Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DIVERSI : Jurnal Hukum CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia
Hardjanti, Dewi Krisna
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : DIVERSI : Jurnal Hukum

 1 
Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hardjanti, Dewi Krisna
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.3392

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana UUDNRI Tahun 1945 memberikan berbagai pembatasan kekuasaan kepada Presiden dan memberikan berbagai penguatan kekuasaan kepada DPR. Kajian ini disusun dengan tujuan untuk memberikan evaluasi terhadap 20 (dua puluh tahun) Perubahan UUDNRI Tahun 1945 dimana idealnya terdapat adanya keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR mengingat keduanya dipilih langsung oleh rakyat dan melaksanakan aspirasi rakyat. Penulis menggunakan metode penelitian normatif sebagai bentuk penelitian hukum guna menemukan kebenaran koherensi, yakni antara norma hukum dan prinsip hukum dengan aturan hukum yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UUDNRI Tahun 1945 memberikan pembatasan kepada Presiden dan penguatan kepada DPR sebagai berikut: periodisasi masa jabatan kepada Presiden namun tidak memberikannya kepada DPR, Presiden dilibatkan dalam penyusunan undang-undang meski terbatas, Presiden diberikan berbagai kekuasaan sebagai kepala negara meskipun dalam beberapa kekuasaan tersebut memerlukan keterlibatan DPR, serta berbagai hak yang diberikan hanya kepada DPR untuk menunjang pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut mengakibatkan diperlukan adanya keseimbangan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden sebagai pemegang fungsi eksekutif dan DPR sebagai pemegang fungsi legislatif.
Co-Authors Hartono, Yohanes