Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Firmansyah, Moch. Fahmi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

 1 
WAKAF DAN KEADILAN: DARI TEKSTUALISME TERHADAP YURISPRUDENSI SOSIAL Firmansyah, Moch. Fahmi
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Qur'an and Hadith are the most important sources of norms for Islamic society. Hence this article tries to first refer to the scriptures. Then, empirically proves that understanding the Qur'an and Hadith to extract its essence as a moral and normative guide (as in the case of waqf) works in various methods. One of them is sociological jurisprudence. This research found that the text of the Al-Qur'an and Hadith regarding waqf has been interpreted beyond its textuality. It is because and for the sake of justice to achieve social benefits. This interpretation is validated by government decrees and is widely practiced by the Indonesian Muslim community. Thus, the text has been understood and translated more broadly. Reading text through sociological jurisprudence implies reading text in various stages: text, reader, writer (disclosure), and last but not least the social impact and its surroundings (utility). Abstrak Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber norma yang paling penting bagi masyarakat Islam. Karenanya artikel ini mencoba terlebih dahulu merujuk pada tulisan suci. Kemudian, secara empiris membuktikan bahwa memahami Al-Qur'an dan Hadits untuk mengekstraksi esensinya sebagai pedoman moral dan normatif (seperti dalam kasus wakaf) bekerja dalam berbagai metode. Salah satunya adalah yurisprudensi sosiologis. Penelitian ini menemukan bahwa teks Al-Qur'an dan Hadits tentang wakaf telah ditafsirkan di luar tekstualitasnya. Itu karena dan demi keadilan untuk mencapai manfaat sosial. Penafsiran ini disahkan oleh keputusan pemerintah serta dipraktikkan secara luas oleh masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, teks telah dipahami dan diterjemahkan lebih luas. Membaca teks melalui yurisprudensi sosiologis menyiratkan untuk membaca teks dalam berbagai tahap: teks, pembaca, penulis (penyingkap), dan yang terakhir tetapi tidak sedikit dampak sosial dan sekitarnya (utilitas).
Tindakan Cyberbullying Dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Firmansyah, Moch. Fahmi
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 1 (2021): EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini menunjukkan bahwa Cyber Bullying merupakan tindakan penghinaan, intimidasi, kekerasan psikis yang dilakukan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga melalui media sosial terhadap orang, kelompok, atau lembaga lain. Terkadang pelaku bullying juga membuat korbannya tidak berdaya bahkan bisa merenggut nyawa korbannya. Pengaturan mengenai UU Perundungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk menjerat pelakunya. Jenis ini Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan teologis normatif (Hukum Islam), pendekatan yuridis normatif (Hukum), pendekatan sosiologis, dan komparatif pendekatan (perbandingan). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi Islam hukum dan hukum positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mengelaborasi analisis bentuk-bentuk tindakan bullying di media sosial. Dalam pandangan Islam Hukum dan hukum positif terhadap tindakan perundungan di media sosial. serta memberikan sanksi terhadap tindakan bullying di media sosial sesuai Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun gambaran dari kata Cyber Bullying sendiri belum mengatur tentang Cyber Bullying dan hanya beberapa bagian saja yang mencakup jenis Cyber Bullying yaitu, pencemaran nama baik, ancaman/intimidasi, berita palsu, fitnah, menyebarkan kebencian dan permusuhan. Dalam Hukum Islam tindakan Cyber Bullying sangat jelas dilarang karena itu termasuk menganiaya atau menyakiti orang lain. Yang tidak sesuai dengan tuntunan syara' bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kehormatan bagi setiap uamtnya, namun untuk sanksinya belum sudah khusus di nash namun kejahatan Cyber Bullying termasuk dalam ranah Jarimah Ta'zir.
Hak Asasi Manusia Prespektif Hukum Islam Mariyam, Siti; Firmansyah, Moch. Fahmi
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 1 (2021): EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak asasi manusia adalah hak yang unik dan universal yang melekat pada diri manusia. Hak asasi manusia berarti hak asasi manusia yang unik dalam Islam. Ini adalah tugas alami dan mendasar yang diberikan Allah kepada SWT. Dari sudut pandang Islam, hak asasi manusia dikaitkan dengan konsep kesetaraan. Ini adalah Q.S. Al Hujjarat ayat 13. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kajian pustaka dengan mengumpulkan informasi penelitian kepustakaan sebagai sumber data. Beberapa kajian teoritis membahas tentang pengertian HAM, HAM dan tanggung jawab, serta kesetaraan dan status hukum dari perspektif Islam. Kesimpulan dari artikel penulis adalah bahwa dalam perspektif Islam, hak asasi manusia datang langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat ditangguhkan atau dicabut, sehingga hak tersebut telah ada jauh sebelum menjadi hak dasar individu. Prinsip universalnya adalah bagian dari semangat dan nilai-nilai Syariah.
Predicate Offence Dan Derifative Crime Sebagai Suatu Splitsing Case Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Suhaemin, Amin; Muslih, Muslih; Firmansyah, Moch. Fahmi
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Research ini dilakukan untuk membedah hubungan antara Predicate Offence dan Derivative Crime dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi. Konsep Predicate Offence mengacu pada kejahatan asal yang menjadi sumber dana yang akan dicuci, sedangkan Derivative Crime berkaitan dengan tindakan mencuci hasil dari Predicate Offence. Dalam konteks ini, fenomena Splitsing Case menjadi relevan ketika terdapat pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime. Melalui analisis yang mendalam terhadap Splitsing Case, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pola dan mekanisme kejahatan pencucian uang yang melibatkan korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis deskriptif. Data yang dianalisis mencakup ketentuan hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan studi kasus yang mempertimbangkan pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak korporasi yang terlibat dalam praktik pencucian uang. Namun, dalam praktiknya, pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime seringkali menjadi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur subyektif dan obyektif. Pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime dapat dilakukan melalui proses hukum yang disebut Splitsing Case. Pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime merupakan langkah penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, dapat ditemukan solusi yang efektif dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam : Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN.Sbr Sonia, Ayu Fifin; Firmansyah, Moch. Fahmi; Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i2.2066

