Garuda - Garba Rujukan Digital

Henry Lbn Toruan Donald

Puslitbang Hukum, Balitbang Hukum dan HAM

Author-ID : 2538450

Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1

Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Henry Lbn Toruan Donald
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No 3 (2020): Edisi September
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam UUJN Pasal 67 disebutkan bahwa pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri. Tetapi dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas : MPD, MPW, MPPN. Anggota MPN terdiri dari 9 (sembilan) orang, masing-masing 3 (tiga) orang dari: unsur pemerintah, unsur notaris dan unsur akademisi. Meskipun telah dibentuk MPN tetapi dalam praktiknya masih terjadi berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris. Dari ketiga unsur tersebut, yang berperan menentukan hasil pemeriksaan adalah unsur notaris. Maka, putusan yang dihasilkan menjadi hambar karena unsur notaris berpihak pada notaris terperiksa. Demikian juga bila Notaris hendak diperiksa penegak hukum, harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) baru Notaris bisa diperiksa. Menjadi pertanyaan: apakah pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan Notaris kepada MPN dan MKN memiliki legalitas?. Jika tidak memiliki legalitas apakah MPN dan MKN perlu dipertahankan atau digantikan dengan pengawasan dari internal Kementerian Hukum dan HAM?. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif- empiris. Pelimpahan kewenangan pengawasan tersebut ditinjau dari hukum administrasi tidak memiliki legalitas yang berasal dari sumber kewenangan, yaitu delegasi. Karena pendelegasian harus dilimpahkan pada suatu organ berbadan hukum dengan suatu ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembentukan lembaga tersebut hanya sebagai tempat perlindungan notaris sesuai yang diamanatkan pada pembukaan UUJN point c.

Problems of Harmonization on The Post-Establishment of Omnibus Law on Job Creation Henry Lbn Toruan Donald
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21, No 4 (2021): December Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

The government has issued Law Number 11 Year 2020 concerning Job Creation (UUCK) on November 2, 2020. Through this law, around 1,200 articles in eighty laws are simplified into one law that regulates the provisions of the replaced laws. The model of simplifying regulations by combining various laws into a law is called the Omnibus Law. The establishment of the UUCK was a form of simplification of regulations related to the job creation process. The statement of the problem of this research is how to harmonize subordinate regulations into law, which was previously an implementing regulation from a law into a law. The research method used is normative juridical which is descriptive analysis. Law No. 12 Year 2011 as amended by Law No. 15 Year 2019 concerning the Establishment of Laws and Regulations states that harmonization was still in the draft stage. Therefore, no provisions govern the harmonization of regulations in force. If there are overlapped regulations both vertically and horizontally under the law, the settlement mechanism is done through the judiciary, namely the Supreme Court. This research concludes that the settlement of the disharmony regulation is resolved through executive review or analysis and evaluation.

Title Search

Found 2 Documents Search Journal : Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Penelitian Hukum De Jure