Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)

DINASTI POLITIK: Transformasi Demokrasi Pancasila dalam Konteks Kekuasaan Keluarga Tanuri, Tanuri; Maskur, Asep; Alba, Subhan
JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 10, No 1 (2025): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/jpk.v10.n1.2025.pp62-76

Abstract

Dinasti politik merupakan fenomena yang masih langka dalam sistem politik Indonesia, ini memperlihatkan bahwa kekuasaan politik seringkali menjadi milik keluarga tertentu. Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila terus bertransformasi, menghadapi tantangan besar dalam menjaga pluralisme dan keadilan dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dinasti politik terhadap transformasi demokrasi Pancasila serta mengeksplorasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dominasi kekuasaan keluarga dalam politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis konten untuk memeriksa literatur terkait, data empiris, serta wawancara dengan para ahli politik dan masyarakat sipil yang memiliki pengalaman langsung dengan dinasti politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi Pancasila, mereduksi partisipasi politik masyarakat, mengurangi pluralisme, dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Namun, penelitian juga mengungkapkan beberapa inisiatif masyarakat sipil dan reformasi kebijakan yang mungkin dapat mengurangi dominasi dinasti politik dan memperkuat demokrasi Pancasila. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mengatasi masalah dinasti politik dalam sistem politik Indonesia. Perlu adanya reformasi kebijakan yang mendukung partisipasi politik yang inklusif, mengurangi kesenjangan kekayaan dan akses terhadap kekuasaan politik, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas politik untuk memastikan bahwa demokrasi Pancasila tetap berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsipnya.
DINASTI POLITIK: Transformasi Demokrasi Pancasila dalam Konteks Kekuasaan Keluarga Tanuri, Tanuri; Maskur, Asep; Alba, Subhan
JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 10 No 1 (2025): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/jpk.v10i1.10428

Abstract

Dinasti politik merupakan fenomena yang masih langka dalam sistem politik Indonesia, ini memperlihatkan bahwa kekuasaan politik seringkali menjadi milik keluarga tertentu. Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila terus bertransformasi, menghadapi tantangan besar dalam menjaga pluralisme dan keadilan dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dinasti politik terhadap transformasi demokrasi Pancasila serta mengeksplorasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dominasi kekuasaan keluarga dalam politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis konten untuk memeriksa literatur terkait, data empiris, serta wawancara dengan para ahli politik dan masyarakat sipil yang memiliki pengalaman langsung dengan dinasti politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi Pancasila, mereduksi partisipasi politik masyarakat, mengurangi pluralisme, dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Namun, penelitian juga mengungkapkan beberapa inisiatif masyarakat sipil dan reformasi kebijakan yang mungkin dapat mengurangi dominasi dinasti politik dan memperkuat demokrasi Pancasila. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mengatasi masalah dinasti politik dalam sistem politik Indonesia. Perlu adanya reformasi kebijakan yang mendukung partisipasi politik yang inklusif, mengurangi kesenjangan kekayaan dan akses terhadap kekuasaan politik, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas politik untuk memastikan bahwa demokrasi Pancasila tetap berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsipnya.