Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional Gledys Deyana Wahyudin; Arie Afriansyah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.773

Abstract

Tingginya konsumsi plastik oleh masyarakat dunia berdampak kepada lingkungan laut, diperkirakan 80% bagian dari limbah padat yang berada di laut adalah sampah plastik. Munculnya sampah plastik di lingkungan laut disebabkan oleh pembuangan sampah tidak pada tempatnya, proses pengelolaan limbah sampah yang buruk, kurangnya pengelola sampah di kota-kota besar. Keberadaan sampah plastik di laut mengancam keselamatan lingkungan laut, hal ini dikarenakan sampah plastik dapat mengancam biota laut, ekosistem laut, kesehatan dan penghidupan manusia, menyebabkan bioakumulasi polutan serta racun, dapat berpindah tempat sampai jauh, sifat plastik yang tidak dapat terurai membuat sampah plastik akan bertahan lama di laut, sulitnya sampah plastik untuk ditelusuri asalnya, dan mikroplastik yang sangat kecil serta berada di dasar laut menyebabkan sulitnya sampah laut untuk diambil. Tujuan dari penulisan ini adalah guna mengetahui regulasi pencemaran sampah di laut berdasarkan hukum internasional dan pelaksanaan pengurangan atau penanggulangan sampah plastik di laut oleh Tiongkok dan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan pendekatan masalah yuridis-normatif. Solusi dari pencemaran sampah di laut yaitu pengurangan penggunaan sampah, perbaikan pengoahan sampah, komposisi sampah, produksi barang ramah lingkungan secara masal, kebijakan pencegahan dan penanganan sampah plastik di laut secara internasional dan nasional, serta pendidikan dan pelatihan mengenai penanggulangan sampah di laut. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa hukum internasional mempunyai peran sebagai pendorong negara-negara untuk menciptakan regulasi secara nasional untuk menangani permasalahan sampah di laut serta sebagai sumber bagi negara-negara untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani sampah di laut.
Antisipasi Indonesia Dalam Pembentukan Kesepakatan Internasional Mengenai Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Wilayah Luar Yurisdiksi Nasional Igor Yoso; Arie Afriansyah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.854

Abstract

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (The 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)) belum mengatur mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional, tidak boleh ada negara manapun yang melakukan kedaulatannya pada wilayah di luar yurisdiksi nasional yang terdiri dari Laut Bebas dan Kawasan (The Area) sehingga dianggap telah melanggar ketentuan dari UNCLOS. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi para ilmuwan menemukan terdapat potensi-potensi dari keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan pada wilayah tersebut. Dengan adanya penemuan potensi tersebut, memicu Indonesia dan negara-negara lainnya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi keanekaragaman hayati di luar yuridiksinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengupayakan pembentukan pengaturan pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah yurisdiksi nasional dengan cara mengakomodir pertimbangan negara-negara anggota melalui Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Pada konferensi ini akan diuraikan draft teks perjanjian hukum internasional yang mengikat secara hukum di bawah UNCLOS yang mengatur khusus mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional.
Antisipasi Indonesia Dalam Pembentukan Kesepakatan Internasional Mengenai Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Wilayah Luar Yurisdiksi Nasional Igor Yoso; Arie Afriansyah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.854

Abstract

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (The 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)) belum mengatur mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional, tidak boleh ada negara manapun yang melakukan kedaulatannya pada wilayah di luar yurisdiksi nasional yang terdiri dari Laut Bebas dan Kawasan (The Area) sehingga dianggap telah melanggar ketentuan dari UNCLOS. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi para ilmuwan menemukan terdapat potensi-potensi dari keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan pada wilayah tersebut. Dengan adanya penemuan potensi tersebut, memicu Indonesia dan negara-negara lainnya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi keanekaragaman hayati di luar yuridiksinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengupayakan pembentukan pengaturan pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah yurisdiksi nasional dengan cara mengakomodir pertimbangan negara-negara anggota melalui Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Pada konferensi ini akan diuraikan draft teks perjanjian hukum internasional yang mengikat secara hukum di bawah UNCLOS yang mengatur khusus mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional.