Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search
Journal : Unes Law Review

Pertanggungjawaban Hukum Marketplace di Indonesia terkait Pelanggaran Hak Cipta: Tantangan, Regulasi, dan Upaya Pencegahan dalam Era E-Commerce Djamaludin, Samsul; Fuad, Fokky
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1674

Abstract

Marketplace legal liability in Indonesia regarding copyright infringement in the E-Commerce era faces increasing complexity and a rise in copyright infringement cases. The formulation of the problem in this research is the complexity of the problem of copyright infringement in the market, as well as obstacles in demanding market accountability, the role of the market, and what preventive measures need to be strengthened to overcome this problem. This research combines normative and empirical perspectives to understand the crucial aspects of market legal accountability. The research results show the need for revisions in the legal framework regarding market legal responsibility for copyright infringement in Indonesia. The inconsistency between Article 15 of the ITE Law and Article 10 of the Copyright Law creates obstacles in implementing the rules. Therefore, concrete measures are needed to harmonize regulations and improve copyright protection in the market.
Perlindungan Konsumen Garansi Layanan Purna Jual Pada Marketplace Zaprullah, Heri; Fuad, Fokky
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1693

Abstract

After-sales service is closely related to the product warranty period. If the warranty period expires earlier than promised, consumers may lose their right to claim damages, Therefore, the research will focus on how the implementation of after-sales services affects the protection of consumer rights and the responsibility of businesses. According to Article 1 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The formulation of the problem in this study is how is the legal protection for consumers in the after-sales service warranty. This research uses the Normative Empirical Research Method which is carried out by collecting data using the Questionnaire Technique. Collecting data through questionnaires is expected to help analyze the importance of the role of warranty service selling products. This way can assess the consistency or difference in the information obtained from the source of the questionnaire. The results showed that from the questionnaire data obtained 82.6% of respondents answered that they had received a warranty guarantee from the store they bought. This is in accordance with the provisions of Article 7 of the Consumer Protection Law.
Neighboring Rights dalam Sengketa Penyiaran (Free to Air) Studi Komparasi Hukum Indonesia dan Korea Selatan Murniatun, Murniatun; Fuad, Fokky
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1759

Abstract

Broadcasting institutions as one of the creators included in the neighboring right group often face economic rights violations that cause losses of up to trillions of rupiah. It is undeniable that the value of copyrighted works of intellectual products of the human mind needs to be appreciated with an economic orientation to realise the welfare of the creators' lives. In Indonesia and South Korea, economic rights violations against copyrighted works of broadcasting occur. The case at the end of January 2024 related to organised intellectual property rights violations no longer falls into the realm of civil law but can also be charged with criminal law. The case is related to the arrest of a South Korean citizen who committed an organised copyright crime with a loss value of 19.7 billion rupiah according to a report from Munhwa Broadcasting Corporation (MBC). The research method used by the author is a statutory approach (the statue approach) using normative law or (legal research) by examining legislation in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials collected by means of literature study.From the research conducted by the author on the assessment of two regulations, it can be concluded that both countries apply the same rules for the protection of Neighboring Rights in accordance with the agreements in the Bern and Rome Conventions. Broadcasters have neighboring rights that are guaranteed privileges so that violations of the law can be subject to civil and criminal sanctions. The principle of Fair Use or exclusion is also applied by both countries, but no details are provided because they adopt the principle of common law where jurisprudence or previous judicial decisions become the source of law.
Perjanjian Distributor dengan Pedagang Kelontong (Studi Kasus Perjanjian Distributor Pemasok Snack ke Pedagang Kelontong di Pasar Cipete Utara Jakarta Selatan) Rosid, Abdul; Suparji, Suparji; Fuad, Fokky
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2012

Abstract

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sebuah perikatan dapat menjadi undang-undang bagi para pihak yang melakukan perikatan tersebut apabila ada kata sepakat (Pasal 1338 KUHPer). Konsinyasi merupakan jenis pendistribusian produk maupun barang yang dikirim dari pihak pengirim atau produsen oleh supplier untuk dititip kepada pedagang yang memiliki outlet. Perjanjian konsinyasi disebut perjanjian tidak bernama (innominaat) yang merupakan perjanjian yang dikenal secara umum karena perjanjian ini tidak mempunyai nama secara khusus dalam KUHPer maupun KUHD. Perjanjian konsinyasi berlandaskan asas konsensualisme, pacta sunt servanda, serta itikad baik. Dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dalam perjanjian harus didasari dari substansi perjanjian yang mereka sepakati. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memecahkan masalah terkait Pengaturan hukum yang mengatur perjanjian terkait hak dan kewajiban antara pemasok snack dan pedagang kelontong dalam perjanjian distributor di Pasar Cipete Utara serta Pertanggungjawaban Hukumnya. Kerangka teori yang dugubakan dalam penelitian ini berlandaskan pada teori dan konsep perjanjian, seperti teori kesepakatan, hukum perjanjian, serta unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Social legal research yang memiliki sifat penelitian yang eksplanatoris dan bersumber pada yuridis normatif. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa dalam melakukan perjanjian distributor, para pihak secara yuridis memiliki hak dan kewajiban mereka dalam memenuhi perjanjian yang diperjanjikan, serta para pihak bertanggungjawab penuh demi hukum dan perjanjian atas kesepakatan yang telah mereka buat dengan pemberian sanksi berupa denda atau ganti kerugian.
Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus) dalam Permohonan PT Musica Studios Terhadap Undang-Undang Hak Cipta (PUTUSAN MK No. 63/PUU-XIX/2021) Al Ajib, Hanny; Fuad, Fokky
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2199

