Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.012
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) PROGRESIF: Jurnal Hukum Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Fakta Hukum (JFH) Society Jurnal Legalitas
Robuwan, Rahmat
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Fakta Hukum (JFH)

 1 
Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Robuwan, Rahmat; Zulkifli, Muhamad Aziz
Jurnal Fakta Hukum Vol 3 No 1 (2024): Volume 3, No 2, Tahun 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v3i1.124

Abstract

Penelitian ini berjudul “Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-undang sebagai uraian dari Undang-Undang Dasar yang lebih konkret sudah semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Akan tetapi potret produk undang-undang yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan Pancasila. Bahkan Pancasila hanya dianggap bingkai pemanis dalam Pembukaan Undang-undang yang terdiri dari kata-kata indah yang hanya menjadi cita-cita tanpa adanya dorongan menuju cita-cita tersebut. Dalam penulisan ini penulis berusaha untuk menjelaskan Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-undang. Pencarian data dilakukan dengan mengkaji hukum mengenai Aktualisasi Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aturan mengenai Pembentukan Undang-undang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi peraturan perundang-undangannya.Hasil dalam penelitian ini antara lain terbentuknya peraturan perundang-undangan sesuai dengan pancasila. Rekomendasi yang diberikan dalam penulisan ini ialah undang-undang yang terbentuk adalah undang-undang yang tetap tegak berdiri di atas dasar negara yang kokoh yakni Pancasila.
Implikasi Hukum Administrasi Negara Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Robuwan, Rahmat; Agustian, Rio Armanda; Daviska, Donis
Jurnal Fakta Hukum Vol 4 No 1 (2025): September
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v4i1.181

Abstract

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan birokrasi yang profesional. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas, keadilan, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan penerapan prinsip netralitas ASN dalam perspektif Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai netralitas ASN telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 42 Tahun 2004, serta berbagai kebijakan teknis lainnya, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Di antaranya adalah ambiguitas regulasi, intervensi politik, lemahnya penegakan sanksi, serta kurangnya pemahaman ASN terhadap etika dan hukum administrasi negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan pengawasan seperti KASN dan BKN, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, edukasi ASN secara berkelanjutan, serta perlindungan hukum bagi ASN dari tekanan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip netralitas ASN, dan penguatan instrumen hukumnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Co-Authors Adha, Muhammad Yogie Andaryuma, Saputra Daviska, Donis MANIK, JEANNE DARC NOVIAYANTI Mirza, Aditya Juliansyah Muhammad Al Kautsar Munte, Hanni Nurhazizah Rio Armanda Agustian Salfutra, Reko Dwi Suntara, Reza Adriantika Windiarto Wirazilmustaan, Wirazilmustaan Zulkifli, Muhamad Aziz