Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

JURIDICAL ANALYSIS OF INTERNATIONAL PERMANENT COURT OF ARBITRATION AWARD OF 12 JULY 2016 REGARDING SOUTH CHINA SEA DISPUTE AND ITS IMPACT FOR INDONESIA Lilis Rahmawati; Nellyana Roesa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – The provisions regarding International Maritime boundaries have been regulated significantly under UNCLOS 1982, one of the maritime boundaries set in UNCLOS is related to Exclusive Economic Zones boundaries, which regulated in Article 55 of UNCLOS 1982. According to “historic rights”, China has breached these provisions by established the nine-dash line in the South China Sea and it gives impact to other states including Indonesia’s EEZ in Natuna waters.This study analyses about International Permanent Court of Arbitration award of 12 July 2016 regarding the South China Sea dispute and to find out the impact of the International Permanent Court of Arbitration Award of 12 July 2016 in the South China Sea to Indonesia. The research was used normative legal research and analyze the award by finding out the relevant rules. The outcome of this study indicates that China does not have a legal basis to claim the South China Sea and it was contradicted the provisions in UNCLOS 1982. The Tribunal award could be a basis for Indonesia in maintaining its territory from China’s claim. The recommendation for China is China should respect to the Tribunal award and Indonesia should also take any decisive actions regarding China’s claim in the Natuna waters as Indonesia’s Exclusive Economic Zones. Keyword : Historical claim, Natuna waters, Permanent Court of Arbitration, South China Sea
PENGELOLAAN DAN KONSERVASI PERIKANAN DI WILAYAH ZEEI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL Razes Alkhwadifa; Nellyana Roesa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan pengelolaan konservasi perikanan dalam hukum internasional dan hukum nasional dalam regulasi konservasi laut yang diatur dalam UNCLOS dan Undang-Undang serta untuk mengetahui tantangan pelaksanaan konservasi wilayah laut di Indonesia. Beberapa pedoman umum dan mendunia yang bisa dimanfaatkan alasannya untuk masing-masing pihak yang memiliki kemampuan untuk mengikuti kelestarian ikan di lautan liar, misalnya pasal 117 dan 118 UNCLOS 1982 yang memerintahkan kerjasama negara-negara dalam perlindungan pengelola aset organik di laut lepas dan UndangUndang Nomor 31 Tahun 20044tentang Perikanan. Dalam tantangan pelaksanaannya, terjadi pengurangan porsi subsidi perlindungan laut dari otoritas publik, dan peningkatan bentrokan antar wilayah yang terjadi di kawasan pelestarian laut, dimana tidak ada pedoman atau peraturan yang tidak membahas masalah dan perbaikan daerah setempat. Disarankan agar penelitian ini dapat dipahami dengan keinginan otoritas publik untuk terus bekerja dalam penyelenggaraan kawasan pelestarian laut, dengan memperluas porsi subsidi perlindungan laut dan menyelesaikan bentrokan kemajuan sektoral yang terjadi di kawasan pelestarian laut. Kata Kunci : Konservasi, Pengelolaan, Perikanan, ZEEI