Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL EQUITABLE Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Ratna Riyanti
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan

 1 
Penyuluhan Hukum tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Pemindahan Kepemilikan Hak Ulayat Adat di Desa Lereng Kecamatan Kuok – Kabupaten Kampar: Pengabdian Ratna Riyanti; Prayudi Saputra, Rian; Hafiz Sutrisno; Yuli Heriyanti
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.1331

Abstract

This study examines the problem of disputes over the transfer of customary land rights in Lereng Village, Kuok District, Kampar Regency, with a focus on increasing public legal awareness. The existence of customary law communities in Indonesia is recognized, including their customary rights, in accordance with Article 18B of the 1945 Constitution and related laws and regulations. However, the lack of understanding of positive law and customary law, as well as applicable procedures, is often the cause of disputes. Through legal counseling activities carried out on June 2, 2025 by the Faculty of Law, Pahlawan Tuanku Tambusai University, the community, especially traditional leaders and local residents, showed an increase in understanding regarding the meaning and position of customary rights in the national legal system, the legal procedures for transferring customary rights, and the legal risks of transferring rights that are not in accordance with the mechanism. It was found that disputes often arise due to ignorance of legal procedures and the absence of official documentation. Therefore, this counseling emphasizes the importance of involving the authorities (notaries, BPN, customary institutions, village officials) and making written documents to avoid future disputes.
Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan DPRD Berbasis Demokrasi Perwakilan: Penelitian Ratna Riyanti; Fakhry Firmanto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2227

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrument utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Sejak tahun 2005 Indonesia menerapkan system pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi demokrasi langsung pasca-reformasi. Namun dalam perjalanannya, mekanisme ini memunculkan sejumlah persoalan serius antara lain biaya penyelenggaraan yang sangat besar, maraknya politik uang, polarisasi masyarakat, serta lemahnya kualitas kepemimpinan daerah akibat dominannya faktor popularitas dibandingkan kapasitas dan integritas. Pemilihan kepala daerah salah satu bentuk demokrasi di daerah untuk memilih gubernur, walikota/bupati, dalam system ketatanegaraan ada dua model pilkada yaitu Pilkada langsung dan pilkada perwakilan. Model pemilihan yang sekarang ada di Indonesia adalah pemilihan langsung tetapi banyak masalah dan dampak negatif yang muncul dari model ini sehingga muncul ide dan gagasan untuk mengubah model pemilihan kepala daerah dari langsung ke pilkada perwakilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis untuk mengkaji dasar hukum, relevansi, serta implikasi system pemilihan kepala daerah oleh DPRD di era demokrasi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah olh DPRD memiliki legitimasi konstitusional dan dapat memperkuat peran lembaga perwakilan, namun berpotensi mengurangi partisipasi langsung rakyat dan meningkatkan risiko politik transaksional.
Co-Authors Fakhry Firmanto Hafiz Sutrisno Rian Prayudi Saputra Rizqon Jamil Farhas Sanusi Yuli Heriyanti