Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK Made Agus Indra Diandika; I Ketut Sudantra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The paper is titled "Basics of Criminal Justice In Jail Dropped Against Children". This paper uses analytical methods with normative juridical approach legislation. As for the legal issues that arise are the norm empty, because it is written in the criminal law has never found a rule that outlines the guidelines used by judges as a fundamental cornerstone consideration in the imposition of imprisonment, with the formulation of the problem what is the basis for consideration of the Judge in imposing imprisonment for child. Policies pursued by the government in response to criminal offenses committed by children is through the criminal law policy, which imposed sanctions such as prison punishment of the child. Judges in deciding criminal son, but must consider the legal aspects, which is proving the elements of an offense if the defendant has met and in accordance with the criminal offense of which the accused Prosecutor. Children in court proceedings, Judge consideration is the cornerstone or key principal that will produce decisions on criminal offenses committed by children . Then the conclusion of this paper is the judge in imposing imprisonment on children is by juridical considerations that interesting facts arising in the trial which is the conclusion of the testimony of the witnesses and the accused child's testimony and evidence presented and examined in court. Afterwards, the subjective judgment or conviction by Judge basis Moral Justice and Social Justice.
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN BRISTISH PETROLEUM (BP) TERHADAP DAMPAK DARI KASUS GULF OF MEXICO Ni Made Ikkra Meiningsari; I Ketut Sudantra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Tanggung Jawab dan Kewajiban British Petroleum (BP) Terhadap Dampak dari Kasus Gulf of Mexico, terkait dengan kejadian tumpahan minyak dan dampak terhadap lingkungan. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Tulisan ini menggambarkan tanggung jawab perusahaan, kewajiban, kronologis dalam kasus Gulf of Mexico. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah bahwa tanggung jawab perusahaan memiliki kewajiban untuk memperbaiki yang salah menempatkan korban dalam situasi aslinya sesegara mungkin dengan melakukan kompensasi.
PERKAWINAN NYEBURIN BERBEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus Di Banjar Dakdakan, Desa Pakraman Kelaci Kelod, Kabupaten Tabanan) I WAYAN PUTRO ADNYANA; I WAYAN WINDIA; I KETUT SUDANTRA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indigenous people in Bali majority embraced Hinduism, who hold patrilinealsystem. In this connection the kinship system appears to have strong adhesive ofthe Hindu religion, which gives place to the importance of descendants (sons) in afamily. Adopted patrilineal kinship system, The boys which is future expectationsof family as the successor of offspring in the family. However, these expectationsmay be different, when the boy was can not be born and even there a marriedcouple a completely not able to produce offspring. In these circumstances,Hinduism with the customary law in Bali appear as the "antidote" namely by theway for hold line-progressors descent or family among others by the way raised asingle daughter as SentanaRajeg (purusa/male) a marriage done with nyeburinmarriage.The system is can be considered as exception of patrilineal system infamily law in Bali, but when viewed more in-depth essentially not so is, becausethe woman who have made nyeburin marriage have the right as heir in his family.In fact, it is not always easy to seek a man who would nyeburin mating moreoverthe same religion. Therefore, the nyeburin marriage different religions it mayhappen like that occurred in DakdakanBanjar, KelaciKelodPakraman village,Tabanan regency, found three cases nyeburin marriage which is not done betweenfellow Hindu, but done between men other Hindus (Muslims and ChristiansCatholic) as parties nyeburin, while the keceburin are women which Hindu
KREDIT SINDIKASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN KREDIT DALAM SKALA BESAR A.A. Mirah Endraswari; I Ketut Sudantra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank financial institusions is an entity that has a very important role both in the field of industry, services, trade and the other fields. The increasing development of the times, affect the credit demand. Given the limitations of a bank to provide a loan to the debtor is called the legal lending limit, causing the bank is not able to meet the demand for very high credit. But now, with the presence of sydicated loans, loan demand remains on a large scale can be provided by the bank without violating the provisions of the legal lending limit.
