Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)

WALI NANGGROE ACEH : Transformasi, Eksistensi dan Model Penguatan Kelembagaan Nazaruddin, M.; Nirzalin, Nirzalin; Kamil, Ade Ikhsan; Nasution, Abdullah Akhyar; Yunanda, Rizki
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i2.5649

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang eksistensi dan transformasi Lembaga Wali Nanggroe dan perkembangannya dari peran dan fungsi Wali Nanggroe secara kultural kepada institusi formal dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Artinya tulisan ini ingin melihat lebih jauh bagaimana imajinasi sosiologis ideal Lembaga Wali Nanggroe dalam dualitas kedudukan saat ini antara hukum formil sebagai pemangku adat dan pemimpin ideologi dan politik secara sosiologis dalam meraih harkat , marwah dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti menemukan bahwa Lembaga Wali Nanggroe dapat menjadi salah satu pilar kelembagaan sosial politik dalam konsepsi kuadra politika sehingga tidak saja dapat berperan pada wilayah kultural tetapi juga pada wilayah sosial politik. Keywords: Eksistensi, Transformasi Kelembagaan,Wali Nanggroe, Dualitas Fungsi, Kuadra Politika. 
WALI NANGGROE ACEH : Transformasi, Eksistensi dan Model Penguatan Kelembagaan M. Nazaruddin; Nirzalin Nirzalin; Ade Ikhsan Kamil; Abdullah Akhyar Nasution; Rizki Yunanda
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i2.5649

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang eksistensi dan transformasi Lembaga Wali Nanggroe dan perkembangannya dari peran dan fungsi Wali Nanggroe secara kultural kepada institusi formal dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Artinya tulisan ini ingin melihat lebih jauh bagaimana imajinasi sosiologis ideal Lembaga Wali Nanggroe dalam dualitas kedudukan saat ini antara hukum formil sebagai pemangku adat dan pemimpin ideologi dan politik secara sosiologis dalam meraih harkat , marwah dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti menemukan bahwa Lembaga Wali Nanggroe dapat menjadi salah satu pilar kelembagaan sosial politik dalam konsepsi kuadra politika sehingga tidak saja dapat berperan pada wilayah kultural tetapi juga pada wilayah sosial politik. Keywords: Eksistensi, Transformasi Kelembagaan,Wali Nanggroe, Dualitas Fungsi, Kuadra Politika. 
Depoliticization of the Uleebalangs Descendants Due to a History of Past Violent Conflicts Teuku Kemal Fasya; Rizki Yunanda; Dedi Fariadi
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 4, No 1 (2023): Dinamika Sosial Pada Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v4i1.10161

Abstract

The study deals with the tragedy of violence that victimized the Uleebalangs and their descendants. This event happened at the beginning of Indonesia's independence (late 1945 to 1946) and continued when the DI/TII movement emerged between 1953 and 1962, known as Prang Cumbok ( war of Cumbok ). This research was conducted on the descendants of Uleebalangs who know the stories of violence experienced by their families in the city of Lhokseumawe, in the province of Aceh. This fact is interesting to examine because it is valuable in reconstructing the historical truth of the massacre of the Uleebalangs by the PUSA group. The study was conducted using a qualitative ethnographic approach. Data collection was carried out through live in, observation, in-depth interviews, focus group discussions (FGD) and document reviews. The data analysis process was carried out interactively through six different steps; data collection, data verification, data models, data coding, thematic data networks, meaning and conclusion. The results of this study indicate that the tragedy of Prang Cumbok is one of the dark stories that happened in Aceh at the beginning of Indonesia's independence. This tragedy has been forgiven by most of the families of the victims, but it has not been forgotten. Therefore, a fair historical reconstruction of the Cumbok tragedy is central to sustainable development planning in Aceh.Studi Penelitian ini membahas tentang tragedy kekerasan yang menjadikan Uleebalang dan keluarganya sebagai korban. Peristiwa itu terjadi pada awal kemerdekaan (akhir 1945 hingga 1946) dan berlanjut ketika Gerakan DI/TII muncul (1953-1962), yang terkenal dengan sebutan perang Cumbok. Beberapa studi kasus kekerasan pernah dialami oleh beberapa keluarga keturunan Ulee Balang di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Kenyataan ini menarik dikaji  untuk merekonstruksi kebenaran sejarah pembantaian Ulee Balang oleh kelompok PUSA. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif etnografis. Pengumpulan data dilakukan melalui Live in, observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD) dan studi dokumen. Proses analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan; pengumpulan data, verifikasi data, pola-pola data, pengodean data, jaringan tematik data, makna dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Tragedi perang Cumbok merupakan salah satu sejarah kelam yang terjadi di Aceh pada awal kemerdekaan Indonesia. Tragedi tersebut telah dimaafkan oleh sebagian besar keluarga korban, namun tidak dilupakan. Perlu ada rekonstruksi sejarah tragedi Cumbok yang adil untuk kepentingan perencanaan pembangunan berkelanjutan di Aceh.