Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Legislasi Indonesia

SUATU DILEMA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPTOR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Hariadi, Agus
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i3.157

Abstract

Paling tidak ada dua hal pokok yang menyebabkan  masih maraknya korupsi di Indonesia, yaitu pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif yang berbiaya mahal dan rendahnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Fenomena yang muncul pada saat ini, di samping para koruptor menggunakan jasa penasehat hukum yang bertarif mahal, ternyata mereka dalam menjalani proses peradilan sama sekali tidak menunjukkan adanya rasa malu, rasa bersalah, apalagi rasa penyesalan, mereka tetap sumringah, penuh senyum, penuh ketawa, dan kepala tetap tegak, berbeda dengan pelaku tindak pidana yang lain. Hal lain yang  mengherankan, masyarakat juga kadang-kadang berbuat yang tidak sepantasnya, yaitu dengan  memberikan dukungan yang luar biasa kepada para koruptor. Demikian juga petugas lembaga pemasyarakatan (LP) menempatkan para koruptor tersebut dalam satu sel sendirian yang terpisah dari narapidana  lain  dengan fasilitas yang cukup memadai dan pada gilirannya akan menimbulkan hubungan supply and demand. Dengan adanya narapidana koruptor, menyebabkan fungsi LP menjadi tidak berjalan karena para narapidana koruptor memiliki berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan petugas LP itu sendiri. Untuk itu, ke depan perlu diadakan perombakan agar narapidana koruptor ditempatkan dalam LP yang juga dihuni oleh narapidana lain, sehingga di samping lebih memenuhi rasa keadilan juga agar narapidana koruptor dapat diberdayakan untuk kemanfaatan narapidana lain maupun petugas LP itu sendiri.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG KRIMINOGEN Hariadi, Agus
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 4 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i4.94

Abstract

Peristiwa pemberontakan atau kekacauan di Lembaga Pemasyarakatan akhir-akhir ini, seperti di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, ternyata disebabkan karena para narapidana protes terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Mereka, khususnya narapidana koruptor dan bandar narkoba, merasa dirugikan, merasa menjadi korban, merasa diperlakukan diskriminatif, dalam pemberian hak-haknya di dalam lembaga pemasyarakatan, terutama hak untuk mendapatkan remisi. Kekeliruan perumusan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi pangkal terjadinya tindak pidana baru (kriminogen). Menjadi indikasi yang sangat kuat bahwa Peraturan Pemerintah tersebut dibuat tidak sesuai prosedur yang ada, sebagaimana diatur  dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.