Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.766
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal SOLMA Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jambe Law Journal Veteran Law Review Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Sastro, Marlia
Universitas Malikussaleh
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

 1   2   3 
PERBANDINGAN KETENTUAN ASAS LEGALITAS DALAM KUHP LAMA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN KUHP BARU UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 Hasibuan, Milhan; Sumiadi, Sumiadi; Sastro, Marlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17104

Abstract

Membahas hukum pidana di Indonesia, dimulai dari KUHP Lama hingga KUHP Baru. Kritik terhadap KUHP Lama mendorong perlunya reformasi hukum untuk memperkuat supremasi hukum, sehingga dalam KUHP Lama  mengalami perubahan signifikan, terutama dalam konsep asas legalitasnya. Meskipun dalam KUHP Baru dipertahankan asas legalitas, namun rancangan dalam implementasinya diperluas dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk tindak pidana adat, yang menimbulkan perdebatan akademik yang cukup krusial dengan KUHP Lama.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dalam memperoleh bahan hukum primer seperti Undang-Undang, serta bahan hukum sekunder seperti buku referensi dan sumber-sumber internet yang relevan. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan menggunakan metode kualitatif, dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan masalah yang diteliti untuk menarik kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya KUHP Baru mengakibatkan perubahan dalam pengaturan asas legalitas dibandingkan dengan KUHP Lama. KUHP Baru secara eksplisit menguatkan asas legalitas yaitu larangan penafsiran analogi serta pengakuan dalam hukum adat. Sedangkan KUHP Lama pengaturan asas legalitas nya tidak dipertegaskan dalam mencapai kepastian hukumnya yaitu mengunakan penafsiran analogi serta tidak mengakui hukum adat dilingkungan masyarakat.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN PERSEROAN AKIBAT WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr) Ratuwala, Anjeli; Ramziati, Ramziati; Sastro, Marlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16052

Abstract

Tanggung jawab direksi terhadap wanprestasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Melalui penelitian ini, akan dibahas tanggung jawab direksi terhadap kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi, khususnya dalam kasus Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan sifat deskriptif. Bentuk tanggungjawab penyedia jasa konstruksi adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, yang merupakan perikatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Metode pemilihan penyedia jasa adalah negosiasi, di mana pihak pengguna jasa berunding langsung dengan penyedia jasa. Putusan pengadilan nomor 47/Pdt.G/PN.Mtr mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat 1 telah melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian konstruksi tertanggal 15 Juni 2015. Tergugat 1 dihukum membayar kerugian dan bunga moratoir. Namun, gugatan terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 ditolak karena perjanjian hanya mengikat Tergugat 1. Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan proyek pembangunan Villa/Hotel dengan memberikan jaminan atas harta pribadi tergugat berupa tanah dan bangunan di lokasi proyek. Pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara didasarkan pada pelanggaran Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Berdasarkan penelitian tersebut, disarankan agar para pihak menyelesaikan pembangunan sesuai perjanjian untuk menghindari wanprestasi dan kerugian. Para tergugat juga diminta bertanggung jawab atas kegagalan proyek dan membayar ganti rugi serta bunga moratoir kepada penyedia jasa konstruksi, mengingat tidak adanya progres pembangunan setelah pembayaran dilakukan selama hampir 7 bulan.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perbedaan Harga Pada Label Rak Barang Degan Nota Pembayaran (Studi Penelitian di Suzuya Lhokseumawe) Mutoi, Amrisyah; Sastro, Marlia; Yulia, Yulia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16899

