Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Eduma : Mathematics Education Learning and Teaching Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Zainal Abidin
Universitas Syiah Kuala
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

 1 
KEDUDUKAN PASAL 65 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMILUKADA Muhammad Fajar Hendrawan; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 65 (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwasanya: “Gubernur/Wakil Gubernur,bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota ditentukan dalam satu pasangan secara langsung oleh masyarakat tiap 5 (lima) tahun sekali.” Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan Pasal 65 ayat (1) UUPA setelah direvisinya UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada serta implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada terhadap pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh. Metode yang dipergunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya posisi UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh adalah suatu produk hukum Pemerintahan Aceh yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan menjadi lex specialis bagi Pemerintahan Aceh dalam menyelenggarakan pemilukada pada tahun 2022, dikarenakan sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2017. Implikasi setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada terhadap pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh dengan legal formal, kepemimpinan Aceh pada saat itu kosong, namun jika diisi sebagai Penjabat Gubernur maka pengisian jabatan tersebut tidak sah, dikarenakan Pasal 65 ayat (1) UUPA masih dapat dilaksanakan oleh Aceh, sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus serta pelimpahan wewenang secara desentralisasi asimetris yang tidak dimiliki oleh beberapa daerah yang lain. Disarankan agar Pemerintah Indonesia memperhatikan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh terutama terkait pemilukada, dan Pemerintah Aceh agar lebih kuat dalam mengawal UUPA, agar kewenangan atau kekhususan yang terdapat dalam UUPA dapat terlaksana dengan maksimal.
IMPLEMENTASI TENTANG KETENTUAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA BANDA ACEH Riska Nazillah Syaputri; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini mejelaskan bagaimana pemenuhan hak atas identitas anak dan apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pemberlakuan ketentuan tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Penelitian dalam studi ini menerpakan  yuridis empiris, dimana peneliti mengeksplorasi aturan hukum dengan keaadan yang sebenarnya dalam lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak atas identitas anak dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh sudah terlaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Pemendargi No. 2 Tahun 2016, hal tersebut dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh melakukan upaya internal dan eksternal dalam mendukung terlaksananya KIA. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pemberlakuan KIA di Kota Banda Aceh berasal dari faktor sumber daya manusia yang masih terbatas, kurangnya dukungan dari Dinas Pendidikan, DPRA dan Dinas lainnya. Faktor masyarakat faktor orang tua/keluarga serta faktor peraturan yang tidak memiliki sanksi tegas. Kata Kunci: Implementasi, Kartu Identitas Anak, dan Konvensi Hak Anak,    Abstract - This research explains the fulfillment of the right to identity of children and the factors that hinder the implementation of provisions regarding the Child Identity Card (KIA) in the jurisdiction of Banda Aceh. This study applies a juridical-empirical approach, where researchers explore legal regulations in the actual field conditions. The results of this research show that the fulfillment of the right to identity of children in the jurisdiction of Banda Aceh has been implemented properly and in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2016. The Government of Banda Aceh, in collaboration with the Department of Population and Civil Registration of Banda Aceh, has undertaken internal and external efforts to support the implementation of KIA. The factors hindering the implementation of KIA in Banda Aceh include limited human resources, lack of support from the Department of Education, DPRA, and other agencies. The factors also include the attitudes of parents/families and the lack of strict sanctions in the regulations. Keywords : Implementation, Child Identity Card, and Convention on the Rights of the Child.
Co-Authors Almunir Sihotang Inawati Inawati Muhammad Fajar Hendrawan Muhammad Subianto Riska Nazillah Syaputri Zulfan Zulfan