Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan

Pentingnya BPSK Terhadap Perlindungan Konsumen Utomo, Ksatrio Budi; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 25 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10427683

Abstract

The purpose of this service is to provide understanding to friends about the importance of BPSK's existence as an effort to protect consumers from the law. The method used is through outreach and continued discussions with friends. Some of the problems faced by the participants were related to the lack of information and socialization regarding consumer and BPSK legal protection, these problems can be overcome by implementing counseling so that it can increase friends' insights regarding various aspects of consumer legal protection including the existence of BPSK in preventive and repressive efforts in resolving consumer disputes as a general consumer protection effort.
Metode Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Mewujudkan Penyelesaian Sengketa yang Efisien dan Berkepastian Hukum Albanjari, Muhammad Kissan; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 22 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14580142

Abstract

The increase in land cases in court has raised the desire to speed up the settlement process through out-of-court settlement patterns, besides that the settlement of land disputes in court has many drawbacks including being very bureaucratic and time-consuming and quite a lot of money. Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 11 of 2016 concerning the settlement of land cases, land disputes can be resolved through mediation outside the court. The mediation model that is suitable for resolving land disputes is interest-based mediation, namely the focus of mediation is directed at the substance of the best interests of both parties based on aspects of joint resolution by resolving the root of the problem, avoiding prolonged conflict between the parties, and the desire to have a good long-term relationship. Studying and handling land cases which is the duty of all levels of society in assisting the National Land Agency's task of resolving land cases can be resolved quickly
Pentingnya Hukum Perjanjian dalam Mempertahankan Keseimbangan dan Keadilan Sosial Ekaputra, Rassya Alvandra; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14587286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran dan signifikansi hukum perjanjian dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Perjanjian merupakan instrumen yang penting dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia, dan hukum perjanjian memberikan kerangka kerja yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian perjanjian. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi kasus untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang definisi perjanjian, unsur-unsur yang ada dalam perjanjian, dan syarat sahnya suatu perjanjian. Hasil penelitian menyoroti pentingnya sistem pengaturan hukum perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian dalam memastikan keadilan dan keabsahan perjanjian. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang hukum perjanjian sangatlah penting untuk menciptakan perjanjian yang adil dan sah, sehingga dapat membawa manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.
Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan Sidiq, Ilham Maulana; Justity Sultan, Arini A.; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 18 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13909062

Abstract

Perbedaan etika dan legalitas di indonesia membuat banyak sekali kebimbangan dalam memutuskan sanksi hukuman yang akan diberi dalam perkara zina atau perzinaan, yang mana hal ini tidak hanya diatur pada hukum pidana positif tapi juga diatur pada hukum pidana islam. Untuk memperoleh pembahasan yang dibutuhkan peneliti menggunaan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yangmenggunakan metode statue approach guna memeriksa seluruh peraturan yang ada serta undang-undang hukum yang relevan dengan perkara perzinaan. Dalam pandangan hukum pidana islam setiap hubungan seksual yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah maka dapat dikategorikan sebagai perzinaan, sedang dalam pandangan hukum pidana di Indonesia saat ini hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah tidak dikategorikan sebagai perzinaan karena dalam Kitab Undang-undanga Hukum Pidana (KUHP) perkara perzinaan terjadi apabila salah satu atau keduanya telah sah menikah. Adapun hasil penelitian ini akan menujukan sebuah perbedaan signifikan dalam perbandingan hukum pidana islam dan hukum pidana positif terkait perzinaan.
Pengecualian dalam Perjanjian Lisensi pada Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual berupa Merek dengan Perspektif Hukum Positif di Indonesia Farras, Muhammad Naufal Nawwaf; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pasar global telah membawa dampak yang signifikan terhadap produk barang dan.atau jasa yang beredar dimasyarakat serta skema sosial masyarakat juga ikut terpengaruh. Dengan adanya era pasar global ini telah meinimulkan banyak polemik, akan tetapi ada salah satu jalur alternatif yang muncul yakni Hak Kekayaan Intelektual dimana Hak Kekayaan Intelektual ini telah menjadi penyeimbang kegiatan perdagangan secara global dan masif ini. Salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual itu adalah merek, walaupun demikian ternyata pengaturan merek tidak lah sederhana, terdapat beberapa pengecualian-pengecualian yang mestinya diketahui masyarakat luas dan awam salahsatunya terkait tentang pengalihan hak atas merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendeketan studi perundang-undangan dimana nantinya penelitian ini akan mencoba mencari tahu isi dari pengecualian yang terdapat diundang-undang relevan. Pada hasil akhir ditemukan beberapa pengecualian yang memberikan batasan dari kebebasan perjanjian lisensi walaupun demikian ternyata ditemukan potensi adanya persaingan usaha yang tidak sehat.
Perspektif Hukum Adat Bali Mengenai Waris Dalam Perkawinan Pada Gelahang Dan Upaya Penyelesaian Sengketa Warisnya Sathya, Putu Karunia Sai; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 2.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Balinese customary law, which is patrilineal in nature, causes problems for families who are limited in having sons and threatens to break the lineage and break inheritance in the family. Therefore, an alternative marriage was born which is called bilateral gelahang marriage. The differences between the family system used in Balinese customary law and the marriage system in the gelahang, give rise to several problems and solutions to these problems are needed with protection for families who carry out marriages in the gelahang, therefore this journal will discuss this phenomenon.
ANAK YANG TEREKSPLOITASI SEKSUAL DI DUNIA DARING: SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM Cornella, Yohanna Septinita Alma; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10500441

