Garuda - Garba Rujukan Digital

Syprianus Aristeus

Puslitbang Hukum, Balitbang Hukum dan HAM

Author-ID : 2538483

Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1

Penerapan Ekolabel Dalam Produk-Produk Hutan Sebagai Upaya Lingkunan Hidup Syprianus Aristeus
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19, No 4 (2019): Edisi Desember
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Meningkatkan daya saing sebuah produk melalui peningkatan sistem manajemen mutu menjadi salah satu kunci utama keberhasilan memenangi kompetisi perdagangan di pasar global. Tatkala liberalisasi perdagangan tak terhindarkan sejalan dengan era kesejagatan, maka kunci memenangi kompetisi global terletak pada keunggulan daya saing dan manejemen mutu setiap komoditas produk. Lebih dari itu, penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar Internasional juga akan memberikan lebih banyak manfaat dan keuntungan. Selain penetrasi dan perluasan pasar, penerapan sistem manajemen mutu juga akan meningkatkan kepercayaan mitra sekaligus mendongkrak citra produk di mata konsumen. Formula baku yang kini diyakini sepenuhnya telah menjelma menjadi sebuah keniscayaan. Rumusan masalah dalam karya tulis ini yaitu, apa yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah atau produsen produk kehutanan Indonesia untuk memperoleh sertifikat eco- label? Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normative, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti law as it is written in the books and statutes (dalam literatur dan peraturan-perundang-undangan. Perlunya organisasi lingkungan hidup dunia terkait dengan tata kelola lingkungan hidup internasional yang memerlukan koordinasi yang lebih baik.

Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Syprianus Aristeus
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No 3 (2020): Edisi September
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Eksekusi putusan perkara perdata pada tataran normatif dan implementatif sering kali menimbulkan problematika yuridis, sosiologis dan filosofis. Selain itu juga, dapat dikarenakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs de zaak) memang tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) seperti objek perkara telah berubah, objek perkara telah dijual dan berada di tangan pihak ketiga, terhadap objek perkara ada dua putusan yang saling berbeda, objek perkara batas-batasnya tidak jelas, putusan sifatnya deklaratoir bukan komdemnatoir, dan lain sebagainya. Penelitian ini ingin mengkaji dan memberikan suatu alternatif pemikiran bagaimana di satu sisi eksekusi tersebut dapat dijalankan sesuai dengan paradigma keadilan, dan di sisi lainnya pelaksaaan eksekusi tersebut memberi kepastian hukum dalam korelasinya guna mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (2). Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis, normatif dan historis, serta menemukan hukum in-concreto. Eksekusi yang diharapkan oleh pencari keadilan seharusnya dapat terlaksana tanpa harus menunggu cukup lama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4), Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Sudah saatnya Mahkamah Agung dapat menyiapkan tenaga yang telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara untuk dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Transplantation, Legal Adoption, Harmonization of OMNIBUS LAW and Investment Law Syprianus Aristeus
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21, No 4 (2021): December Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

The best way in an effort to manage investment is by transplanting, adopting laws, harmonization by making breakthroughs to existing regulations, such as in the case of implementing the Job Creation Law. The Omnibus Law offered by the government as a “practical and pragmatic” solution is a political and legal policy to cut various regulatory barriers, to simplify bureaucracy, to accelerate services, to increase efficiency, to increase competitiveness, and to prevent opportunities for corrupt behavior. The government must evaluate this law (Job Creation) where there is still overlap without regard to regulations. The statement of the problem in this scientific paper is why there is a conflict of interest and regulations that are not in accordance with the laws and regulations? As normative juridical research, this research is based on an analysis of legal norms. The Omnibus Law is a political product. In the process of its discussion, the law resulted from a political process. The government must evaluate this law (Job Creation) where in the process of making it there is still overlap without regard to regulations.

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Penelitian Hukum De Jure