Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) JURNAL PENELITIAN ILMU PENDIDIKAN Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK) Jurnal Pendidikan Indonesia DE JURE Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan Jurnal Akuntansi Multiparadigma Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies SELAMI IPS WARTA Profesi Pendidikan Dasar Jurnal Penelitian Humaniora Suhuf Jurisprudence Law and Justice International Research Based Education Journal Sinkron : Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Acta Aquatica: Aquatic Sciences Journal Hasanuddin Law Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia PEDAGOGIA AL-ATHFAL : JURNAL PENDIDIKAN ANAK JSKK (Jurnal Sains Keolahragaan dan Kesehatan) Journal of Islamic Economic Laws Jurnal Riset Akuakultur WAJAH HUKUM Aulad : Journal on Early Childhood JETL (Journal Of Education, Teaching and Learning) International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JSES : Journal of Sport and Exercise Science Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi MURHUM : JURNAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Devotion: Journal of Research and Community Service Mahseer : Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Indonesian Journal of Physical Education and Sport Science (IJPESS) Maghza: Jurnal Ilmu al-Qur'an and Tafsir Plyometric : Jurnal Sains dan Pendidikan Keolahragaan Jurnal Manarang Manajemen dan Bisnis Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan International Journal of Educational Narratives Journal Economic Management and Business Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan Al-Bidayah : Jurnal Pendidikan Dasar Islam Jurnal Pendidikan Anak PESHUM Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam
Harun Harun
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 90 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Benda Cagar Budaya Di Aceh Utara Ayun, Siti Qurrata; Nasir, Muhammad; Harun, Harun
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.10054

Abstract

Cultural Heritage in North Aceh suffered destruction both intentionally and unintentionally. Its existence must be maintained to survive and avoid various threats that can speed up the weathering process. The management of cultural heritage problems is often neglected, this is because the people of Aceh do not understand the problem of cultural heritage. With the existence of legal protection, it is hoped that it will be able to preserve cultural heritage objects. The Aceh region has special autonomy and has Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (UUPA). It is explained in article 149 that: "The Government of Aceh and the Regency/City Government are obliged to carry out integrated environmental management by paying attention to spatial planning, protecting biological natural resources, non-biological natural resources, artificial resources, conservation of biological natural resources and their ecosystems, cultural heritage, and biodiversity with due regard to the rights of indigenous peoples, and for the greatest extent for the welfare of the population." In Law Number 11 of 2010 Article 105 explains the Criminal Provisions for people who damage cultural heritage. Article 105 explains that "Any person who intentionally damages the Cultural Heritage as referred to in article 66 paragraph (1) shall be sentenced to a minimum imprisonment of 1 (one) year for a maximum of 15 (Fifteen) years and / or a fine of at least Rp. 500,000,000 ( Five Hundred Million Rupiah) and a maximum of Rp. 5,000,000,000 (Five Billion Rupiah)." The approach method used in this study is empirical juridical, namely legal research that obtains data from primary data. This type of research is descriptive research, namely to obtain a brief overview of a problem based on an applicable law and related to the problem to be discussed in a writing, then compile it logically and systematically. The results showed that legal protection against damage to cultural heritage objects in North Aceh is based on legal rules or norms, especially those listed in laws and regulations. The suggestion from this study is that the Government is expected to pay comprehensive attention to the protection of cultural heritage objects in North Aceh. The Government of North Aceh should form a qanun on the preservation of cultural heritage objects and to the people of Aceh it is hoped that they can maintain, care for and preserve cultural heritage objects and can become valuable heritage for the next community.
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B) Rahmi, Mutia; Harun, Harun; Amrizal, Amrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17172

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB dan menjelaskan kendala dan upaya dalam implementasi Perma No. 8 Tahun 2022 dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B.Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian Implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dimana semua administrasi perkara pidana yang masuk harus menggunakan E-Berpadu dan persidangannya juga dilakukan secara elektronik. Hal ini bertujuan agar terwujudnya asas peradilan cepat, sederhara, dan biaya ringan, juga memudahkan masyarakat mencari keadilan. Namun ada beberapa kendala bagi orang yang awam akan teknologi, oleh karena itu pengadilan harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat.Bagi masyarakat agar dapat menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B agar dapat mengikuti perkembangan zaman terkhususnya di bidang teknologi dan komunikasi. Karena fasilitas tersebut memudahkan para pencari keadilan untuk hemat waktu, tenaga dan biaya dan untuk Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B agar lebih lagi melakukan sosialisasi mengenai E-Berpadu kepada masyarakat baik secara langsung maupun melaluo media cetak ataupun perantara lainnya.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ATAS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Fitria, Desi Fitria; Mukhlis, Mukhlis; Harun, Harun
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.12558

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 mendapat pengajuan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober 2020. Dalam putusan permohonan pengujian formil tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan status inkonstitusional bersyarat atas Undang-Undang Cipta Kerja setelah terbukti terdapat kecacatan dalam prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi juga mewajibkan adanya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dalam jangka waktu dua tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut serta implikasinya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan tersebut dijatuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab segala permasalahan dan topik utama yang diteliti dengan berbagai bahan hukum yang dianalisa secara kualitatif dengan teknik studi pustaka. Status inkonstitusional bersyarat yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 diperoleh setelah terbukti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja melanggar prosedur pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Putusan tersebut diperoleh dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan metode yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, melanggar asas-asas pembentuan peraturan perundang-undangan yang baik serta tidak melibatkan partisipasi publik secara maksimal. Implikasi dari putusan tersebut adalah Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, serta terdapat penangguhan dan larangan mengeluarkan aturan pelaksana yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat serta yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.Kata kunci: Pengujian formil, Mahkamah Konstitusi, Cipta Kerja. 
Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Secara Restorative Justice (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe) Padillah, Aisyah; Kalsum, Ummi; Harun, Harun
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16101

Abstract

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian secara Restorative Justice pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Lhokseumawe dan hambatan serta upaya dalam menyelesaikan proses Restorative Justice antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Lhokseumawe.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif.  Serta menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dengan responden dan informan. Dan data sekunder yang dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan. Yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian didapatkan bahwa penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan korban jiwa bisa di minta pertanggungjawaban atas perbuatanya. Dalam hal ini apabila seseorang tanpa sengaja melakukan perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan langkah penyelesaian secara Restorative Justice. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di desa Jeulikat, Blang Mangat dikarenakan pelaku sudah meminta maaf dan mengambulkan permintaan keluarga korban sehingga, berakhir secara kekeluargaan. Kemudian hambatan yang dihadapi dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini yaitu faktor ekonomi dalam proses penyelesaian masalah, dari pihak keluarga korban meminta sejumlah uang untuk biaya pemakaman dan uang sudjoh,  pihak keluarga pelaku keberatan atas permintaan keluarga korban.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN ETIKA APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA DI POLRES BENER MERIAH Mahzura, Mahzura; harun, harun; Sari, Elidar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16258

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melaukan penganiayaan terhadap tersangka dan untuk mengetahui faktor-faktor etika yang terlibat dalam tindakan penganiayaan terhadap tersangka mempengaruhi hukum dan reputasi institusi kepolisian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan dan responden. Pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka di polres bener meriah dilakukan dengan proses hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 351 KUHP, apabila penyidik tersebut melakukan penganiayaan di bawah profesinya sebagai seorang penyidik polri maka penyidik tersebut akan dikenakan sanksi berupa surat teguran yang dikeluarkan oleh pimpinan/atasannya. Kemudian penyidik tersebut akan menjalani sidang disiplin untuk dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan atas dirinya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap tersangka yaitu karena kebiasaan, karena faktor psikis dari penyidik itu sendiri, dendam pribadi, faktor kebutuhan lingkungan, faktor penyakit pikiran. Diharapkan kepada pemerintah harus bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada aparat penegak hukum yang terbukti melakukan penganiayaan dikenai sanksi pidana yang setimpal sesuai dengan undang-undang dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022 TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Kanafi, Muhammad; Jamaluddin, Jamaluddin; Harun, Harun
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.15592

Abstract

Permasalahan perkawinan kerap terjadi di Indonesia karena mengingat Indonesia sebagai Negara yang kaya akan kebudayaan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan. Seperti Judizial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh E. Ramos Petege, warga Mapia, Dogiyai, Papua, beragama Katolik yang ingin menikah dengan wanita muslim. Gugatan Judicial Review tersebut dilakukan karena ia gagal mengawini wanita muslimah tersebut karena terhalang oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis terkait dengan Putusan Mahkamah Dilindungi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Hubungan Antaragama, dan pada sisi lain penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap permasalahan perkawinan antaragama yang banyak terjadi di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metodelogi penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan perturn perundang-undangan (statute-approach). Teknik pengumpulan data ditempuh dengan menggunakan studi kepustakaan sedangkan analisis data diuraikan secara deskriptif yakni menjelaskan serta menggambarkan sesuai dengan persoalan yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap berpegang teguh kepada undang-undang perkawinan yang melarang perkawinan beda agama yakni dengan menolak seluruhnya judicial review yang diajukan oleh pemohon.
Peran Kepolisian Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Simatupang, Muslim Arju; Harun, Harun; Abidin, Zainal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.20100

Abstract

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat, namun anggota Kepolisian juga seorang manusia biasa yang pada kenyataannya masih ada yang kedapatan melakukan tindakan pelanggaran hukum salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sehingga tindakan penegakan hukum dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlakumelalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan KaKepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permberian sanksi terhadap anggota Polri Indonesia yang  menyalahgunakan Narkotika, untuk mengetahui dan pertanggungjawaban pidana oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui pengumpulan serta analisis data primer melalui kegiatan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sipil karena anggota polisi juga tunduk pada peradilan umum sesuai dengan perintah pada Pasal 29 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sanksi yang diberikan adalah berupa penjatuhan putusan hukum sanksi pidana dengan sesuai ketentuan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pendisplinan dari lembaga instansi yang bersangkutan sesuai dengan PerKapolri No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.saran dalam penelitian ini setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus ingat jati dirinya sebagai seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi kepolisian harus memberikan pembinaan, pengawasan serta menindak tegas oknum yang melakukan tindak pidana narkotika.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Salwa Ramadhani; Harun, Harun; Subaidi, Joelman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21188

Abstract

Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh dipublikasikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak, seperti stigma sosial, gangguan psikologis, dan hambatan dalam pendidikan. Dalam era digital, risiko pelanggaran hak privasi anak semakin meningkat, sehingga diperlukan upaya lebih kuat untuk melindungi mereka dari eksploitasi dan penyebaran informasi tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi anak di media massa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yang menjadi korban, pelaku, atau saksi tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan, termasuk kerahasiaan identitasnya. Faktor-faktor yang menghambat pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi anak yang dipublikasikan di media massa meliputi perkembangan pesat media sosial tanpa regulasi yang spesifik, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya kesadaran orang tua. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap hak privasi anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, masih terdapat celah hukum dalam regulasi media digital yang dapat membahayakan privasi anak. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera memperkuat regulasi perlindungan privasi anak di media digital, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperketat pengawasan terhadap platform media sosial untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi anak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS ANGKUTAN UMUM APABILA TERJADI KECELAKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Penelitian Pada Perusahaan Pengangkutan Bus Umum Di Lhokseumawe) Safrida Diniyati, Cut Nur; Fatahillah, Fatahillah; Harun, Harun
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23068

Abstract

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur secara menyeluruh perlindungan hukum bagi penumpang angkutan bus umum, terutama pada saat terjadi kecelakaan. Ketentuan ini merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan serta kepastian hukum bagi pengguna jasa transportasi umum. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan di Lapangan masih lemah, banyak penumpang Bus angkutan umum yang belum mendapatkan ganti rugi yang layak jika terjadi kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab jawaban yang diberikan kepada penumpang Bus angkutan umum apabila terjadi kecelakaan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Perlindungan hukum dan pertanggungan jawaban perusahaan Bus angkutan umum terhadap penumpang Bus angkutan umum di Lhokseumawe belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dan optimal dimana perusahaan Bus hanya menyalurkan santunan dari pihak asuransi wajib (Jasa Raharja) dan tidak memberikan ganti rugi tambahan atas kerugian yang diderita korban, baik kerugian materil maupun imateril. Disarankan kepada agar pengguna terus meningkatkan kualitas pelayanan, baik dalam aspek keselamatan, kenyamanan, maupun perlindungan hukum terhadap penumpang.
PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe) Aisyah, Siti; Harun, Harun; Ramziati, Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18185

Abstract

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan narkotika. Narkotika, walaupun berguna dalam pengobatan, bisa menimbulkan ketergantungan dan masalah sosial jika disalahgunakan. Rehabilitasi pecandu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang membedakan antara pelaku tindak pidana dan korban ketergantungan. Di Lhokseumawe, data menunjukkan penurunan jumlah pecandu yang direhabilitasi, menandakan pentingnya rehabilitasi dalam meningkatkan kualitas hidup pecandu dan mencegah kejahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan, hambatan, dan solusi dalam program rehabilitasi BNN Kota Lhokseumawe dengan metode yuridis empiris dan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan responden. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga tahapan rehabilitasi: medis (detoksifikasi), sosial, dan bina lanjut. Hambatan internal meliputi pilih kasih dalam proses hukum, keterbatasan anggaran, dan sumber daya manusia. Hambatan eksternal termasuk kurangnya motivasi pecandu, kondisi ekonomi, stigma sosial, dan kurangnya dukungan keluarga serta masyarakat. Upaya penyelesaian hambatan meliputi penyuluhan tentang Undang-Undang Narkotika, pengawasan, dukungan online, tes skrining, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Disarankan agar BNN Kota Lhokseumawe meningkatkan efektivitas rehabilitasi dengan memperkuat keadilan penegakan hukum, memperbaiki pengelolaan anggaran dan fasilitas, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdan, Muamar Abdul Ghofur Anshori ABDUL MANAF Absori Absori Adha, Wahyu maulid Adi Anggara, Deki Rido Ahmad Sahedi, Romadhon Ahmad Salim, Ahmad Akbar, Muhammad Syifa Nurul Al- Hakim, M. Hanif Ali Mustadi alimni, alimni Ambarsari, Luthfiana Amir Syamsudin Amrizal Amrizal An-Nisa Apriani Andi Wahyudi Anggito, Albi Anisa, Putri Juliah Anwar, Shinta Nuriyah Aprizal, M. Yodi Tira Aqdi Rofiq Asnawi Arif Rohman Arifiyanti, Nurul Ayun, Siti Qurrata Azry Ayu Nabillah Azwar Thaib Bachmid, Sofyan Basir, Badirun Bernadeta M Wara Kushartanti Billy Emir R Bistari Bramandita, Bramandita Cahya Rahmawati, Septika Cahyaningsih, Pinaestri Cut Zahri, Cut Devi Kurnia, Flaviana Diah Kusumawati, Diah Didit Purnomo Dona Skd, Khairil Ediwijoyo , Sotya Partwi Elidar Sari Eny Nur Aisyah Ezra Tari Fahmi, Rizkan Faisal Syahputra, Faisal Fatahillah, Fatahillah Fathol Hedi Ferdy Saputra Firah, Al Fitria, Desi Fitria Gustinah, Ambarsari Utamining Hadi Iskandar Hadi, Risa Hadi, Rokhman Hapzi Ali Hardiansyah Hardiansyah Hardika Hardika, Hardika Harlistyarintica, Yora Haryono Pasang Kamase Hasbi, Yusrizal Hayati Hayati Heri Retnawati Himawan, Rizky Huda, Ariski Nurul Hully, Hully I MADE SUARDANA Ibda, Hamidulloh Indah Perdana Sari Indah Permata Sari Irawati Irawati Iwan Hasri, Iwan Jaka Susila Jamaluddin Jamaluddin Jayanti, Shara Joko Pamungkas Jumiati, Agatha jumiatmoko jumiatmoko Kadang, Yan Kristianus Kanafi, Muhammad Kelik Wardiono Kharunnisak, Kharunnisak Krisna Rendi Awalludin Lathifah, Wildiani Lestari , Hani Lia Handayani, Lia Listyaningrum, Prabandari Maemunah Mahzura, Mahzura Manguling, Sulaiman Mariana, Leyla MARLINI, WENNY Maulidyah Indira Hasmarini Moh Ikbal Muamar, Abdan Mufliana, Willy Muhammad fauzan MUHAMMAD MASKUR, MUHAMMAD Muhammad Nasir Muhammad Nur Mukhlis Mukhlis Mulyawan, Rizki Mu’amar Abdan Nasution, Alhafidh Nasution, Umar Hamdan Natangsa Subekti, Natangsa Nelva Rolina Nerlin, Nerlin Ningrum, Apriya Noval Noval Novie Wahyungningtyas Nurfauziyah, Helena Nurhayati Nurhayati Nurlaili Nurlaili Padillah, Aisyah Patuan Raja Prabowo, Roni Prakoso, Bima Yuda Pramesti, Nadila Putri Prayitno Prayitno Putri Anggraeni Putri, Audi Amelia Putri, Tasya Utami Rachma, Kirana Adhani Rahmi, Mutia Ramziati, Ramziati Rasyid, Laila Muhammad Ratnawati, Siti Riki Perdana Riwayani, Riwayani Rizka Rizka, Rizka Roudlotul Islamiyah, Roudlotul Ruswa Darsono, Ruswa Safei, Imam Safira, Ariza Fitriani Safrida Diniyati, Cut Nur Salwa Ramadhani Salwa, Nada Samsuli, Said Saputri, Olyvia Vilanova Timur Sasmiati Sasmiati Simatupang, Muslim Arju Siti Aisyah Siti Irene Astuti Dwiningrum siti zubaedah Subaidi, Joelman Sudaryanti Sudaryanti Sufal Diansyah Sugiatno Sugiatno Sulfa, Sulfa Sulni, Rahmat Suprihadi Surahman, Ence Syafitri, SIti Balqis Titin Marlina, Titin Ulfa, Nahdiyah Ummi Kalsum Wardiyanto, Yayan Wulandari, Anugrah Kurnia Wuryandani, Wury Yuliarini, Seni Zainal Abidin Zulham Zulham