini masih sedikit karena kurangnya sosialisasi, keterbatasan alat mengakses, belum sepenuhnya online, tidak tersedianya pajak 5 tahunan. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui apa ada pengaruh dan seberapa besar pengaruh e-SAMSAT ini kepada kepatuhan wajib ppajak Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dan tipe asosiatif. Data dikumpulkan melalui angket, observasi, serta dokumentasi. Populasi pada penelitian ini ialah pengguna e-SAMSAT di kantor SAMSAT Hulu Sungai Utara. Pengambilan sampel yang dipakai penelitian ialah insidental sampling dan juga rumus slovin sehingga sampel berjumlah 92 orang. Penyebaran hasil kuesioner a pada variabel e-SAMSAT dan kepatuhan wajib pajak berada kategori rendah dan sedang. Selain itu, dari 92 responden yang ada, maka dihasilkan nilai korelasi 0,472 sehingga dihasilkan juga koefisien determinasi sebesar (r2) 22,3%. Dari nilai R square dapat diketahui bahwasanya variabel e-SAMSAT (X) ada pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) yakni sebesar 22,3%.
PERANAN TUGAS DAN KEWENANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DALAM PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN Febriadi, Herry
Al Iidara Balad Vol. 1 No. 2 (2019): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.1.2.15

Abstract

Along with the changing strategic environment and motivated by the improvement of legislation in particular in the field of personnel Duties and Authority of the State Personnel Board. The duties BKN that as the body charged with overseeing the development of staffing at this time, as for the development of these employees are divided into two, namely the development of the quality of employees and employee career development. In terms of the development of the State Civil Service Agency (BKN), the agency has the authority to regulate the displacement between functional and structural positions. In this case the State Civil Service Agency (BKN) has the task to resolve the problems concerning the development of career civil servants, particularly temporary employees. the State Civil Service Agency along with government or lemaga State involved must work together in any case related employment particularly temporary employees. This research is normative; The results showed that the State Personnel Agency must have a high commitment to employee development, both in improving the quality of employees and employee career development and the State Civil Service Agency also have to pay attention and oversee the transfer of class between the positions of structural and functional positions that should be regulated in a legislation.
DISIPLIN KERJA APARATUR PADA KANTOR DESA TAMBALANG RAYA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Febriadi, Herry
Al Iidara Balad Vol. 3 No. 1 (2021): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.3.1.30

Abstract

Disiplin kerja adalah merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh aparatur Negara (PNS) sebab menyangkut pelayanan publik, namun eronisnya kualitas etos kerja dan disiplin kerja aparat (PNS) secara umum masih tergolong rendah ini disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para pegawai, didalam upaya menetapkan suatu kedisiplinan pegawai yang menyangkut penetapan jam kerja, jam istirahat serta jam pulang pemerintah telah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan Negeri Sipil. Kurangnya kedisiplinan para pegawai tersebut disebabkan kurang terciptanya hubungan antara atasan dengan bawahan serta kurangnya kesadaran dari bawahan dalam menyelesaikan tugas. Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disiplin kerja pegawai, faktor yang berkaitan dengan disiplin kerja pegawai dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Pada Kantor Desa Tambalang Raya Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Sumber data diambil penarikan sampel secara purposive sampling berjumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan, diperiksa dan diproses kemudian di analisa lalu ditarik kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan para pegawai Pada Kantor Desa Tambalang Raya belum optimal. Disiplin kerja yang baik yaitu patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan serta disiplin terhadap jam kerja. Namun kedisiplinan para pegawai tergolong rendah karena masih ada beberapa pegawai yang hadir dan pulang tidak tepat waktu, serta dalam melaksanakan tugas masih ada yang menunda-nunda dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor yang berkaitan dengan disiplin kerja pegawai adalah kurangnya komunikasi antara pegawai dan atasan, kurangnya kesadaran datang tepat waktu dan pelaksanaan tugas. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai komunikasi antar pegawai dan atasan serta penerapan tata tertib dan melakukan pembinaan.
UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PROGRAM KERJA PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Febriadi, Herry
Al Iidara Balad Vol. 3 No. 2 (2021): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.3.2.36

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah keingintahuan penulis tentang upaya meningkatkan kinerja organisasi. Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara masih ada yang belum maksimal pencapaiannya karena ada beberapa program dan kegiatan yang tidak tercapai jika dilihat dari perencanaan yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja organisasi dalam capaian program kerja, faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya kinerja organisasi dalam capaian program kerja dan upaya peningkatan kinerja organisasi dalam capaian program kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan menggunakan 10 orang informan. Teknik analisa data mengunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi dalam capaian program kerja pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, bisa dikatakan sudah baik terlihat dari 11 indikator pengukuran kinerja organisasi sektor publik menunjukkan bahwa 8 indikator dinyatakan sudah sesuai dengan teori yaitu indikator anggaran/dana sudah mencukupi, peralatan/teknologi sudah memadai, kerja sama organisasi sudah baik, program kerja yang dapat diselesaikan cukup banyak, kualitas program kerja yang dihasilkan baik, bermanfaat atau tidak program kerja yang dihasilkan sudah memberikan manfaat, dampak positif sudah memberikan dampak positif dan dampak negatif tidak terlalu besar, sedangkan 3 indikator menyatakan ketidak sesuaian yaitu indikator sumber daya manusia kualitas kinerjanya belum maksimal, ketepatan waktu penyelesaian tugas belum maskimal tepat waktu dan program kerja yang tidak dapat diselesaikan cukup banyak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimal kinerja organisasi dalam capaian program kerja yaitu kualitas sumber daya masih kurang, penempatan pegawai yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang dan kemampunnya, kekurangan staf pegawai dibidang teknis, kurangnya pelatihan dan bimbingan dibidang teknis lingkungan, terkendala komonikasi dengan jasa konsultan dan intansi/SKPD lain. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktpr-faktor tersebut adalah dengan meningkatan kualitas sumber daya manusia, menambah tenaga teknis lingkungan yang basis pendidikannya, berbasis lingkungan hidup, dilakukan penyesuaian penempatan pegawai sesuai dengan bidangnya. Dan memperbaiki komonikasi dengan orang jasa kunsultan atau intansi/ SKPD lain. Disarankan kepada Kepala Dinas untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan kuliatas sumber daya manusia, disaran kepada bagian kepegawaian untuk menempatkan pegawai sesuai dengan bidang dengan kemampuannya. Dan disarankan kepada para pegawai yang bersangkutan untuk meningkatkan koordinasi berupa kesepakatan waktu pertemuan kerja
Co-Authors Aliana, Nuraziza Handayani, Ramona Krisnadi Nasution Rifani, Jamil Setiawan, Irza Syofyan Hadi Wiwik Handayani