Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : qolamuna : Jurnal studi islam

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan Shohib Muslim; Khrisna Hadiwinata
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 3 No. 1 (2017): Juli 2017
Publisher : STIS MIFTAHUL ULUM LUMAJANG PRESS (STISMU PRESS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.516 KB)

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum dari perjanjian perkawinan terhadap para pihak dalam perkawinan, terkait dengan kekaburan peraturan mengenai keabsahan perkawinan. Perjanjian perkawinan secara objektif memberikan perlindungan bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak. Bagi pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana perlindungan hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dengan mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan terjadi dalam perkawinan. Perkawinan merupakan perbuatan hukum mempunyai akibat hukum yaitu persatuan harta yang didapat dalam perkawinan. Ketentuan persatuan harta dapat disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan, seperti dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kata kunci: Perjanjian perkawinan, perlindungan hukum, perkawinan
Analisis Komparatif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Al-Umm tentang Tidak Wajibnya ‘Iddah Karena Khalwah Shahihah. Shohib Muslim
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 4 No. 2 (2019): Februari 2019
Publisher : STIS MIFTAHUL ULUM LUMAJANG PRESS (STISMU PRESS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.157 KB)

Abstract

Artikel ini membahas tentang perspektif Kitab Al-Umm dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Tidak Wajibnya ‘Iddah Karena Khalwah Shahihah seorang isteri yang bercerai dengan suaminya dalam talak raj'i, maka jika suami dan isteri sempat ber-khalwah tidak wajib 'iddah kecuali telah melakukan persetubuhan. Pendapat ini berbeda dengan jumhur ulama. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dalam memahami kata al-massu (menyentuh). Jumhur ulama mengatakan bahwa al-massu itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Bila terjadi hubungan kelamin, maka wajib ‘iddah. Sedangkan perbuatan lain di luar itu seperti khalwah tidak mewajibkan iddah. Kata kunci : Kitab Al-Umm, Undang-Undang, ‘Iddah, Khalwah Shahihah
ANALYSIS OF DOMESTIC VIOLENCE PREVENTION IN ISLAMIC LAW AND LAW PERSPECTIVE Khrisna Hadiwinata; Shohib Muslim; Hudriyah Mundzir
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 7 No. 1 (2021): Juli 2021
Publisher : STIS MIFTAHUL ULUM LUMAJANG PRESS (STISMU PRESS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Domestic violence can happen to anyone regardless of social status or economic situation. Based on Article 1 point 1 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it is stated that Domestic Violence is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household. including threats to commit acts, coercion or unlawful deprivation of liberty within the household. The protection provided by the Domestic Violence Law supports the right of citizens to feel safe and free from all forms of violence. Protection for citizens against domestic violence is in accordance with the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords : Socialization, mentoring, domestic violence
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH Shohib Muslim; Hairus; Rokiyah
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 7 No. 1 (2021): Juli 2021
Publisher : STIS MIFTAHUL ULUM LUMAJANG PRESS (STISMU PRESS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses land ownership rights in fiqh and positive law in Indonesia. The results of the study conclude that. Based on the results of the analysis, it can be concluded: first, UUPA No. 5/1960 explained the control over the earth, water, space, including the natural resources contained therein by the state. Based on the right of control on land, property rights can be given/controlled by individuals (people) and legal entities that have the authority to use the land according to the type of land rights. Second, in the perspective of fiqh, the land is limited and cannot be developed, such as other factors of production, then the regulation needs to be precisely regulated. Regulations regarding ownership and other rights to land, such as usufructuary rights, building use rights, and so on, become very important. Keywords; Rights, land ownership, fiqh, positive law