Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Indonesia Berdaya

Pentingnya pengembangan soft skills generasi milenial dalam menghadapi tantangan pasca pandemi covid-19 Hamdani, Fathul; Fauzia, Ana; Efendi, L. Azwar; Liani, Sesi Safitri; Togatorop, Melsanna; Ramadhani, Risky Wulan; Yunita, Yunita
Indonesia Berdaya Vol 3, No 3: May-July 2022
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2022245

Abstract

Diantara budaya generasi masyarakat global, salah satu hal yang patut disoroti adalah persaingan antar individu. Sehingga dalam kondisi demikian, setiap individu terutama generasi milenial harus mampu mengikuti perkembangan yang ada, yakni dengan mengembangkan kemampuan soft skills. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pentingnya pengembangan soft skills bagi generasi milenial, serta upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan soft skills di era pandemi Covid-19. Dalam penulisan artikel ini Kami mengaplikasikan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa usia sekolah atau usia muda (milenial) merupakan usia-usia produktif, sehingga banyak hal yang harus diraih untuk mempersiapkan diri baik ketika sudah lulus dari bangku sekolah atau ketika menginjak usia kuliah. Salah satunya yakni berkaitan dengan kemampuan soft skills. Apabila sejak usia sekolah kita sudah belajar dan terbiasa melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan soft skills, maka paling tidak ketika lulus, dan ingin mencari pekerjaan maupun melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi, kita sudah memiliki bekal yang cukup dalam hal soft skills. Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuan soft skills diantaranya adalah: 1. Banyak membaca; 2. Belajar menulis; 3. Perbanyak menonton video yang dapat meningkatkan kemampuan soft skills; dan 4. Manfaatkan gadget sebagai media pembelajaran, dan lainnya.
Upaya Peningkatan Bahasa Sehat di Tengah Dekadensi Bahasa Indonesia melalui Integrasi Kurikulum Pendidikan dan Kampus Merdeka Fauzia, Ana; Hamdani, Fathul; Yomi, Arda; Maulana M, Muh. Ainul; Satriawan, Roni; Mernissi, Zampara
Indonesia Berdaya Vol 3, No 3: May-July 2022
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2022289

Abstract

Kemajuan globalisasi juga memberikan pengaruh terhadap gaya komunikasi anak muda, khususnya dalam berbahasa. Saat ini bahasa gaul sudah bergerak menjadi trend di kalangan anak muda dan menyebabkan kecintaan terhadap Bahasa Indonesia semakin menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya menggunakan bahasa sehat (Bahasa Indonesia) dan upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penulisan artikel ini mengaplikasikan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa penggunaan bahasa sehat (Bahasa Indonesia) sangat penting, sebab bahasa merupakan identitas suatu bangsa. Di samping itu, pentingnya meningkatkan penggunaan Bahasa Indonesia juga didasarkan oleh beberapa hal, yakni agar eksistensi Bahasa Indonesia tidak terancam oleh bahasa gaul, agar derajat Bahasa Indonesia tidak menurun, dan agar Bahasa Indonesia tidak punah. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan bahasa sehat (Bahasa Indonesia) adalah melalui program integrasi kurikulum pada institusi pendidikan, yang dilakukan melalui kontribusi generasi muda khususnya Duta Bahasa. Di dalam program ini, akan terbagi menjadi strategi yang berfokus pada dua mekanisme yaitu, integrasi pada kurikulum sekolah dan program linguistik yang dikolaborasikan bersamaan dengan program kampus merdeka.
Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah Fauzia, Ana; Hamdani, Fathul
Indonesia Berdaya Vol 2, No 2: July 2021
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2021136

Abstract

Penegakan hak asasi manusia (HAM) salah satunya dilakukan melalui pemenuhan hak-hak dasar manusia. Upaya pemenuhan hak-hak dasar manusia di daerah ini turut menjadi perhatian dari pemerintah pusat melalui program Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun sayangnya, hanya 59 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia yang dinyatakan peduli terhadap HAM. Tentu kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan HAM masih belum merata di setiap daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan telaah terkait perwujudan nilai-nilai pancasila dan konstitusi dalam penegakan HAM yakni melalui pelokalan kebijakan HAM di daerah yang selama ini belum optimal dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil penelitian mengetengahkan suatu konsepsi terkait penegakan HAM yang tidak boleh terpisahkan dari nilai-nilai pancasila dan konstitusi. Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi dapat dikatakan merupakan ruh dalam penegakan HAM. Karena berhasil tidaknya suatu penegakan HAM sangat bergantung dari sejauh mana nilai-nilai pancasila dan konstitusi dilaksanakan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam konteks aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan HAM di daerah, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait upaya penghormatan dan kepedulian terhadap HAM.
Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Hamdani, Fathul; Fauzia, Ana; Maha Putra, Eduard Awang; Walini, Eno Liska; Pambudi, Bagus Ageng; Akbariman, Lalu Nahudatu
Indonesia Berdaya Vol 3, No 4: August-October 2022
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2022302

Abstract

One the things in the Law Number 11 year of 2020 about Job Creation that cause problem is the deletion of an article concerning Environmental Permit Obligations. Environmental Permit Obligation is not strictly regulated in the Law of Job Creation. However, a petitioner must get a ruling about Environmental Eligibility to be permitted in running a business. Environmental Permission’s Nomenclature and Substance in Law of Environmental Protection and Management is changed into Environmental Agreement in the Law of Job Creation. The purpose of writing this article is to analyze environmental disputes in the Law of Job Creation, analyze environmental issue connected to Human Right, and also suggest improvement concerning environmental provision after the constitutional court’s decision number 91/PUU-XVIII/2020. The result of the research indicate that in order for a legal product that is born to be functional in the order of life of the nation and state, the legal product must accommodate what is the soul of the nation, which must be in accordance with and in harmony with the values contained in the Constitution. In addition, the right to the environment is one of the human rights regulated by the constitution, so that the revision of the Job Creation Law after the Constitutional Court’s decision related to the environment must prioritize human rights and sustainable development, especially by accommodating related environmental permit obligations in the form of Environmental Impact Assessment. Abstrak: Salah satu hal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang memunculkan persoalan adalah dihapusnya pasal mengenai kewajiban izin lingkungan. Dalam UU Cipta Kerja, izin lingkungan tidak diatur secara tegas. Namun, untuk mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan. Izin Lingkungan dalam UU PPLH diubah nomenklatur dan substansinya menjadi persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji permasalahan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja, mengkaji isu lingkungan hidup dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, serta memberikan saran perbaikan mengenai ketentuan lingkungan hidup pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar suatu produk hukum yang dilahirkan menjadi fungsional dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka produk hukum tersebut harus mengakomodir apa yang menjadi jiwa bangsa, yakni harus sesuai dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi. Selain itu , hak atas lingkungan hidup adalah salah satu hak asasi yang diatur oleh Konstitusi, sehingga revisi UU Cipta Kerja pasca putusan MK terkait lingkungan hidup harus mengedepankan hak asasi manusia dan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dengan mengakomodir terkait kewajiban izin lingkungan berupa Amdal.