Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal SOLMA Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Solusi Masyarakat Dikara
Ramziati, Ramziati
Unknown Affiliation
Humanities Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

 1 
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI MAHKAMAH SYARIYAH BIREUEN Safitri, Nora; Ramziati, Ramziati; Yusrizal, Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13224

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi Kawin di Mahkamah Syariyah Bireuen. Permohonan dispensasi kawin di Indonesia masih menjadi persoalan yang sering dibahas, hal tersebut dilihat dari peluang dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dibutuhkan untuk mengendalikan persoalan pernikahan dibawah umur yang semakin tinggi beserta akibatnya. Berdasarkan penelusuran jumlah permohonan dispensasi  kawin di Mahkamah Syariyah Bireuen menunjukkan bahwa pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, jumlah permohonan dispensasi kawin masih mengalami peningkatan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin di Mahkamah Syariyah Bireuen belum berjalan sesuai harapan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu field research dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research), wawacara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah Bireuen menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa disamping masalah usia, Hakim juga harus mempertimbangkan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian permintaan dispensasi kawin mengalami peningkatan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa satu-satunya dampak dibalik meningkatnya permintaan dispensasi kawin adalah karena lahirnya undang-undang tersebut. Minimmya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang dispensasi kawin menjadi Kendala/hambatan dalam pelaksanaanya dan tidak adanya sosialisasi yang jelas terkait dispensasi kawin di lingkungan masyarakat sehingga membuat pengajuan dispensasi kawin tidak tepat sasaran. Faktor lainnya meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor kekhawatiran orang tua, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Upaya yang dilakukan adalah dengan melihat benar tidaknya alasan mendesak yang sering diajukan para pemohon dispensasi kawin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hendaknya orang tua dan anak memiliki kesadaran dan pemahaman tentang dampak dari perkawinan dibawah umur, sehingga pengimplikasian Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan bisa berjalan dengan efektif dan dapat menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syariyah dengan melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang dapat memicu dilakukannya perkawinan pada usia anak.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN PERSEROAN AKIBAT WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr) Ratuwala, Anjeli; Ramziati, Ramziati; Sastro, Marlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16052

Abstract

Tanggung jawab direksi terhadap wanprestasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Melalui penelitian ini, akan dibahas tanggung jawab direksi terhadap kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi, khususnya dalam kasus Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan sifat deskriptif. Bentuk tanggungjawab penyedia jasa konstruksi adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, yang merupakan perikatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Metode pemilihan penyedia jasa adalah negosiasi, di mana pihak pengguna jasa berunding langsung dengan penyedia jasa. Putusan pengadilan nomor 47/Pdt.G/PN.Mtr mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat 1 telah melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian konstruksi tertanggal 15 Juni 2015. Tergugat 1 dihukum membayar kerugian dan bunga moratoir. Namun, gugatan terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 ditolak karena perjanjian hanya mengikat Tergugat 1. Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan proyek pembangunan Villa/Hotel dengan memberikan jaminan atas harta pribadi tergugat berupa tanah dan bangunan di lokasi proyek. Pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara didasarkan pada pelanggaran Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Berdasarkan penelitian tersebut, disarankan agar para pihak menyelesaikan pembangunan sesuai perjanjian untuk menghindari wanprestasi dan kerugian. Para tergugat juga diminta bertanggung jawab atas kegagalan proyek dan membayar ganti rugi serta bunga moratoir kepada penyedia jasa konstruksi, mengingat tidak adanya progres pembangunan setelah pembayaran dilakukan selama hampir 7 bulan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KURIR ONLINE PADA LAYANAN PENGIRIMAN BARANG (GOSEND) ( Sudi Pada PT Gojek Medan) Sihombing, Liondi Ramadhan; Ramziati, Ramziati; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17160

Abstract

 Kurir online PT Gojek Medan yang mengoperasikan layanan pengiriman barang secara online (Layanan Gosend) kerap kali mendapati kerugian baik disebabkan dari sistem penilaian  konsumen terhadap kurir yang dirasa belum akurat maupun fasilitas penyelesaian perselisihan dari PT Gojek yang belum optimal. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga Negara dijelaskan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak terkecuali kurir online PT Gojek Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak kurir online PT Gojek Medan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta mengetahui tugas utama kurir menjalankan layanan Gosend dan kendala juga upaya perlindungan hukum pada PT Gojek Medan melindungi hak kurir. Metode yang digunakan adalah eksploratif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian Pasal 18 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa para pihak terikat karena adanya  transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik. Oleh sebab itu para pihak tunduk pada kontrak yang telah disepakati. Tugas utama kurir adalah melakukan pengiriman barang yang dipesan secara online. Kendala PT Gojek Medan dalam melindungi hak kurir dibatasi oleh PT Gojek sendiri dijelaskan pada Pasal 11 ayat (2) tentang Batasan dan Tanggung Jawab Gojek. Upaya PT Gojek melindungi hak kurir tidak tertuang dalam kontrak elektronik adapun layanan laporan permasalahan yang disediakan PT Gojek belum optimal dalam penerapannya. Saran Penulis, hendaknya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada kurir online dalam bentuk aturan tertulis dan menyediakan lembaga penyelesaian perselisihan para pihak serta PT Gojek memberikan perlindungan yang jelas tertulis didalam kontrak. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH UTARA) khaira, Safwatul; Afrizal, Teuku Yudi; Ramziati, Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19298

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya, dan juga guna mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pelaku usaha terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya masih menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang komposisi obat tradisional, termasuk bahan-bahan yang digunakan dan potensi efek samping membuat masyarakat mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari efek samping dan bahaya yang ditimbulkan oleh obat tradisional yang tidak aman serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang telah mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya adalah dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan hak konsumen juga pemberian ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang sejenis atau setara nilainya. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap korban adalah dengan cara melakukan ganti rugi terhadap korban yang sudah terlanjur membeli obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya tersebut dengan cara pengembalian uang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK AHLI WARIS ATAS TANAH SENGKETA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor. 3/Pdt.G/2022/Pn.Mdl Lubis, Rizky AnandaPutri; Jamaluddin, Jamaluddin; Ramziati, Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19480

Abstract

Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Namun permasalahan sengketa tanah masih terus terjadi sebagaimana perkara sengketa tanah dalam Putusan Nomor.3/Pdt.G/2022/PN.Mdl. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas tanah sengketa.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan teori praktik hukum. Sumber data terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data yaitu mengumpulkan dan mengolah bahan hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim memutuskan pokok perkara dengan memutuskan gugatan tidak dapat diterima, karena pertimbangan hakim bahwa barang bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pemeriksaan dilapangan, namun adanya pendapat hakim yang berbeda (dissenting opinion), pendapat tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa putusan tersebut dibatalkan, sehingga dalam putusan ini tidak adanya kepastian hukum, berdampak pada implikasi dalam putusan di masa depan.Disarankan agar dapat mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi saksi, agar dalam sengketa ini dapat diputuskan hak dari masing masing penguggat sebab, putusan tersebut dapat berinplikasi terhadap putusan di masa depan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM KASUS PENJUALAN TANAH YANG TELAH DIGADAIKAN (Studi Penelitian di Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat) Sartika, Dila; Ramziati, Ramziati; Widya Kurniasari, Tri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22601

Abstract

Jual beli tanah yang objeknya masih dalam status gadai, namun tidak diketahui oleh pembeli, mencerminkan ketidaksesuaian antara kenyataan dengan ketentuan hukum yang belum secara tegas mengatur perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam kasus jual beli tanah bergadai serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, berlokasi di Desa Lama Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, dengan data diperoleh melalui wawancara dengan pembeli, penjual, penerima gadai, serta perangkat desa dan pihak bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPA dan UU No. 56 Prp Tahun 1960 belum mengatur perlindungan hukum secara rinci terhadap pihak ketiga, namun Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan mencakup gugatan perdata, pelaporan pidana jika ada unsur penipuan, serta pembatalan sertifikat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada sorotan terhadap lemahnya perlindungan normatif bagi pembeli beritikad baik dan pentingnya regulasi khusus. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga belum optimal, dan disarankan agar pemerintah merumuskan aturan tegas serta mendorong pemerintah desa lebih aktif dalam pencatatan transaksi dan edukasi hukum masyarakat.
PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BATAS USIA NIKAH PEREMPUAN (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam) Sudrajat, Raihan; Sulaiman, Sulaiman; Ramziati, Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22623

Abstract

The revision of the minimum legal age for marriage for females from 16 to 19 years, as stipulated in Law Number 16 of 2019 amending Law Number 1 of 1974 on Marriage, has resulted in a considerable increase in marriage dispensation requests at the Lubuk Pakam Religious Court. This situation highlights a gap between the normative goals of the legislative amendment and its practical application in society, where early marriage continues to be prevalent. This study seeks to examine and assess the rise in marriage dispensation applications and the underlying factors contributing to this trend, particularly in relation to the legal age of marriage for women within the jurisdiction of the Lubuk Pakam Religious Court. Utilizing an empirical juridical approach, this research draws on primary data gathered through interviews with informants and respondents, alongside secondary data derived from literature review. The data are analyzed qualitatively and presented in a descriptive format. The findings reveal that the increased number of marriage dispensation applications signifies the limited effectiveness of the age revision in curbing child marriage. Key contributing factors include limited legal literacy, economic challenges, religious considerations, and premarital pregnancy. Accordingly, there is a need for comprehensive preventive strategies and legal educational efforts to achieve the intended objective of child protection. It is recommended that legal awareness programs be reinforced, institutional roles be optimized, and community empowerment initiatives be expanded to mitigate the prevalence of underage marriage dispensations.
PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS (SHOWROOM RAKAN MOTOR CUNDA KOTA LHOKSEUMAWE) Br Sagala, Nurul Fadilah; Sulaiman, Sulaiman; Ramziati, Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23345

Abstract

Permasalahan wanprestasi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas di Showroom Rakan Motor Cunda Kota Lhokseumawe kerap terjadi, terutama akibat lemahnya dasar hukum perjanjian, seperti tidak adanya kontrak tertulis bermaterai dan sanksi tegas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui observasi dan wawancara dengan pihak showroom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi hanya didasarkan pada kepercayaan dan kwitansi, dengan jaminan berupa dokumen kendaraan. Penyelesaian wanprestasi umumnya dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan asas itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Namun, pendekatan ini kurang efektif bagi pembeli yang ingkar berulang kali. Disarankan agar showroom menggunakan perjanjian bermaterai, pencatatan tertib, dan mempertimbangkan penyelesaian hukum melalui somasi atau mediasi.
PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe) Aisyah, Siti; Harun, Harun; Ramziati, Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18185

Abstract

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan narkotika. Narkotika, walaupun berguna dalam pengobatan, bisa menimbulkan ketergantungan dan masalah sosial jika disalahgunakan. Rehabilitasi pecandu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang membedakan antara pelaku tindak pidana dan korban ketergantungan. Di Lhokseumawe, data menunjukkan penurunan jumlah pecandu yang direhabilitasi, menandakan pentingnya rehabilitasi dalam meningkatkan kualitas hidup pecandu dan mencegah kejahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan, hambatan, dan solusi dalam program rehabilitasi BNN Kota Lhokseumawe dengan metode yuridis empiris dan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan responden. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga tahapan rehabilitasi: medis (detoksifikasi), sosial, dan bina lanjut. Hambatan internal meliputi pilih kasih dalam proses hukum, keterbatasan anggaran, dan sumber daya manusia. Hambatan eksternal termasuk kurangnya motivasi pecandu, kondisi ekonomi, stigma sosial, dan kurangnya dukungan keluarga serta masyarakat. Upaya penyelesaian hambatan meliputi penyuluhan tentang Undang-Undang Narkotika, pengawasan, dukungan online, tes skrining, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Disarankan agar BNN Kota Lhokseumawe meningkatkan efektivitas rehabilitasi dengan memperkuat keadilan penegakan hukum, memperbaiki pengelolaan anggaran dan fasilitas, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Co-Authors Arja, Arin Br Sagala, Nurul Fadilah Elidar Sari Faisal Faisal Faisal Faisal Hadi Iskandar Harun Harun Jamaluddin Jamaluddin khaira, Safwatul Lubis, Rizky AnandaPutri Manfarisyah, Manfarisyah Putra, Najuasah Ratuwala, Anjeli Safitri, Nora Saifuddin Saifuddin Sartika, Dila Sastro, Marlia Sihombing, Liondi Ramadhan Siti Aisyah Sudrajat, Raihan Sulaiman Sulaiman Susi Susanti Teuku Yudi Afrizal Tri Widya Kurniasari Utomo, Widi Widya Kurniasari, Tri Yusrizal Yusrizal