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam melalui studi kasus Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN.Sbr yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) telah menjadi permasalahan serius yang meresahkan masyarakat dengan trend peningkatan yang signifikan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana pencurian menurut KUHP Pasal 363 ayat (1) ke-4, membandingkannya dengan ketentuan hukum pidana Islam, serta mengkaji efektivitas putusan hakim dalam memberikan efek jera. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif analitis, menganalisis dokumen putusan pengadilan, hasil wawancara mendalam dengan penegak hukum (penyidik, hakim, dan jaksa), serta kajian literatur hukum yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Muhammad Zaenudin bin Kiman terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan bersama rekannya Wahid (DPO) dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 1 tahun 6 bulan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian (jarimah sariqah) dapat dikenai hukuman hudud berupa potong tangan jika memenuhi syarat-syarat ketat seperti nisab, tempat penyimpanan yang sah (hirz), dan kondisi pelaku yang mukallaf, atau hukuman ta'zir jika tidak memenuhi syarat hudud. Penelitian menemukan perbedaan mendasar dalam konsep sanksi antara kedua sistem hukum, dimana hukum positif menekankan aspek rehabilitasi, proporsionalitas, dan fleksibilitas hukuman, sementara hukum Islam menekankan aspek retributif dengan sanksi yang telah ditetapkan secara pasti (hudud) atau diserahkan kepada penguasa (ta'zir). Meskipun terdapat perbedaan fundamental dalam filosofi pemidanaan, kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi hak milik (hifz al-mal) dan menciptakan ketertiban masyarakat. Penelitian ini berkontribusi signifikan dalam pengembangan kajian hukum komparatif antara sistem hukum positif dan hukum Islam dalam penanganan tindak pidana pencurian serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk penegakan hukum yang lebih efektif.
Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Ringan: Studi Komparatif antara KUHP dan Konsep Sulh dalam Hukum Pidana Islam Firmansyah, Moch. Fahmi; Muslih, Muslih; Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i1.3309

Abstract

Pendekatan pemidanaan dalam sistem hukum modern mengalami pergeseran dari orientasi retributif menuju pendekatan restoratif. Restorative justice atau keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, mediasi, dan pemulihan kerugian, yang dianggap lebih humanis dan relevan diterapkan dalam kasus pidana ringan, termasuk penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam dikenal konsep Sulh, yakni penyelesaian konflik secara damai melalui pengampunan, kompensasi (diyat), dan rekonsiliasi sosial, yang bersumber dari nilai-nilai syariah dan maqashid al-syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan kedua pendekatan tersebut melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik restorative justice maupun Sulh mengedepankan prinsip pemulihan daripada pembalasan, serta memberikan ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih adil, cepat, dan berorientasi pada keharmonisan sosial. Integrasi nilai-nilai Sulh ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat memperkaya praktik keadilan restoratif yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal.
Co-Authors Muslih Muslih Nurkaromah, Siti Siti Mariyam Sonia, Ayu Fifin Suhaemin, Amin Ubaidillah, Ibnu