Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Asmar, Abdul Rais
Unknown Affiliation
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan

 1 
Diseminasi (Promulgation) atau Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Asmar, Abdul Rais
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 18 No. 2 (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v18i2.565

Abstract

The draft local regulation (ranperda) compiled at the planning stage needs to be disseminated as a form of openness so as to open the door for community participation, especially strategic regional regulations such as APBD. This paper tries to describe qualitatively through a statutory approach to the problem of spreading the regional budget. Based on a number of samples of the practice of disseminating local regulations and regional regulations in several provices/regencies/cities in Indonesia, there are differences in meditations but are still relatively in accordance with statutory provisions. However, the spread was more when the local regulation was stipulated. As for the planning stage there is no clear picture. This is cause by the indecisiveness of the laws and regulations related to the dissemination of draft regulations, especially strategic regulations such as the regional budget.Rancangan peraturan daerah (ranperda) yang disusun pada tahap perencanaan perlu untuk disebarluaskan sebagai bentuk keterbukaan sehingga membuka pintu partisipasi masyarakat utamanya perda strategis seperti APBD. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan (statutory approach) terhadap permasalahan penyebarluasan ranperda APBD. Berdasarkan beberapa sampel praktik penyebarluasan perda dan ranperda di beberapa daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia terdapat perbedaan medote tetapi relatif masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, penyebarluasaannya lebih pada saat perda telah ditetapkan. Adapun pada tahap perencanaan tidak terdapat gambaran yang jelas. Hal ini disebabkan oleh ketidaktegasan aturan perundang-undangan terkait penyebarluasan rancangan perda khususnya perda strategis seperti APBD.
Co-Authors Budiasri, Budiasri Halimah Basri