Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.94
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Pandecta Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal Dimensi JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Penelitian Hukum De Jure Hasanuddin Law Review Undang: Jurnal Hukum Jambura Law Review Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Indonesian Journal of International Law JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
I Made Budi Arsika
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

 1   2   3 
ASEAN HUMAN RIGHTS CHALLENGES: TOWARDS A REGIONAL-BASED SOUTHEAST ASIAN COURT OF HUMAN RIGHTS I Gede Bagus Ananda Pratama; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.467 KB)

Abstract

As the declaration of ASEAN Human Rights Declaration, ASEAN had enablednew options in its framework of human rights settlement issues in its region. Suchmomentum shall be considered as an entry point in transforming long-standing values ofconsultative and consensual of ASEAN in dealing with human rights issues in ASEAN.Such aforementioned values had been assessed their relevance in handling ASEANhuman rights violations which had been unresolved. The application of regional-basedinstitution by several other regions might be considered as a blueprint for ASEAN courtof human rights in the future.
PENGHANCURAN BENDA BUDAYA (ICONOCLAST) SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN Made Panji Wilimantara; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.205 KB)

Abstract

Fenomena penghancuran benda-benda budaya yang dilakukan oleh Taliban (2001) dan ISIS (2014-2015) menarik perhatian masyarakat internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum internasional yang tercakup dalam kejahatan penghancuran benda budaya  serta menganalisis upaya pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan dalam menindak kejahatan penghancuran benda budaya dalam perspektif Hukum Pidana Internasional. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa International Criminal Court memiliki yurisdiksi dalam mengadili tindak kejahatan internasional yang dilakukan oleh pelaku penghancuran benda budaya.
PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH DI WILAYAH CIKEUSIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK I Made Juli Untung Pratama; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.629 KB)

Abstract

Pada tanggal 6 Februari 2011 terjadi aksi kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Padegelang, Banten yang menyebabkan 3 (tiga) orang meninggal dan terdapat korban luka-luka. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan perlindungan hukum dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia serta menganalisis penyelesaian kasus kekerasan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan-pendekatan instrumen, fakta, dan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang dalam kasus ini cenderung mengarah ke aspek pidana saja tanpa memperhatikan pendekatan HAM.
ANALISIS YURIDIS HUKUMAN MATI TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI MALAYSIA DARI SUDUT PANDANG HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Made Arik Tamaja; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.983 KB)

Abstract

This paper aims to analyze the effects of capital punishment especially on Overseas Indonesian Workers (OIWs) and analyze Malaysia’s responsibility to the International Human Rights Law (IHRL). The analysis method used in this research is deductive and literature study, where data analysis is used to determine the impact of capital punishment through secondary data gathering from combined government and international organizations sources. In order to achieve the goal of this paper, several international human rights documents inter alia Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights and also regional document namely ASEAN Human Rights Declaration, have been used to analyze Malaysia’s legal responsibility and moral responsibility on the implementation of capital punishment against Overseas Indonesian Workers.
PERLINDUNGAN PENGUNGSI SURIAH KORBAN GERAKAN NEGARA ISLAM IRAK AN SURIAH DI NEGARA-NEGARA EROPA Nandia Amitaria; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.737 KB)

Abstract

Kebijakan penolakan kehadiran pengungsi Suriah ke sejumlah negara Eropa yang sesungguhnya negara pihak dari Konvensi tentang Pengungsi 1951 ternyata menyulut kontroversi. Artikel ini bertujuan untuk membahas pertanggungjawaban UNHCR dalam melindungi pengungsi Suriah di negara-negara Eropa dan menganalisis konsekuensi hukum bagi negara-negara Eropa yang telah meratifikasi konvensi tersebut namun justru tidak menerima pengungsi Suriah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban UNHCR dilakukan dalam bentuk laporan di hadapan Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, artikel ini juga menyimpulkan bahwa konsekuensi hukum bagi negara-negara Eropa tersebut dapat berupa sanksi yang diputuskan oleh European Court of Human Rights.
STATUS TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA I Gede Adhi Supradnyana; I Dewa Gede Palguna; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.025 KB)

Abstract

Proses perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata masih terus berlangsung diberbagai Negara hingga saat ini. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis status tentaraanak dan akibat hukum yang timbul terkait dengan keterlibatan tentara anak dalam konflikbersenjata. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan beberapapendekatan, yaitu pendekatan Undang-undang, sejarah, fakta dan kasus. Dapat disimpulkanbahwa terdapat beberapa status yang dapat diberikan kepada anak berdasarkan prinsippembedaan yaitu sebagai kombatan, sebagai unlawful combatant, dan sebagai penduduksipil. Terhadap tentara anak yang tertangkap musuh atau menyerah maka diberikan statustawanan perang. Selanjutnya terdapat pula sejumlah akibat hukum yang dapat dikenakankepada tentara anak itu sendiri, Negara dan komandan militer pengguna tentara anak.
TINJAUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA Jacklyn Fiorentina; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.096 KB)