KAJIAN YURIDIS PIDANA DENDA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR Nisha Amalia Pratiwi; I Ketut Sudantra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penalty of fines is a payment of some amount of money from the convicted person based on the decision of the court. In history, penalty of fines has been used in the criminal law for centuries. At first, Anglo Saxons used financial punishment for the criminal systematically. Money payment as the indemnity is given to the victim. Setting and the way of application of the penalty of fines may vary according to conditions and development of society. And nowadays we know that all the penalty of fines payment that has been settled by the judge will be conferred to state cash. It is therefore this writing will discuss about how far is the concern of this country in protecting children from the sexual abasement and how is the utilization of the fine that is regulated in the law of children protection.
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN BRISTISH PETROLEUM (BP) TERHADAP DAMPAK DARI KASUS GULF OF MEXICO Ni Made Ikkra Meiningsari; I Ketut Sudantra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Tanggung Jawab dan Kewajiban British Petroleum (BP) Terhadap Dampak dari Kasus Gulf of Mexico, terkait dengan kejadian tumpahan minyak dan dampak terhadap lingkungan. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Tulisan ini menggambarkan tanggung jawab perusahaan, kewajiban, kronologis dalam kasus Gulf of Mexico. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah bahwa tanggung jawab perusahaan memiliki kewajiban untuk memperbaiki yang salah menempatkan korban dalam situasi aslinya sesegara mungkin dengan melakukan kompensasi.
PEMBEBANAN SUMPAH PEMUTUS (DECISSOIR) DALAM PERKARA PERDATA Ida Ayu Nara Ambarayani; I Ketut Sudantra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini berjudul “Pembebanan Sumpah Pemutus (decissoir) Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Perkara Perdata Putusan No. 100/PN.Dps/Pdt/1978.)”. Makalah ini menggunakan metode makalah pendekatan yuridis empiris. Sumpah pemutus (decissoir) merupakan kebenaran peristiwa atau perbuatan yang bersifat menentukan putusan perkara antara kedua belah pihak sehingga yang mengucapkan sumpah atas perintah lawannya maka pada dialah letak putusan kemenangannya dan perkara itu dengan sendirinya selesai.
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN BRISTISH PETROLEUM (BP) TERHADAP DAMPAK DARI KASUS GULF OF MEXICO Ni Made Ikkra Meiningsari; I Ketut Sudantra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Tanggung Jawab dan Kewajiban British Petroleum (BP) Terhadap Dampak dari Kasus Gulf of Mexico, terkait dengan kejadian tumpahan minyak dan dampak terhadap lingkungan. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Tulisan ini menggambarkan tanggung jawab perusahaan, kewajiban, kronologis dalam kasus Gulf of Mexico. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah bahwa tanggung jawab perusahaan memiliki kewajiban untuk memperbaiki yang salah menempatkan korban dalam situasi aslinya sesegara mungkin dengan melakukan kompensasi.
PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SYARAT ADMINISTRASIN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA I Gede Brahmanda Candrawiguna; Ketut Sudantra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada pemilu serentak 2019 ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut bekerja lebih extra untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu ini. Semua tahapan harus dilaksanakan dengan baik termasuk tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Pada saat melengkapi persyaratan adminstrasi berpotensi terjadi potensi tindak pidana pemalsuan. Terdapat peluang para calon ada yang memanipulasi surat atau berkas untuk melengkapi persyaratan administrasi. Penelitian ini membahas tentang pengaturan dan pertanggung jawaban pidana pelaku pemalsuan surat atau dokumen untuk menjadi calon Pasangan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban serta pembuktian tindak pidana ini. metodologi penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini menemukan tindak pidana pemilu terkait dengan pemalsuan persayaratan administrasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia belum diatur secara rigid.Perlu dilakukan peninjauan tentang pidana pemilu dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kata Kunci : Pemalsuan Surat, Pemilu, Pertanggungjawaban pidana