Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Pendidikan Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Masalah-Masalah Hukum Jurnal Kesehatan Lingkungan indonesia Bestuur Yustisia Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Hasanuddin Law Review PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Constitutional Review Substantive Justice International Journal of Law Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Khazanah Hukum JHCLS Administrative and Environmental Law Review Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues SASI Scientific Development Journal Siber International Journal of Advanced Law
I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
UNS
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Pranata Hukum

 1 
Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
PRANATA HUKUM Vol 1 No 1 (2006): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v1i1.29

Abstract

Pemerintah Daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat di daerahnya. Kebijakan Pemerintah dalam bidang lingkungan adalah bagian dari kebijakanpublik yang diwujudkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2004 sebagai dasar terhadap pelaksanaan otonomi daerah memiliki aturan yang berkorelasi langsung terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan didaerah. Aturan tersebut akan berimplikasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di daerah. lmplikasi yang dapad ditimbulkan oleh aturan-aturan otonomi daerah yang berkorelasi terhadap kebijakan lingkungan di daerah bisa dikaji dari beberapa pasal yang terdapatl dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.
Analisis Kesenjangan Gender dan Dinamika Pendidikan di Indonesia I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
PRANATA HUKUM Vol 3 No 2 (2008): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v3i2.56

Abstract

Rendahnya capaian Gender Development Indeks (GDI) I menunjukkan bahwa pembangunan member manfaat yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu diperlukan upaya – upaya nyata dan terfokus dalam bidang pendidikan untuk menghasilkan keluaran yang optimal. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam hubungannya dengan peningkatan pendidikan di Indonesia. Selain itu juga factor-faktor apa saja yang dapat dijadikan landasan dalam mendorong kemajuan dibidang kesetaraan gender dan pendidikan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen untuk menjelaskan fenomena keterpurukan bangsa tampaknya adalah peranan pendidikan dalam membangun karakter bangsa (Character building). Sudah lebih dari setengah abad merdeka tampak sekali bahwa pembentukan karakter bangsa dalam arti yang sebenarnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hari pendidikan nasional yang diperingati setiap tahun sudah saatnya dijadikan momentum untuk evaluasi diri dan titik   tolak untuk memperbaikinya. Sebagai langkah awal, diskusi yang melibatkan pengambil keputusan dan prraktisi pendidikan kesegala tingkatan dengan focus pembenahan system pemndidikan secara holistik dan pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan, sudah mendesak dilakukan.
Peranan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
PRANATA HUKUM Vol 5 No 1 (2010): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i1.75

Abstract

Dalam penegakan hukum lingkungan, sanksi hukum administrasi yakni berupa pengenaan paksaan pemerintahan (bestuursdwang) dipandang sebagai salah satu yang efektif dan banyak digunakan, selain pencabutan izin. Wujud pengenaan sanksi bestuurswang ini dapat dilakukan berupa penghentian kegiatan, penutupan, hingga pembongkaran bangunan. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang ini didasarkan pada suatu perbuatan yang menyalahi atau melanggar peruntukan, walaupun pengenaannya dapat sating dipertukarkan (alternatif) dengan sanksi uang paksa (dwangson). Dengan demikian kiranya perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan sanksi bestuurswang ini. Dalam bahasa Indonesia, bestuursdwang (executive coercion) dapat dipadankan dengan paksa pemerintahan atau dapat juga disebut sebagai paksaan nyata. Untuk memahami keberadaan bestuursdwang dalam hukum administrasi tidak dapat dilepaskan dengan hakikat hubungan para pihak (subyek hukum) di dalam hukum administrasi. Hubungan subyek hukum dalam hal ini hukum administrasi adalah administrasi adalah administrasi (tata usaha negara) dengan warga masyarakat yang sifawya subordinatif. Hukum administrasi negara fungsinya sebagai instrumen yuridis, ada tujuan tertentu yang realisasinya diserahkan kepada organ administrasi negara tertentu pula. Jika dijumpai ada pelanggaran terhadap hukum administrasi, yang memiliki tujuan tertentu, maka organ tersebut mempunyai wewenang untuk menyingkirkan tujuan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan tersebut.
Co-Authors Abdul Kadir Jaelani Achmad Fawaid, Achmad Achmad Muchsin Adi Sulistiyono Al Sentot Sudarwanto Budi Prasetyo Burhanudin Harahap Danendra, Ravi dewinagara, trisya benazir Ehsonov, Jasurbek Rustamovich Hari Purwadi, Hari Hartiwiningsih Hartiwiningsih Isharyanto Isharyanto Ismail Marzuki Ismiyanto, Ismiyanto Iswari, Fauzi Jayuska, Rizki Katagiri, Kazuaki Lego Karjoko Lego Karjoko Mohammad Zamroni Muhammad Nur Ninuk Triyanti, Ninuk Prabang Setyono Puji Wulandari Kuncorowati Pujiyono Pujiyono Rahayu Subekti Ridwan Arifin Riewanto, Agus Sari, Chandra Dewi Puspita Siska Diana Sari Sri Wartini Sulistiyono, Adi - Sulistyanta Sulistyanta SULISTYONO, JOKO Suryajaya, Jonathan Chandra Torodji, Rais Warman, Guruh Raditya Yudianto, Tri