Abstract

Hak penangkapan ikan secara tradisional yang diatur dalam Konvensi BangsaBangsamengenai Hukum Laut Internasional (The United Nations Convention onthe Law of the Sea /UNCLOS 1982), ternyata belum memberi kepastian hukumdalam praktiknya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukummengenai nelayan tradisional dalam Hukum Laut Internasional serta upaya hukumyang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perlindunganterhadap nelayan tradisional. Tulisan ini merupakan penelitian Hukum normatifyang menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus,pendekatan historis, dan pendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwapengaturan hukum terkait keberadaan nelayan tradisional belum didefinisikansecara baik di dalam pengaturan hukum internasional khususnya UNCLOS 1982maupun hukum nasional Indonesia. Adapun upaya hukum yang perlu dilakukanpemerintah Indonesia dengan membuat perjanjian bilateral Indonesia mengenaiisu nelayan tradisional dengan Negara tetangga.
PENGHANCURAN BENDA BUDAYA (ICONOCLAST) SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN Made Panji Wilimantara; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.205 KB)

Abstract

Fenomena penghancuran benda-benda budaya yang dilakukan oleh Taliban (2001) dan ISIS (2014-2015) menarik perhatian masyarakat internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum internasional yang tercakup dalam kejahatan penghancuran benda budaya  serta menganalisis upaya pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan dalam menindak kejahatan penghancuran benda budaya dalam perspektif Hukum Pidana Internasional. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa International Criminal Court memiliki yurisdiksi dalam mengadili tindak kejahatan internasional yang dilakukan oleh pelaku penghancuran benda budaya.
PENGHANCURAN BENDA BUDAYA (ICONOCLAST) SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN Made Panji Wilimantara; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.205 KB)

Abstract

Fenomena penghancuran benda-benda budaya yang dilakukan oleh Taliban (2001) dan ISIS (2014-2015) menarik perhatian masyarakat internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum internasional yang tercakup dalam kejahatan penghancuran benda budaya  serta menganalisis upaya pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan dalam menindak kejahatan penghancuran benda budaya dalam perspektif Hukum Pidana Internasional. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa International Criminal Court memiliki yurisdiksi dalam mengadili tindak kejahatan internasional yang dilakukan oleh pelaku penghancuran benda budaya.
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 Ni Made Ayu Tresnasanti; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.792 KB)

Abstract

This paper shall be entitled as Supervisory Function of Regional Parliamentwithin the Local Election pursuant to Law No. 32 Year 2004. It shall apply normativelegal research method. As characterized within the typology of a democratic country,the existence of general election shall be prerequisite. Local parliament as therepresentative of a region shall execute its supervising role. As its function to beexecuted, the local parliament shall be assigned to conduct supervision and requestreport to Local General Election Commission (hereinafter shall be “KPUD”) towardsthe conduct and procedure of the head of region. Problem raised within the paper shallbe the source of authority delegated to local parliament to supervise KPUD. Conclusiondrawn shall identify the source of authority is derived from Article 66 (3) of Law No. 32Year 2004 indirectly during the supervision.
Co-Authors Amalia Kurniawan Amalia Yustika Febriani Anak Agung Alvian Prasetya Putera Angel Purwanti Ayu Krishna Putri Paramita Chyntya Dewi Negara Dani Budi Satria Elinia Reja Purba Gita Wanandi I Dewa Gede Palguna I Gede Adhi Supradnyana I Gede Bagus Ananda Pratama I Gede Panca Sudiarta I Gede Pasek Eka Wisanajaya I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gusti Ayu Agung Siddhamahandari Surya Hadi Sugriwa I Gusti Ayu Julia Tungga Dewi I Gusti Ayu Khanaya Manohara I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Made Hadi Kusuma I Made Juli Untung Pratama I Made Pasek Diantha I Made Sena Darmasetiyawan I Nyoman Suyatna I Wayan Gede Harry Japmika Ida Ayu Ima Purnama Sari Ida Bagus Surya Dharma Jaya Ida Bagus Surya Dharma Jaya Irene Svinarky Ivan Donald Girsang Jacklyn Fiorentina Janardana Putri Kharismawan, Gede Khrisna Komang Ayu Nuriasih Made Andika Satria Putra Made Arik Tamaja Made Panji Wilimantara Miga Sari Ganda Kusuma Nadirsyah Hosen Nandia Amitaria Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Made Ayu Tresnasanti Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Tuni Cakabawa Landra Rengganis Dita Ragiliana Risa Sandhi Surya Sagung Putri M E Purwani Sagung Putri M. E. Purwani Sakti Prasetiya Dharmapati Shara, Made Cinthya Puspita Ukas Ukas Utami Ningsih, Dian Islamiati