Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah

Keterlibatan Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Mulia Jaya; Anggi Fanrezha
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.111

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan memberikan kesempatan kepada subjek (pemilih pemula) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Tujuannya, untuk mengetahui peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Peran Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba di Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo yaitu Peran Masyarakat dalam Promosi dan Pencegahan Narkoba, Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat, Melakukan Penindakan dengan cara melaporkan kepihak Kepolisian, Memberikan informasi tentang Pemulihan pasca penggunaan Narkoba. Faktor penghambat Peran Masyarakat Sebagai Mitra polisi Dalam Penanganan Narkoba di Dusun Pelayang kecamatan Bathin II pelayang yaitu Kurangnya minat masyarakat menghadiri sosialisasi dan penyuluhan  narkoba,  Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis narkoba, Waktu Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kurang tepat, Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Keengganan Melapor, Ketakutan atas Kerahasiaan Identitas Pelapor. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo yaitu Meningkatkan minat masyarakat menghadiri sosialisasi dan penyuluhan narkoba, Meningkatkan Dukungan Kerja Sama Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika Berupa Penanaman Budaya Kearifan Lokal, Meningkatkan Peran Tokoh Agama Terhadap penyalahgunaan Narkoba serta meningkatkan komitmen bersama.
Power and Authority Pasca Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo Mulia Jaya; Sadri Sadri; Willyan Willyan; Sri Zul Chairiyah
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i2.129

Abstract

Power and Authority (Power and Authority) after the merger of the Civil Service Police Unit and the Fire Department. Through Bungo Regent's Regulation Number 5 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatus, referring to Government Regulation Number 18 of 2016 which states that if a government affair does not meet the requirements to form a Regional/Regency Service then the Government affairs can be merged. The formulation of the problem in this research is first, what is the power and authority of leaders after the merger between Pol PP and Damkar units. Second, the obstacles and efforts after the merger between Sat Pol PP and Damkar. The benefits of this research are first, to provide references and academic studies to policy makers in Bungo Regency. Second, provide knowledge about policy development in the field. The object of this research was carried out at the Civil Service Police Unit and the Bungo Regency Fire Department. Descriptive research method with a qualitative approach. The results of this research show that there is overlap and the use of power and authority in leadership is ineffective and tends to be subjective. The power and authority of leaders tends to be outside the operational standards of work tasks, giving rise to the impact of overlapping work. The obstacles faced are regarding the budget, the minimal budget provided by the regional government and the absence of education and training which has an impact on employee performance. The power and authority of leaders in giving orders or tasks should be in accordance with standard operational procedures that have been determined by regulations. legislation