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi dari perlindungan hukum dan pertanggungjawaban yang dilakukan pihak Suzuya Lhokseumawe sebagai pelaku usaha mengenai perbedaan harga pada label rak barang dengan nota pembayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesalahan pada label rak barang (dispalay) dengan daftar harga yang ada pada mesin di kasir pada saat pembayaran sudah sangat sering terjadi, dimana harga yang tercantum dan saat pembayaran terdapat perbedaan yang disebabkan karena proses administrasi yang kurang teliti. Mengacu pada Pasal 4 huruf (b) UUPK, tentang hak konsumen, bahwa suatu hak konsumen adalah kebebasan dalam mendapat dan memilih produk jasa, tergantung pada nilai tukar, mata uang dan syarat serta jaminan yang berlaku. Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai syarat serta jumlah barang atau jasa, dan memberikan pengertian tentang kegunaan, dan pemeliharaannya telah dibuat sangat transparan, jujur mengenai suatu kondisi jaminan barang dan atau jasa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 UUPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan kepustakaar dilakukan guna memperoleh data sekunder yang teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara, Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti adalah suzuya lhokseumawe memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) sebagaimana kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 UUPK adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunanan, pernaikan dan pemeliharaan hal tersebut. Dalam penerapan pertanggungjawabannya pihak suzuya lhokseumawe memberikan ganti rugi baik pengembalian uang sesuai dengan jumlah selisih tersebut maupun tanggung jawab yang lainya di nilai dapat membentu konsumen dalam mendapatkan haknya dan pihak suzuya memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan apa yang dia lihat di rak barang sebelumnya.
GANTI KERUGIAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT. ADYA MEICA UTAMA DENGAN KAMADJAYA LOGSTIC (Studi Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN) Darwin, Fathur Hady; Rahman, Arif; sastro, Marlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18617

Abstract

Ganti kerugian dipakai dalam bidang keperdataan, baik itu mengenai ingkar janji (wanprestasi), pelanggaran hukum maupun bidang penggantian pertanggungan kerugian diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata disebutkan bahwa faktor menentukan ganti rugi karena wanprestasi yaitu kerugian yang nyata dan keuntungan yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pemberian ganti kerugian antara PT. Adya Meica Utama dengan Kadmajayab Logistic dalam putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/Pn.Mdn, untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim terhadap ganti kerugian antara PT. Adya Meica Utama dengan Kadmajaya Logistic. Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif, Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis data yang disusun secara deskripitf. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan menolak gugatan penggugat karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan menerima rekonpensi penggugat dalam rekonpensi/tergugat karena pembuktian yang diajukan mengandung unsur kebenaran yang formil berdasarkan bukti-bukti berupa surat, dokumen pembayaran, dan saksi-saksi. PT. Adya Meica sebagai pihak yang kalah wajib memberikan ganti rugi kepada PT. Kadmajaya Logistic sebab PT. Adya Meica tidak mengajukan upaya banding atau kasasi dalam tempo 14 hari putusan hakim diucapkan, maka putusan hakim menjadi final dan mengikat sebab putusan hakim mengandung kepastian hukum. Saran penulis, hendaknya meningkatkan komunikasi dan transparansi antara kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian, perusahaan-perusahaan tersebut juga perlu diversifikasi strategi manajemen risiko untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian akibat perubahan pasar, force majeure, atau pelanggaran kontrak.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Rahman, Saidfatur; Sastro, Marlia; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19700

Abstract

The crime of narcotics, regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, has increased rapidly every year. Women have also participated as perpetrators in narcotics distribution. The urgency of this research is to assess the effectiveness of the implementation of imprisonment with the number of recidivist narcotics prisoners at the Women's Penitentiary Class II A Medan as a benchmark. Additionally, it aims to understand the factors that hinder the effectiveness of imprisonment and the solutions to these issues. This research uses an empirical juridical method with a conceptual approach, is descriptive in nature, and employs data collection techniques through interviews. The results of this study indicate that the implementation of imprisonment for female narcotics offenders is ineffective. This is evidenced by the impact of imprisonment on convicts, particularly in the aspect of initial prevention. The primary factors hindering the effectiveness of imprisonment are economic factors and the suboptimal law enforcement in Indonesia, which contribute to the high number of offenders and recidivists. Externally, societal views and the negative stigma directed at former prisoners can cause them to return to their old environments. Efforts to improve the effectiveness of imprisonment include government measures to ensure the livelihood of the community.
Efektivitas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe) Fatnia, Nisa; Sastro, Marlia; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21605

