Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH)

Efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Mariadi, Ni Nyoman; Arta, I Komang Kawi
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol 5, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.727 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v5i3.42527

Abstract

Pengguna baik pihak PPAT maupun pihak kreditor pengguna HT-el yang salah memasukkan data, sehingga dari BPN (Badan Pertanahan Nasional)  terhambat untuk menyelesaikan secara cepat pengurusan HT-el. HT-el memang dapat mempercepat prosedur pengurusan hak tanggungan, namun masih ada suatu kendala lain seperti sistem atau jaringan yang eror pada saat proses pengurusan HT-el. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan kendala serta upaya Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris pendekatan melalui yuridis sosiologis. Sumber data penelitian dari wawancara yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan ditambah melalui studi kepustakaan untuk dapat memperoleh data sekundernya. Sampel penelitian menggunakan sampel purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik sudah efektif, namun apabila dikaji dengan teori efektivitas hukum. Pada bagian budaya hukum mengenai HT-el yang masih terdapat beberapa kendala yang harus perlu penyeseuaian budaya hukum yang semula pengurusan Hak Tanggungan secara manual dengan perkembangan teknologi sekarang menjadi pengurusan Hak Tanggungan secara elektronik. Kendala yang dihadapi dari sisi server dan jaringan, serta teknis penggunaan dari HT-el tersebut. Diperlukan suatu server yang memadai dan terus dilakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap HT-el tersebut kepada pengguna Ht-el, supaya pengguna dapat cepat beradaptasi dengan budaya hukum pengurusan HT-el saat ini.
Efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Mariadi, Ni Nyoman; Arta, I Komang Kawi
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.727 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v5i3.42527

Abstract

Pengguna baik pihak PPAT maupun pihak kreditor pengguna HT-el yang salah memasukkan data, sehingga dari BPN (Badan Pertanahan Nasional)  terhambat untuk menyelesaikan secara cepat pengurusan HT-el. HT-el memang dapat mempercepat prosedur pengurusan hak tanggungan, namun masih ada suatu kendala lain seperti sistem atau jaringan yang eror pada saat proses pengurusan HT-el. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan kendala serta upaya Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris pendekatan melalui yuridis sosiologis. Sumber data penelitian dari wawancara yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan ditambah melalui studi kepustakaan untuk dapat memperoleh data sekundernya. Sampel penelitian menggunakan sampel purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik sudah efektif, namun apabila dikaji dengan teori efektivitas hukum. Pada bagian budaya hukum mengenai HT-el yang masih terdapat beberapa kendala yang harus perlu penyeseuaian budaya hukum yang semula pengurusan Hak Tanggungan secara manual dengan perkembangan teknologi sekarang menjadi pengurusan Hak Tanggungan secara elektronik. Kendala yang dihadapi dari sisi server dan jaringan, serta teknis penggunaan dari HT-el tersebut. Diperlukan suatu server yang memadai dan terus dilakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap HT-el tersebut kepada pengguna Ht-el, supaya pengguna dapat cepat beradaptasi dengan budaya hukum pengurusan HT-el saat ini.
Efektivitas Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan terhadap Penerbitan Akta Perkawinan Sena, I Gede Arya Wira; Arta, I Komang Kawi
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.365 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v6i1.43411

Abstract

Besarnya tingkat perkawinan anak di usia muda harus menjadi perhatian serius agar setiap perkawinan dapat dipertahankan keharmonisannya sampai berakhirnya kehidupan manusia melalui kematian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pasal 7 undang – undang perkawinan terhadap penerbitan akta perkawinan. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris, pendekatan melalui yuridis sosiologis dengan subjek penelitian yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Dаtа yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melаlui hаsil wаwаncаrа langsung kepada subjek penelitian, sedangkan dаtа sekunder adalah dаtа-dаtа yаng diperoleh dаri beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan analisis deskrpitif kualitatif yaitu peneliti mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan (wawancara, dokumentasi, studi lapang). Dari data tersebut kemudian dilakukan analisis untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pasal 7 undang-undang perkawinan terhadap penerbitan akta perkawinan adalah suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku warga masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau diputuskan atau dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif.
Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali Arta, I Komang Kawi; Sena, I Gede Arya Wira
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.847 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v6i1.46428

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengaturan tanah druwe desa di Bali. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif sebagai pengkajian analitik yang dilakukan dengan mensistematisasi hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikeluarkan Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, sehingga kemudian khusus dikeluarkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama Atas Tanah. Namun dinamika Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dicabut dan digantikan dengan Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga Dinamika dicabutnya permen tahun 2016 tersebut berpengaruh sangat melemahkan terhadap  Keputusan Menteri Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai subjek hak pemilikan bersama atas tanah.
Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Arta, I Komang Kawi; I Nyoman Gede Remaja
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jppsh.v7i1.58846

Abstract

Terkadang BUMDes yang melaksanakan program memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat di desa setempat, tidak bisa mengambil jaminan dari pihak peminjam tersebut karena terkendala aturan yang belum memberikan kejelasan dari status hukum BUMDes. Kemudian lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diatur pada pasal 87 ayat 1 menyatakan  Desa dapat mendirikan BUMDesa dan pendirian BUMDes di sepakati berdasarkan musyawarah desa ( pasal 88 Ayat 1). Pendirian BUMDes akan mempengaruhi status hukumnya terhadap BUMDes tersebut. Permasalahan yang sering muncul karena status pendirian BUMDes tersebut lemah, maka pengelola BUMDes sulit untuk melakukan perbuatan hukum, karena terkait status hukum BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian menujukkan bahwa berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat memperjelas status BUMDes sebagai badan hukum dan mendapatkan sertipikat sebagai BUMDes yang berbadan hukum. Sehinga dengan jelasnya Status badan hukum BUMDes di Kabupaten Buleleng akan dapat lebih mudah memperlihatkan potensi-potensi lokal yang ada di desa dan yang melakukan suatu invetasi atau penyertaan modal terhadap BUMDes tersebut tidak ragu-ragu atau tidak berpikir lagi akan keamanan dari sisi status hukum BUMDes, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum yang melakukan suatu kerjasama dengan BUMDes.