Abstract

Social relations in a networked society change our current relationships. In a networked society where many lives are in the online world, social relations have an impact on children's vulnerability. Children in their relationship with the online world are vulnerable to becoming victims of sexual exploitation. This research explores the sexual exploitation of children in the online world due to low legal awareness. In this study, one case focused on children who were sexually exploited online. Data collection techniques are carried out by taking cases through kompas.id. By analyzing case studies, the research results show that sexual exploitation of children occurs due to a lack of legal awareness in society. The lack of legal knowledge and understanding of parents and schools shows that they do not know and understand the protection of children from the dangers of sexual exploitation in the online world. Due to the lack of knowledge and understanding of community law, the attitude and behavior of the community (schools) does not care for children. This was experienced in the case of E's son who was studying at a vocational school in Papua. Parents and the school community do not know how to protect their children from threats from online relationships. This has an impact on the attitude and behavior of those who do not accept or are aware of the legal protection of their children. The behavior of the school community tends to blame child victims of sexual exploitation in the online world. After all, children are victims. Meanwhile, the real perpetrators are still roaming the online world because they have not been caught and sentenced. This also shows that the state is weak in guaranteeing child protection.
Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi Habib, Farhan Abdurrahman; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 7 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11090440

Abstract

Hak dan kewajiban negara sebagai pemilik (domein) yang bersifat publik, bukan sebagai eigenaar yang bersifat privat, harus diperhatikan dalam menganalisis hak pengelolaan negara. Mafia tanah menggunakan berbagai macam teknik yang mencakup pihak berwenang dan penegak hukum. Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP merupakan jenis pertanggungjawaban pidana mafia tanah, bukan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Tipikor. Kehadiran mafia tanah menimbulkan berbagai permasalahan dan sengketa pertanahan. Penelitian ini kemudian akan dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan mafia tanah diterapkan di Indonesia. Kehadiran mafia tanah menimbulkan berbagai permasalahan dan sengketa pertanahan. Penelitian ini kemudian akan dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan mafia tanah diterapkan di Indonesia.
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak Jesica, Jesica; Zubaedah, Rahmi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12661862

Abstract

Kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap kali terjadi. Korbannya pun bukan hanya terjadi pada pihak perempuan (istri), melainkan juga terjadi pada anak-anak. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah orang atau kerabat dekat maupun anggota keluarga sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut diatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak. Dampak yang timbul akibat kekerasan dalam rumah tangga sangat merugikan bagi korban. Selain melukai secara fisik, kekerasan tersebut juga melukai secara psikis