Abstract

Efektivitas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 dalam menyelesaikan dan menangani konflik pertanahan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Peraturan tersebut mengatur tentang penanganan dan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, mengingat masih seringnya terjadi konflik pertanahan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan tersebut dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, serta mekanisme, hambatan, dan upaya yang dilakukan dalam proses mediasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung, dan penelitian kepustakaan melalui literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya efektif. Mekanisme mediasi dilakukan melalui tahapan pengaduan, pengkajian kasus, gelar internal, survei lapangan, dan pelaksanaan mediasi. Hambatan yang dihadapi antara lain ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi tentang mekanisme dan manfaat mediasi kepada masyarakat. Disarankan kepada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe agar menyediakan papan informasi mengenai alur mediasi yang dapat diakses oleh masyarakat agar prosedur mediasi lebih mudah dipahami.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM PEMANTAUAN (MONITORING) KONTRAK KERJA ANTARA PEGAWAI DENGAN PERUSAHAAN (Studi Penelitian PT. PLN (Persero) Kota Binjai Sumatera Utara) Suci Sukadirah Damara; Marlia Sastro; Abidin, Zainal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21627

Abstract

Sengketa wanprestasi dalam hubungan kerja sering muncul akibat kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan kontrak kerja. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran sistem monitoring dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, mengidentifikasi hambatan, serta langkah hukum yang dapat diambil kedua pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka, dokumentasi kontrak, dan wawancara dengan pegawai dan manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemantauan—meliputi pelacakan otomatis, bukti dokumenter, dan pengingat tenggat waktu—berperan besar dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa secara damai tanpa proses litigasi. Prosedur penyelesaian mencakup pengaduan, verifikasi, negosiasi internal, hingga mediasi. Hambatan utama adalah keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, serta kondisi sosial-ekonomi. Solusinya meliputi peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem IT, dan kebijakan perusahaan yang adaptif. Sistem yang efektif juga ditopang oleh administrasi yang rapi, termasuk manajemen data pegawai dan perlindungan dokumen. Kesimpulannya, sistem monitoring menjadi alat strategis untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi secara efisien. Perusahaan disarankan untuk memperkuat implementasinya guna menciptakan hubungan kerja yang harmonis.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG SEBAGAI KONSUMEN DI KOTA LHOKSEUMAWE Haq, Arinil; Sastro, Marlia; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21698

Abstract

Keamanan dan keselamatan penumpang merupakan aspek fundamental dalam jasa transportasi. Pelaku usaha angkutan umum bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam hal ini, pengemudi, pemilik kendaraan, dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami penumpang. Namun, di Kota Lhokseumawe, masalah kelalaian dalam memberikan keamanan dan keselamatan masih sering terjadi. Dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab pelanggaran, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan dan meningkatkan perlindungan konsumen dalam jasa transportasi di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan ( penelitian lapangan ) Penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha transportasi di Kota Lhokseumawe terhadap keselamatan dan keselamatan penumpang mencakup kewajiban memastikan kelayakan kendaraan melalui uji KIR secara berkala, mempekerjakan pengemudi dengan SIM sah, dan memberikan informasi yang jelas serta waktu yang tepat kepada konsumen. Faktor penyebab kelalaian dalam memberikan pelayanan yang aman adalah kurangnya pengawasan kendaraan, tidak adanya pelatihan rutin untuk pengemudi, ketidakpatuhan terhadap regulasi keselamatan, serta minimnya informasi pemeliharaan armada dan transparansi. Upaya penyelesaian terhadap masalah ini meliputi penguatan pengawasan terhadap uji KIR, pelatihan keselamatan pengemudi, penegakan hukum yang tegas, serta perbaikan sistem informasi dan pemeliharaan armada untuk meningkatkan keselamatan penumpang dan meminimalkan risiko kerugian.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Penelitian Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Lhokseumawe) Dara Fauna, Riska; Sastro, Marlia; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21700

