Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Peni Verawati
Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

 1 
KEBIJAKAN EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY DALAM PENANGANAN MASALAH SAMPAH DI INDONESIA MENUJU MASYARAKAT ZERO WASTE. Peni Verawati
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.854 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.189-197

Abstract

Tulisan ini membahas tentang penanganan sampah di Indonesia melalui alternatif kebijakan extended producer responsibility. Masalah sampah dan krisis ekologi yang terjadi saat ini berakar pada perilaku serta gaya hidup masyarakat yang kurang ekologis. Salah satu manifestasinya adalah pola produksi dan pola konsumsi yang sangat eksesif, tidak ramah lingkungan, serta sangat konsumeristis. Maka penulis hendak mengkaji bagaimana masukan pembaharuan hukum penanganan sampah di Indonesia dengan peran para produsen yang berorientasi zero waste serta didorong oleh ekoliterasi yang memadai. Kajian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan konseptual dengan penelitian yang bersifat preskriptif atau analisis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang memberikan analisa dari konsep konsep atau nilai nilai yang relevan dengan permasalahan sampah. Dengan berorientasi pada zero waste serta pembaharuan kesadaran ekologi produsen, kebijakan extended producer responsibility memerlukan aturan jelas yang memuat pengaturan insentif dan denda, sistem pengambilan kembali, pajak lingkungan, pelabelan, serta penyediaan barang ramah lingkungan.
Co-Authors