Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 63 TAHUN 2017 TENTANG KARTU KELUARGA SEJAHTERA PADA MASYARAKAT DESA KALIBARU WETAN KEC. KALIBARU KAB. BANYUWANGI Yuni Rukmana; Moh. Sabiq Irawan H; Arie Ramadhani
JPPKn Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : PPKn Universitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/jppkn.v5i2.991

Abstract

KKS adalah suatu program bantuan non tunai yang di programkan oleh pemerintah pusat yang direncanakan untuk rakyat miskin, yang dilatar belakangi upaya menanggulangi tingkat kemiskinan seperti program-program bantuan sebelumnya, pelaksanaan KKS dilapanga tidak luput dari berbagai kendala. Beberapa masyarakat di Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi berpendapat mengenai keefektifan program ini dan dampak yang ditimbulkannya. Banyak pro dan kontra yang muncul atas kebijakan pemerintah dalam membantu masyarakat yang kurang mampu (miskin). program Kartu Keluarga Sejatera ini telah terlaksana, namun demikian tidak lepas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan yang di harapkan.Rumasan masalah yang ingin dicari oleh peneliti adalah: Pertama, bagaimana Program Kartu Keluarga Sejatera dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat di Desa Kalibaru Wetan? Kedua, untuk mengetahui apa saja faktor penghambat implmentasi kebijakan program Kartu Keluarga Sejatera? Ketiga, Strategi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejateraan sosial masyarakat?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif tempat penelitian telah ditentukan oleh peneliti di Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi. Alat yang di gunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan sampling snowball.Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang di selenggarakan oleh Pemerintah Pusat kususnya di Desa Kalibaru Wetan berupa bantuan Non Tunai, akan tetapi bantuan tersebut belum di selenggrakan secara maksimal. Karena masih ada masyarakat yang tidak terdata dan tidak tepat sasaran dalam program tersebut, sehingga masyarakat tidak mendapat kesejahteraan social. Faktor penghambat dalam program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Kalibaru Wetan yaitu kurangnya informasi atau sosialisasi dari pemerintah desa dan data yang di gunakan dalam pendatan menggunakan data lama. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mongoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat dalam program bantuan sosial yang di berikan oleh pemerintah pusat yaitu dengan akan melakukan kegiatan musyawarah desa untuk mendata ulang penduduk yang membutuhkan kesejahteraan sosial dan pendataan tersebut melibatkan RT/RW, Koordinator PKH dan di dampingi oleh Dinas Sosial yang nantinya data tersebut di usulkan ke Pemerintah Pusat.
KEHIDUPAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL DALAM MEMPERTAHANKAN KEBHINEKAAN PADA ERA INDUSTRI 4.0 DI DESA PATOMAN KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI irmawati; Sri Sedar Marhaeni; Arie Ramadhani
JPPKn Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : PPKn Universitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/jppkn.v5i2.1028

Abstract

Penelitian ini merupakan Gambaran kehidupan masyarakat multikultural dalam mempertahankan kebhinekaan pada Era Industri 4.0. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kehidupan masyarakat multikultural Desa Patoman dan untuk mengetahui bentuk kegiatan dalam mempertahankan kebhinekaan pada era industri 4.0 di desa Patoman.Keanekaragaman yang ada di Desa Patoman ini merupakan hal yang rawan terhadap perpecahan, hal itu dapat terasa pada saat orang berbeda kebiasaan, berbeda agama, berbeda suku dan berbeda bahasa. Apalagi pada saat ini sudah memasuki era industri 4.0 yang seluruh kegiatan aktivitas manusia sudah menggunakan teknologi informasi yang cepat. Selain itu letak Desa Patoman yang dekat dengan bandara dan dekat dengan tempat wisata Blimbingsari dan pantai Blibis yang memungkinkan banyak masyarakat yang datang dari luar daerah, dan hal itu juga dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat yang nantinya akan mengarah pada perpecahan.Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitataif dengan pendekatan fenomenologi, dengan subjek yaitu masyarakat Desa Patoman. Teknik Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah deksripsi analitik yaitu dengan mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar. Terdapat tiga alur analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Proses pengecekan data dengan menggunakan teknik trianggulasi.Hasil dari penelitian ini adalah Desa Patoman memiliki masyarakat yang multikultural. Hal ini terlihat dari keragaman agama,suku, bahasa dan budaya. Meski demikian, masyarakat hidup desa Patoman tetap menjaga hubungan baik. Mereka hidup berdampingan dengan damai dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Adapun kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat antara lain pertemuan lintas agama, kegiatan bersih desa yang mengundang masyarakat dari berbagai suku dan agama, kegiatan keagamaan dan kepedulian sosial lainnya.
STRATEGI INDUSTRI PENGRAJIN SAMPAH ORGANIK MENJADI KOMPOS DI ERA PASAR BEBAS: (Studi Kasus di Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana) Nur Aisyah, Riska; Ramadhani, Arie
JPPKn Vol 5 No 2 (2021): .
Publisher : PPKn Universitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/jppkn.v6i1.1655