Abstract

Dalam putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021 terkait permohonan uji materil UUHC yang diajukan oleh PT. Musica Studio, membahas tentang Perjanjian Flat Pay Sempurna yang disebut melanggar Asas Kebebasan Berkontrak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus) dalam gugatan PT Musica Studios terhadap Undang-Undang Hak Cipta, serta apa pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi gugatan tersebut. Sedangkan kerangka teori penelitian terdiri dari asas kebebasan berkontrak dan pembatasannya, Perjanjian Flat Pay Sempurna dalam konteks Royalti Musik, UUHC dan Perlindungan HAKI, dan Putusan PT. Musica Studio berisi pertimbangan hukum. Metode Penelitian yaitu yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus putusan MK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Asas Kebebasan Berkontrak memiliki sifat tidak mutlak sehingga peran penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menganalisa keadaan pihak-pihak perjanjian yang sering terjadi ketidak seimbangan kekuatan. Dengan diamandemennya UUHC menjadi dihilangkannya sistem Flat Pay Sempurna dan memberikan kembali hak cipta kepada pencipta karya mendorong motivasi seniman dan kreator untuk berinovasi sebab perlindungannya terjamin oleh negara.
Perbandingan Hukum dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat Rizqullah, Umar; Fuad, Fokky
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2263

Abstract

Penelitian ini mengkaji regulasi mengenai royalti sebagai harta bersama dalam perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat dengan tujuan memberikan rekomendasi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi pasangan yang menikah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis komparatif, penelitian ini menyoroti perbedaan dalam pengakuan hukum dan praktik pembagian royalti di ketiga negara tersebut. Hasil temuan menunjukkan bahwa sementara Indonesia dan Malaysia mengakui royalti sebagai aset bersama berdasarkan hukum, di Amerika Serikat, sistem distribusi bergantung pada hukum negara bagian. Penelitian ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak pencipta, meningkatkan kesadaran akan perjanjian pra-nikah, serta mempertimbangkan kontribusi non-finansial dan regulasi era digital untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Aspek-aspek ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kerangka hukum, konteks budaya, dan faktor sosial-ekonomi berinteraksi dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan.
Co-Authors Abdul Rosid Agil Aprilyanto Saputro Akhir, Muhammad Rhobiul Al Ajib, Hanny Alim Samad Amanatullah Rahdar, A. Habib Anas Lutfi Anis Rifai Ari Muhamad Rahman Aries Machmud Azam Muhammad Jundi Bayu Bagus Mulyana Burhanuddin, Sitti Khairunisa Cahyo, Bima Gavian Davai, Niki Dede Syaefudin Denda Ginanjar Desy Kasparian Djamaludin, Samsul Dodi Suhenda Fauzan Rayendra, Fadhil Firdaus, Firman Fitriana, Raysa Fratiwi, Feby Handayani, Ika Apri Hani Nuraeni Harliani, Eni Henry Arianto Ida Ayu Putu Sri Widnyani Intan Zania Istiqomah Istiqomah Jamaluddin Mahasari L. Tobing, AS Leonardus Lutfi, Anas M. Abduh Abdullah M. Nazir Salim Machmud, Aris Maghucu, Prosper Maslihati Nur Hidayati Mohamad Abduh Muh Basri Muhammad Fitrah Yunus Muhammad Reza Muhammad Rhobiul Akhir Murniatun, Murniatun musmualim musmualim, musmualim Nia Sukmawati Nizla Rohaya Nur Suliantoro Octavia Sri Rezeki Parikesit, Bregas Pipyn Hidroga Sekti Pramana, Muhammad Aditya Priatmoko, Muhammad Pribadi, Ega Primadana, Tubagus Akbar Satria Purnomo, Cahyo Qurniawan, Nafirdo Ricky Rahmadhiratri, Nadya Rahmadina, Wilsa Renald, Ferdinand Rijal, Nur Rimun Wibowo, Rimun Rizqullah, Umar RobbyHidayat, Dennis Rohaya, Nizla Rohayah, Nizla Rohman, Saipul Rohmatilah, Roudoh Rusji Rumbia Sadino Sadino Sadino Sadino, Sadino Sanyoto, Edy Saputro, Agus Haryono Saraswati, Mardiana Sekar Wulandari Suartini Suartini, Suartini Subagja, Aba Subono, Febi Sudiro, Amoury Adi Sumarna, Reza Suparji Suparji Susianto Susianto Tantan Bustanul Arifin Tardjono, Heriyono Tegar Gallantry Tsaurah, Zahra Ats Ulwan, Muhamad Vishnu, Andhika Wahyu, Alifa Achmad Wasis Susetio Widhiawati, Premita Fifi Yusuf Hidayat Yusup Hidayat Yusup Hidayat Zaprullah, Heri