Abstract

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, memberikan perlindungan serta kedudukan hukum yang kuat bagi kreditor. Meski secara hukum mekanisme eksekusi melalui pelelangan umum sudah diatur dengan jelas, kenyataannya pelaksanaan di lapangan kerap menghadapi hambatan teknis dan administratif yang menyulitkan upaya penegakan hak kreditor. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah bentuk untuk melihat bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor dalam melakukan eksekusi jaminan hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe dan untuk mengetahui apa hambatan dan upaya bagi kreditor dalam melakukan eksekusi jaminan hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif analisis. Namun, pelaksanaan eksekusi di lapangan sering menghadapi hambatan, seperti penolakan debitur terhadap hasil lelang, gugatan hukum dari pihak ketiga, keberatan administratif, serta keterbatasan kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam melakukan pengosongan aset. Hambatan juga dapat bersumber dari perlawanan fisik dan penolakan masyarakat sekitar yang memperlambat proses eksekusi.Untuk mengatasi kendala tersebut, kreditor dapat menempuh berbagai upaya, seperti melengkapi dokumen hukum, mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pendekatan persuasif kepada debitur guna menjaga stabilitas serta memastikan pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Disarankan kepada kreditor, KPKNL, dan aparat penegak hukum untuk memastikan eksekusi jaminan hak tanggungan dapat berjalan lebih lancar dan minim hambatan. Selain itu, pemerintah sebaiknya mengkaji kembali regulasi yang berkaitan dengan eksekusi jaminan agar lebih responsif terhadap tantangan di lapangan.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP KERUGIAN MASYARAKAT AKIBAT OPERASIONAL PERUSAHAAN (Studi Penelitiaan PT. Pupuk Iskandar Muda) Marza, Rifky Izzulhaq; Marlia Sastro; Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21701

Abstract

Setiap perusahaan wajib memenuhi pertanggungjawaban perdata sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memiliki implikasi praktis bagi keadilan ekonomi dan perlindungan hukum. Dalam kasus pencemaran lingkungan akibat gas amonia, perusahaan terikat pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang memungkinkan masyarakat menuntut ganti rugi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban perdata perusahaan terhadap masyarakat, hambatan, dan upaya penyelesaiannya. Menggunakan metode yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara, penelitian menemukan bahwa PT. PIM memberikan pertanggungjawaban bersifat immateriil, seperti layanan kesehatan dan pemberian susu. Namun, pelaksanaan belum optimal akibat rendahnya pendidikan masyarakat dan tidak tersedianya dana kompensasi untuk dampak tak terduga. Akibatnya, masyarakat merasa dirugikan karena masalah tidak terselesaikan tuntas. Disarankan agar PT. PIM mematuhi regulasi secara konsisten dan meningkatkan pengawasan lingkungan untuk mencegah kerugian masyarakat.
Co-Authors Abdul Khalid Adelia Chairas Alfarizi, Ranal Anggriani, Cici Arif Rahman Arif Rahman Arinil Haq Azhari Yahya Azkia, Sela Azkia Budi Bahreisy Dara Fauna, Riska Darwin, Fathur Hady Echa Yuana Urvash Elidar Sari Faisal Faisal Faisal Faisal Fatnia, Nisa Fitri Magfirah Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Hadi Iskandar Hafilda, Nurul Hanny Delpyra Hasibuan, Milhan Haura Shafana, Fatia herina wati Herinawati Herinawati Herinawati, Herinawati Heru Setiawan Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Juliadi Lingga Khaira, Zawil Khalisha, Husnul Laila M. Rasyid Latiful, T Lely Wahyuni Br. Sitepu M. Rasyid, Laila Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Mardhatillah, Fitria Marza, Rifky Izzulhaq Massura Putri Syahru Massura Putri Syahru Muammar Muhammad Hatta Muhammad Rasyid, Laila Muhibuddin M Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Mukhlis Mukhlis Musafirul Hadi Mutoi, Amrisyah Nafha Akmelya Nur Fahni Nuribadah Nuribadah PRATAMA, ANDRIAN Rahman, Malahayati Rahman, Saidfatur Rahmi, Agustia Rahmiga, Rahmiga Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati, Ramziati Ratuwala, Anjeli Sela Azkia Siska Amalia Ihzra Sofyan Jafar Solly Aryza Suci Sukadirah Damara Sulaiman Sulaiman Sumiadi, Sumiadi Tan Kamello Tri Widya Kurniasari wati, Herina Wing, Fitria Zahra Yulia Yulia Yulia Yulia Yusrizal Yusrizal Yusrizal Yusrizal, Yusrizal Zainal Abidin Zulfan Zulkifli