Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Herlina, Herlina; Abbas, Ilham; Risma, Andi
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i2.375

Abstract

ABSTRAC This study aims to determine and analyze the legal responsibility of the curator in managing and resolving bankruptcy assets and to find out and analyze the sanctions for the curator if there is an error or negligence in his responsibility. In this legal research the writer uses a normative legal approach. In the normative legal approach, only library materials or secondary data are studied, which include primary and secondary legal materials. By conducting studies and analysis of legal protection for curators against creditor; lawsuits in the management and settlement of bankruptcy assets in terms of literature and Law No.37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The results of this study illustrate that the curator is personally responsible and the curator must payfor the losses it incurs by himself, where this responsibility can occur, for example, if the curator embezzled bankruptcy assets and any losses incurred, as a result of negligence or due to unprofessionalism of the curator becomes the responsibility of the curator , therefore, the loss cannot be borne by the bankruptcy estate. As a suggestion It is better if the curator in managing and resolving bankruptcy assets, the curator should carry out his duties carefully and professionally. Regarding the demands that can be given to the curator, demands may be made if the curator carries out his responsibilities deviating from the provisions of laws and other regulations. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagikurator apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam tanggung jawabnya. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pada pendekatan hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencapkup bahan hukum primer dansekunder. Dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap perlindungan hukum bagi kurator terhadap tuntutan hukum kreditur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit ditinjau dariberbagai Literatur dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil Penelitian ini menggambarkan kurator bertanggung jawab secara pribadi dan kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, dimana tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan dansegala kerugian yang timbul, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankanpada harta pailit. Sebagai Saran Sebaiknya kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator melaksanakan tugasnya dengan teliti dan profesional. Mengenai tuntutan yang dapat diberikan kepada kurator, tuntutan bisa saja diberikan jika kurator melaksanakan tanggungjawabnya melenceng dari ketentuan Undang-undang dan peraturan lain.
Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Jaminan Fidusia Azzahra, Adeliya; Prawira Buana, andika; Abbas, Ilham
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT "this study aims to describe the basis for theapplication of civil law regarding the execution of the object of fiduciary security before the verdict and after the decision of the constitutional courtand obstacles it faced as well to find out the execution procedure for the fiduciary guarantee object after the decision of the constitutional court and to analyze the factors that hinder the execution object of fiduciary guarantee. This research approach is a qualitative and quantitative approach to literature review and interviews with related parties is one of the data collection techniques. The subject of this research is the decision of theconstitutional court Number 18/PUU-XVII/2019. This research used empirical and sociological methods, collected primary and secondary data, analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the results of research and discussion, it shows that: 1). After decision Number 18/PUU XVII/2019 the execution of the fiduciary security object was carried out by negotiating afternegotiations did not work, court proceedings were taken but before the decision Number 18/PUU-XVII/2019 was executed the object of fiduciaryguarantees is directly through the courts without any negotiation or exile. 2). In the executing the object of fiduciary security, there are also obstacles faced by society, both physically and non-physically after the decision of the new constitutional court. ABSTRAK Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar penerapan hukum perdata mengenai eksekusi objek jaminan fidusia terhadap sebelum putusan dan sesudah putusan mahkamahkonstitusi dan hambatan yang dihadapinya serta untuk mengetahui prosedur eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif kajian pustaka dan Wawancara dengan pihak-pihakterkait merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Subyek penelitian ini adalah putusan mkhkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan sosiologis, mengumpulkan data primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : 1) setelah dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi obejek jaminan fidusia dilakukan dengan cara negosiasi setelah negosiasi tidak behasil makadi tempuhlah jalur pengadilan tetapi sebelum putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi objek jaminan fidusia langsung saja melalui jalur pengadilan tanpa adanya negosiasi atau di eksol. 2) Dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia terdapat pula hambatan-hambatan. yang di hadapi dalam masyarakat baik secara fisik maupun non fisik pasca putusan mahkamah konstitusi yang baru ini.