Articles
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 552/Pdt.G/2013/PN DPS ]]>
<![CDATA[I Made Darma Putra Wijaya]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.575 KB)
<![CDATA[Mengenai pembagian Harta dari adanya perkawinan merupakan sesuatu hal yang krusial karena adanya proses perceraian. Faktor dari pihak suami maupun istri akan mempermasalahkan mengenai harta “gono-gini” pada saat masih dalam ikatan perkawinan . Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” belum ditetapkan lebih rinci mengenai berapa hak masing-masing pembagian harta dari suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan seorang hakim untuk menyelesaikan mengenai pembagian harta untuk antara suami dan istri setelah bercerai dan akibat hukum yang ditimbulkan setelah pembagian harta bersama antara suami dan istri. Jenis Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode hukum normative serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam permasalahan ini, pertimbangan hakim sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan pembagian Harta “gono-gini” ini antara pihak suami dan istri. Setelah terjadinya perceraian antara suami-istri maka harta gono-gini yang menajdi milik bersama pada saat perkawinan akan dibagi dua dengan rasa keadilan dan sewajarnya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembagian harta “gono-gini” setelah melakukan perceraian, yaitu antara suami-istri memiliki hak sendiri-sendiri berdasarkan putusan hakim, sehingga kedua belah pihak sama sekali tidak saling memiliki hubungan lagi antara suami dan istri. Kata Kunci : Pembagian Harta, Perkawinan, Perceraian,’Akibat Hukum Setelah Pembagian Harta.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PASAL 72 HURUF a ANGKA 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO. 9 TAHUN 2013 DALAM PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN PANTAI KAWASAN BALI UTARA SERTA PENERAPAN SANKSINYA ]]>
<![CDATA[Dewa Putu Perdana Khrisna Murti]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.4 KB)
<![CDATA[Perubahan rentan terjadi pada kawasan pantai. Meningkatnya pertumbuhan penduduk, pesatnya kemajuan pariwisata serta peningkatan laju pembangunan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah pada bidang pertanahan yang berdampak semakin terbatasnya lahan untuk membangun bangunan-bangunan yang akan dibuat sebagai penunjang pariwisata. Keadaan tersebut dijadikan dalil oleh para investor demi menjadikan pesisir pantai sebagai tempat untuk melangsungkan kegiatan bisnisnya. Bahkan terdapat beberapa bangunan yang sampai melanggar batas sempadan pantai. Adapun permasalahan yang akan dibahas penulis adalah bagaimana efektivitas Pasal 72 huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2013 dan bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan penerapan sanksi terhadap penyimpangan pengelolaan pemanfaatan ruang sempadan pantai di kawasan pantai kaliasem. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang meneliti bagaimana bekerjanya produk hukum yang berlaku dengan menggabungkan bahan-bahan hukum atau studi kepustakaan dengan data yang didapatkan berdasarkan observasi serta wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas berlakunya pasal 72 huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2013 di pantai kaliasem dan untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi yang dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila terjadi pelanggaran terhadap batas sempadan pantai. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pasal 72 huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2013 di pantai kaliasem tidak berjalan efektif karena masih terjadi pelanggaran batas sempadan pantai yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar pemanfaatan ruang berupa sanksi administrasi. Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Daerah, Pemanfaatan Sempadan Pantai, Sanksi, Kabupaten Buleleng]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYANDERAAN WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF) ]]>
<![CDATA[Christel Soter Erns Tataung]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Utari]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tanggung jawab negara adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional, namun sampai saat ini masih belum ada produk hukum tetap dengan kekuatan mengikat yang mengatur tentang hal tersebut. Pada tahun 2016, kelompok Abu Sayyaf melakukan penyanderaan terhadap warga negara Indonesia. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menganalisis tanggung jawab Negara terhadap penyanderaan WNA dan bentuk tanggung jawab Filipina terhadap penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam kasus ini pemerintah Filipina memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan sandera tersebut yang merupakan warga negara asing yang berada di wilayah negaranya. Namun tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf belum tentu bisa diatribusikan langsung kepada Filipina, karena kelompok tersebut merukan aktor non-negara yang bersifat privat.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA DAN AUSTRALIA TERKAIT KASUS EKSEKUSI TERPIDANA NARKOBA AUSTRALIA DILIHAT DARI ASPEK HUKUM DIPLOMATIK ]]>
