Garuda - Garba Rujukan Digital

Anisa Mufida

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Author-ID : 2539224

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1

Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 Anisa Mufida
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The issue of corruption is a crime that is already familiar in today's society. Especially during the current pandemic, corruption is very vulnerable to being committed by irresponsible persons. In fact, all of that has been warned that corruption in the midst of disaster conditions will receive threats and demands for the death penalty. As for several sectors that span corruption there are at four points, such as the procurement of goods and services, the contribution of third parties, the allocation of budget from the APBN and APBD; both the allocation of regional expenditure resources and the use of the budget, as well as the distribution of social assistance programs in the framework of social safety net.Keywords: Corruption, Demands, Social Assistance Abstrak:Isu korupsi merupakan tindak pidana yang sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat saat ini. Apalagi saat pandemic saat ini, maka kejahatan korupsi sangat rentan dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, semua itu sudah diwanti-wanti bahwa korupsi di tengah kondisi bencana akan mendapatkan ancaman dan tuntutan hukuman mati. Adapun beberapa sektor yang rentang terhadap korupsi terdapat pada empat titik, seperti sektor pengadaan barang dan jasa, sektor sumbangan dari pihak ketiga, pengalokasian anggaran dari APBN maupun APBD; baik itu alokasi sumber daerah belanja maupun pemanfaatan anggaran, serta pendistribusian program bantuan sosial dalam rangka social safety net.Kata Kunci: Korupsi, Tuntutan, Bantuan Sosial

Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19 Anisa Mufida
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

AbstractCurrent government policy has had an influence on society, mainly due to lockdown or PSBB (large-scale social restrictions). It can be seen that millions of people in Indonesia whose livelihoods are traders, online motorbike taxi, construction workers, odd jobs workers and middle to lower income workers often lose their income. Therefore, the government must facilitate all their food needs as long as the lockdown policy is implemented by the government. The government ensures that every citizen gets their food needs at affordable prices, especially for the lower middle income community. With this, the government implementing the PSBB policy must be able to provide certainty for workers with lower middle income and millions of poor people in IndonesiaKeywords: Lockdown, PSBB, Food Needs Abstrak Kebijakan pemerintah pada saat ini memberikan pengaruh kepada masyarakat, terutama akibat kebijakan lockdown atau PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Terlihat jutaan warga di Indonesia yang mata pencahariannya sebagai pedagang, ojek online, tukang bangunan, pekerja serabutan dan para pekerja yang berpenghasilan menengah ke bawah banyak mengalami kehilangan penghasilan mereka. Karenanya. pemerintah harus memfasilitasi segala kebutuhan pangan mereka selama kebijakan lockdown diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kebutuhan pangan mereka dengan harga terjangkau, khususnya bagi lapisan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan hal ini, pemerintah yang menerapkan kebijakan PSBB harus bisa memberikan kepastian bagi para pekerja yang berpenghasilan menengah ke bawah dan jutaan rakyat miskin yang ada di IndonesiaKata Kunci: Lockdown, PSBB, Kebutuhan Pangan

Perbandingan Pemberian Sanksi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial antara Indonesia dan Arab Saudi Anisa Mufida
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

AbstractArticle 27 paragraph (3) and Article 45 Paragraph (1) of the Law on Information and Electronic Transactions Number 11 of 2008 regulates criminal prosecution of defamation in the Republic of Indonesia, whereas in Saudi Arabia stipulates it in article 3 which states a sentence of imprisonment for a term no more than one year and a fine not exceeding five hundred thousand riyals (2 billion), or one of these two sentences. Judges in Indonesia usually impose conditional penalties for defendants of defamation by considering press freedom and opinion, the rights of consumers and patients, and the right to obtain information before convicting convictions, in contrast to Saudi Arabia which provides final decisions in accordance with applicable law.Keywords: Defamation, ITE, Judges.AbstrakPasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE mengatur tentang pemidanaan pencemaran nama baik di negara Republik Indonesia, sedangkan di Arab Saudi menetapkannya dalam pasal 3 yang menyatakan Hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan denda tidak melebihi lima ratus ribu riyal (2 milyar), atau salah satu dari dua hukuman ini. Hakim di Indonesia biasanya menjatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa pencemaran nama baik dengan mempertimbangkan kemerdekaan pers dan berpendapat, hak konsumen dan pasien, serta hak untuk mendapatkan informasi sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan, berbeda dengan Arab Saudi yang memberikan putusan akhir sesuai dengan undang-undang yang berlaku.Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, ITE, Hakim.

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : 'ADALAH

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : 'ADALAH