Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Sharia and Legal Science

Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah Nurdina Purnama Sari; Nurul Hak; Toha Andiko
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v2i1.414

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor  17  Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual ?. Bagaimana ketentuan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah?. Metode penelitian adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pengumpulan data menggunakan teknik membaca, mengutip informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sering menjadi korban kekerasan terutama kekerasan seksual, oleh sebab itu pemerintah menambahkan aturan yang akan menjadi sanksi tegas bagi pelaku tersebut. Sanksi yang dimaksud yaitu sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak pasal 81, 81A dan 82. Ketentuan Perlindungan Anak Perspektif Fikih Siyasah  dusturiyah selain berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits, juga berpedoman pada hukum yang berlaku di Negara tersebut sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tentang perlindungan anak akan diselesaikan dengan semua sanksi yang berlaku.
Strategi Kepolisian Polda Bengkulu dalam Pencegahan Mafia Tanah Perspektif Fiqih Siyasah Agus Kesuma; Rohmadi; Toha Andiko
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 3 (2024): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v2i3.642

Abstract

The purpose of this study was to determine the strategy of the Police in the Directorate of General Criminal Investigation of the Bengkulu Regional Police in preventing and prosecuting land mafia figures in Bengkulu City and how the perspective of Fiqh Siyasah on the strategy of the Police in the Directorate of General Criminal Investigation of the Bengkulu Regional Police in preventing and prosecuting land mafia figures in Bengkulu City. The type of field research, namely the object of research directly at the Directorate of General Criminal Investigation of the Bengkulu Regional Police using a qualitative approach. The research methods used were observation, interviews and documentation. The results of the study showed that the Strategy implemented by the Bengkulu Regional Police, Directorate of General Criminal Investigation in preventing and prosecuting land mafia figures has succeeded in reducing and narrowing the room for movement for land mafia figures and also the police's efforts to increase public insight have helped the public avoid the enticements and modes used by land mafia figures. Then by forming a Land Mafia Task Force consisting of the National Land Agency (BPN), the High Prosecutor's Office and the Police, it has succeeded in creating good collaboration between agencies so that there is a reduction in land mafia cases in the city of Bengkulu. Meanwhile, according to Islamic jurisprudence, land mafia or land fraud is strictly prohibited, individuals who commit fraud are classified as people who are unjust, the police strategy that has been carried out is in accordance with the principles of the court (al-qadha) and peace (ishlah). Thus, the settlement of disputes carried out by the Bengkulu Regional Police is in accordance with Islamic Law.