<![CDATA[Luh Mas Susyana Chika Putri Apsari]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.51 KB)
<![CDATA[Sebagai salah satu subyek Hukum Internasional negara perlu mengadakan hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri yang dilakukan negara-negara dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Apabila terjadinya kasus diplomatik seperti penjatuhan hukuman untuk warga Negara di negara lain , tentu akan terjadi pro dan kontra entah itu berdampak positif atau negatif terhadap keberlangsungan hubungan kedua negara tersebut dan apakah berimbas juga pada Negara lain. Mengacu pada latar belakang terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu : bagaimanakah hubungan luar negeri Indonesia dan Australia dilihat dari aspek Hukum Diplomatik; dan bagaimana dampak Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Australia terkait kasus eksekusi terpidana Narkoba Australia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif yaitu mengkaji permasalahan dengan menggunakan instrumen hukum internasional dan nasional, buku-buku serta pendapat para sarjana yang sekiranya terkait dengan pembahasan penelitian tersebut. Hasil kajiannya adalah hubungan luar negeri Indonesia dan Australia sejak dulu hingga sekarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri , sudah sering mengalami pasang surut dari Hubungan yang baik dan hingga Hubungan yang memanas. Hubungan baik salah satunya adalah hubungan kerjasama diplomatik yang dilakukan oleh Australia terhadap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah kedua Negara mulai menyelesaikan persoalan, terdapat lagi kasus penjatuhan Hukuman Mati yaitu Bali Nine. Dampak positif dan Negatif dari kasus eksekusi mati terpidana narkoba Australia dimana dampak positifnya pemberian hukuman mati dilakukan dengan tegas, sedangkan dampak negatifnya hubungan kedua negara menjadi semakin tidak baik dan adanya kecaman dari negara lain yang menolak pelaksanaan hukuman mati.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGGELAPAN PAJAK OLEH GOOGLE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putu Suryani]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Utari]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.842 KB)
<![CDATA[Penelitian ini diberikan judul : “Penyelesaian Permasalahan Penggelapan Pajak oleh Google di Indonesia”. Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya perusahaan transnasional yang menggunakan sistem transfer pricing untuk melakukan penggelapan pajak. Masalah yang diangkat penulis adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan Google di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian permasalahan pajak Google di Indonesia dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Analisis yang didapat adalah PT. Google Indonesia tidak berstatus sebagai bentuk usaha tetap, hanya kantor perwakilan dari Google Singapura, dimana sesusaidengan undang-undang pajak penghasilan, pemerintah tidak dapat menarik pajak dari pendapatannya di Indonesia, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini harus menggunakan cara negosiasi. Kendala dalam penyelesaian permasalahan pajak Google ini yaitu lemahnya pengawasan pemerintah terhadap status hukum perusahaan transnasional yang berdiri di wilayahnya, tidak adanya hukum yang mengatur mengenai perpajakan perusahaan transnasional sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan pajak menggunakan jalur hukum, dan masyarakat Indonesia tidak turut ambil andil untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pajak tersebut.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEJAHATAN TERORISME YANG MELEWATI BATAS-BATAS NASIONAL NEGARA-NEGARA ]]>
<![CDATA[Windusadu Anantaya]]>;
<![CDATA[I Dewa Gede Palguna]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.528 KB)
<![CDATA[Sejak dahulu hingga kini, tindak pidana terorisme lintas negara selalu menjadi masalah bagi masyarakat internasional. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dari tindak kejahatan terorisme berdasarkan hukum internasional yang berlaku serta untuk menganalisa pertanggungjawaban dari Negara kewarganegaraan pelaku kejahatan terorisme yang melintasi batas-batas Negara-negara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan dan pendekatan konsep. Dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga dalam kaitannya dengan kejahatan internasional yang merupakan kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dapat diberlakukan yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi nasional aktif. Dapat pula disimpulkan bahwa suatu Negara tidak serta-merta bertanggung jawab atas aksi terorisme yang dilakukan oleh warga negaranya.]]>