Abstract

Globalisasi perdagangan bebas adalah satu kata yang banyak dibicarakan oleh masyarakat, dengan pemahaman makna yang bermacam-macam namun apa yang dipahami dengan istilah globalisasi akhirnya membawa kesadaran pada manusia, globalisasi itu ditandai dengan teknologi komunikasi dan informasi. Perdagangan bebas dimaknai sebagai suatu proses integrasi di dunia yang disertai dengan ekspansi pasar (barang dan uang) yang mengandung banyak implikasi bagi kehidupan manusia. Pada era perdagangan bebas, tuntutan terhadap mutu produk akan semakin tinggi disertai dengan harga yang semakin bersaing, demikian juga tuntutan terhadap mutu SDM. Untuk menghadapi persaingan pengrajin sampah organik menjadi kompos harus beradaptasi dengan kondisi dan keadaan yang terjadi. Dengan adanya berbagai masalah yang dihadapi oleh pengrajin sampah organik menjadi kompos. Strategi pengrajin sampah organik menjadi kompos masyarakat, dalam menghadapi perdagangan bebas diwujudkan melalui bentuk tindakan sosial yang penuh arti dilakukan oleh pengrajin tersebut. Pengrajin sampah organik menjadi kompos dalam strategi pengembangannya berusaha untuk memperluas jaringannya dan menarik pelanggan melalui teori aksi tentang tindakan sosial.
ANALISA HUKUM DOSEN YANG MELAKUKAN RANGKAP PROFESI SEBAGAI ADVOKAT Ramadhani, Arie
JPPKn Vol 6 No 1 (2021): JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)
Publisher : PPKn Universitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/jppkn.v6i2.1660

Abstract

Pada fenomena rangkap profesi yang dilakukan oleh para pengemban profesi hukum ini, ada pula para praktisi pengemban profesi hukum yang mengemban profesi sebagai advokat, ternyata melakukan rangkap profesi sebagai dosen atau tenaga pegajar di suatu perguruan tinggi, baik di fakultas hukum, program magister kenotariatan atau program pasca sarjana lainnya. Pengembanan rangkap jabatan atau profesi itu juga bisa berlaku sebaliknya artinya Dosen juga merangkap profesi sebagai Advokat. Pengembanan jabatan atau profesi rangkap sebagai Advokat dan juga sebagai dosen atau tenaga pengajar tersebut terkadang menimbulkan keraguan mengenai boleh atau tidaknya rangkap jabatan sebagai dosen atau tenaga pengajar tersebut dilakukan dan sebaliknya apakah dosen boleh atau tidaknya merangkap sebagai Advokat. Keraguan ini berpotensi menimbulkan suatu perdebatan yang terkadang berujung pada kondisi ketidak-pastian hukum.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau metode library reseach (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. advokat dapat menjadi dosen tentunya dosen non PNS. Dosen PNS, Dosen PNS DPK begitu juga dengan dosen PTN non PNS yang berstatus PPPK tidak dapat menjadi Advokat, di karenakan status kepegawaiannya tunduk pada dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.