Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik

Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur Meilissa Ike Dien Safitri; Candra Fajri Ananda; Ferry Prasetyia
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 6 No 2 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/itrev.v6i2.339

Abstract

Penelitian ini tujuannya yaitu meneliti pengaruh dari belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan sebagai variabel utama serta PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel kontrol terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai proxy dari pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian ini menggunakan PVECM (Panel Vector Correction Model) di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur selama tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan jika belanja fungsi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada jangka panjang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif. Pada jangka pendek, belanja fungsi kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, akan tetapi belanja fungsi ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Kontribusi belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu sebesar 47%, sehingga temuan kami mengindikasikan adanya peran dari faktor lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur, salah satunya yaitu kualitas sumber daya manusia atau dikenal sebagai modal manusia (human capital).
Dana otonomi khusus Papua, tingkat pembangunan daerah, dan kapasitas pajak Terbit Nur Fatahillah; Candra Fajri Ananda; Ferry Prasetyia
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 6 No 4 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/itrev.v6i4.429

Abstract

As an asymmetric decentralization instrument, special autonomy fund has a crucial contribution to achieve the development goals as well as being written at Law 21/2001 about Papua Special Autonomy. However, its application was not optimized enough in due to misallocation of local expenditures suited to constitutional requirements which affected to inequality of local development’s level. Although the level of development is expected to influence the local tax capacity improvement as a representative of independent and sustain funding resources. This study aims to investigate the impact of special autonomy fund to tax capacity at 40 of 42 municipalities in Papua and West Papua Province from 2010 until 2019. Using balanced panel assumption and two-stage least square (2SLS) method which expected the endogeneity on level of development variable that can be mentioned as one of taxable capacity, the result showed that there was not a simultaneity problem with any evidence said special autonomy fund effected indirectly to tax capacity. Instead, its fund had an incentive on increasing per capita income. Yet, the improvement of per capita income cannot affect the local tax capacity significantly. Several policy recommendations that can be given with this study are adjustment process in local government expenditure allocation which suited with current constitutional documents, optimization in productive sectors, also tightening and re-evaluating from the planning process until supervising and responsibility process in revenue, expenditure, administration, and institutional sides.