<![CDATA[PERAN UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN OBJEK WISATA ]]>
<![CDATA[I Wayan Paramarta Jaya]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (44.112 KB)
<![CDATA[The paper is titled "The Role of Law - Law No. 10 Year 2009 on tourism andpreservation" By using normative research method of this paper describes how the role oflaw in the preservation of attractions. Indonesia is one of the world's tourist destination forits natural beauty. The natural beauty of this time has managed the business objectives forthe welfare of the community itself in accordance with Article 33 paragraph (3) of the 1945Constitution. The beauty is supposed to be protected and preserved for the purpose ofsustainable tourism development.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA IMPOR DAGING AYAM ANTARA BRASIL DENGAN INDONESIA MELALUI DISPUTTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION ]]>
<![CDATA[Luh Made Junita Dwi Jayanti]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.977 KB)
<![CDATA[Proses penyelesaian sengketa internasional dalam bidang perdagangan melalui Disspute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO) yang diatur dalam Disspute Settlement Understanding (DSU) terhadap sengketa impor daging ayam antara Brasil dengan Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mencari penyebab sengketa yaitu tindakan-tindakan Indonesia yang melarang masuknya impor daging ayam Brasil ke Indonesia yang melanggar ketentuan-ketentuan WTO dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam aturan-aturan DSU WTO. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam hal ini mengkaji suatu permasalahan hukum dari sudut instrumen hukum internasional dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Jenis penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian jurnal ini berupa hasil persidangan sengketa impor daging ayam yang dalam keputusan WTO dimenangkan oleh Brasil, dengan 4 (empat) ketentuan yang bertentangan dengan Perjanjian WTO, yaitu Daftar Positif, persyaratan penggunaan produk impor, prosedur perizinan impor, penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner. Dengan hasil keputusan WTO, Indonesia memutuskan tidak akan melakukan banding dan bernegosiasi dengan Brasil membuat kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kata Kunci: DSB, DSU, Diskriminasi, Mekanisme, WTO, Pelabelan Halal.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE’ ]]>
<![CDATA[I Kadek Ari Saputra]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.471 KB)
<![CDATA[‘Penelitian ini berjudul’ “Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online”. Dengan cepatnya berkembang teknologi dan informasi yang begitu cepat menimbulkan inovasi baru terkait modal dalam sistem perdagangan yaitu “Transaksi Online”. Permasalahn yang diuraikan didalm jurnal ilmiah ini bertujuan untuk menegetahui pelaksanaan itikad baik didalam perjanjian termasuk perjanjian jual beli online dan perlindungan hukum bagi pihak pertama sebagi pembeli apa bila terjani pelalanggaran asas itikad baik ditinjau dari Kitab Undang-Undang8 Hukum9 Perdata,’ Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tahun Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan8ilmiah ini adalah metode8 penelitian empiris. Implementasi asas itikad baik sangatlah penting didalam pembuatan perjanjian termasuk perjanjian online. Didalam proses pembuatan perjanjian termasuk perjanjian online haruslah didasari itikad baik dari masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut. Itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.’Perlindungan hukum bagi bagi pihak pertama sebagai pembeli dari adanya itikad yang tidak baik dari penjual online tersebut, maka8 dapat dipidana berdasarkan ketentuan1 pasal 62 UUPK dan diperberat dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) UU ITE.” Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Perjanjian Jual Beli Online, dan Perlindungan Hukum.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PENGKAPLINGAN TANAH UNTUK PERUMAHAN DI KABUPATEN TABANAN ]]>
<![CDATA[Adina Striratna]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (37.034 KB)
<![CDATA[The paper shall be entitled as Land Plot Regulatory Framework for HousingMeans in Tabanan Regency. This writing uses normative legal research combined withstatutory approach. This writing shall illustrate the absence of norms towards theregulation of land plot in Tabanan. Regent of Tabanan had enacted the Regency DecreeNo 673 of 2002 concerning Implementative Regulation of Land Plot in Tabanan. Thiswriting aims to unveil the procedure of land plot and its supervising mechanism by theauthorized government official pursuant to Regency Decree. Thus, such decree shallallow the permit of land usage in order to prevent the absence of norms in the means ofland plot.]]>
