Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Ekotrans

Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kedisiplinan Guru Dan Karyawan di SMP Negeri 8 Padang Musri, Musri
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 1 (2021): Kebijakan Publik
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/72b7hh15

Abstract

Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan, semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi paham dengan keinginan pemimpin. Tingkah laku kelompok atau organisasi menjadi aspirasi pemimpin oleh pegaruh interpersonal pemimpin terhadap anak buahnya. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran kepemimpinan dalam menegakkan kedisiplinan dan faktor-faktor yang menyebabkan staff terbentuk sikap kedisiplinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepemimpinan dalam menegakkan kedisiplinan pegawai dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dialami pelaksanaan meningkatkan kedisiplinan pegawai. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kepemimpinan dalam Menegakkan Kedisiplinan pada semua kalangan di SMP N 8 Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan gaya kepemimpinan pada SMP N 8 Padang sistem kepemimpinan menganut gaya transformasional, gaya pemimpin yang mendorong pegawai untuk melakukan perubahan sistem kerja semula dari segala aspek dengan sistem kerja yang baru guna mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi diantaranya adanya perbedaan cara pandang dan fasilitas sarana prasarana, hal ini dapat menghambat pekerjaan staff. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan Peran Pemimpin sangat berpengaruh dalam peningkatan kedisiplinan di SMP N 8 Padang guna mencapai keberhasilan kerja sebagaimana dengan tujuan awal instansi.
Strategi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Dalam Pengembangan Potensi Wisata Kawasan Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Musri, Musri
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/qkn64d21

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi dinas pariwisata, pemuda dan olahraga dalam pengembangan potensi wisata di kecamatan koto XI Tarusan yang dilihat dari kendala- kendala yang terjadi pada dinas pariwisata, pemuda dan olahraga dalam pengembangan potensi wisata di kecamatan koto XI Tarusan, sehingga nantinya dapat memberikan upaya – upaya terhadap kendala –kendala yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dalam bentuk studi kepustakaan serta observasi (wawancara) mendalam dengan menggunkan metode ananlisi deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Strategi dinas pariwisata, pemuda dan olahraga dalam pengembangan potensi wisata di kecamatan koto XI Tarusan masih terdapatnya kendala dalam pengembangan wisata. Hal ini masih banyaknya tantangan pelayanan dinas pariwisata, pemuda dan olahraga dalam mengembangkan potensi wisata di kecamatan koto XI Tarusan yaitu masih kurang optimalnya pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan dan masih rendahnya keadaran masyarakat dalam menyikapi kedatangan wisatawan sebagai peluang jangka panjang, Strategi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan potensi wisata di Kecamatan Koto XI Tarusan untuk meningkatkan potensi yang ada di Kecamataan Koto XI Tarusan dilakukan untuk memperkuat regulasi pengembangan Kawasan Mandeh.
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Fitri, Annisa; Syahrial, Ilham; Musri, Musri
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 2 No. 1 (2022): JIEE Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/rxjs7e02

Abstract

Pemadam Kebakaran (Damkar) merupakan lembaga penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan unsur pelaksana pemerintah dalam melaksanakan tugas penanganan masalah bencana kebakaran daerah kabupaten/ kota yang memiliki tanggung jawab menanggulangi bencana kebakaran, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya selain bertanggungjawab dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Melalui Kemudahan Layanan. Kendala yang mempengaruhi Pengimplementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko kebakaran dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran,  Waktu Tanggap Layanan Kebakaran Dalam Realisasi Target Tersebut Masih Belum Tercapai, Sumber Daya Manusia yang Belum Memadai, Sarana dan Prasarana yang kurang. Upaya dalam Mengatasi Kendala yang mempengaruhi Pengimplementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu : Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran, Memaksimalkan Waktu Tanggap, pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan  dan memaksimalkan waktu yang ada.
Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan Musri, Musri
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/6mgx5r44

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam menjalankan pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif, data dapat dianalisis dengan cara hanya menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari beberapa karakter yaitu: komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem, dan sasaran sistem. (2) Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu masalah sarana dan prasarana dan anggaran yang masih kurang, kurangnya kapasitas dan kemampuan petugas dalam melakukan pembinaan, kelebihan kapasitas narapidana dan kurangnya kesadaran narapidana dalam mengikuti pembinaan, kurangnya kerja sama antar instansi dalam menyukseskan pembinaan, pandangan masyarakat yang buruk terhadap narapidana. (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu penambahan sarana prasarana dan mengkaji ulang anggaran pembinaan, mengajukan penambahan petugas dan pelatihan untuk petugas, perlu penambahan gedung baru dan menanamkan kesadaran mengenai pentingnya pembinaan bagi narapidana, perlu memperluas kerja sama dalam menyukseskan pembinaan, memperbaiki mindset masyarakat tentang narapidana. Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan disarankan untuk melengkapi sarana prasarana, mengkaji ulang anggaran pembinaan, menambah jumlah petugas, dan meningkatkan kemampuan petugas dalam menyukseskan pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan.