<![CDATA[AbstrakAmanah Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta berbagai peraturan menteri telah menekankan tentang pentingnya kelayakan penyelenggaraan PKBM sebagai satuan pendidikan melalui akreditasi. Pada kenyataannya, banyak kendala yang ditemukan, apalagi sejak diberlakukannya Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena 2.0) yang berbasis website. Upaya sosialisasi yang dilakukan berkali-kali oleh berbagai pihak, kurang mendapat respons positif hingga masa pengajuan akreditasi hampir berakhir. Kondisi ini mendorong Forum PKBM Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan model strategi percepatan yang mengacu pada langkah-langkah pemberdayaan masyarakat. Alhasil model ini mampu meningkatkan jumlah PKBM yang terakreditasi pada tahun 2019 hingga sebesar 74,33 % dari jumlah PKBM di Kabupaten Bandung, padahal jumlah tahun sebelumnya hanya sebanyak 47,30 % . Artinya pada tahun 2019 ada kenaikan sekitar 27,03 %.Kata kunci: akreditasi, model percepatan, peningkatan hasil. AbstractMandate of law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and various ministerial regulations have emphasized the importance of the feasibility of organizing PKBM as an education unit through accreditation. Many obstacles have been found, especially since the introduction of the website-based Accreditation Assessment System (Sispena 2.0). Socialization efforts carried out many times by various parties did not get a positive response until the accreditation submission period was almost over. This condition prompted the West Java Province PKBM Forum to develop an acceleration strategy model that refers to measures of community empowerment. As a result this model was able to increase the number of accredited PKBM in 2019 to 74.33% from the number of PKBM in Bandung Regency, whereas the previous year's number was only 47.30%. This means that in 2019 there will be an increase of about 27,03 %. Keywords: accreditation, acceleration model, improved results.]]>
