Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.413

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Cakrawala Pendidikan Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Hukum Respublica Jambe Law Journal Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities Law, Development and Justice Review Jurnal Sosial Humaniora Sigli Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Unri Conference Series: Community Engagement Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Jurnal Hukum Non Diskriminatif Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Health Education Law Information and Humanities

Gusliana HB

Universitas Riau

Author-ID : 278916

Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peraturan Kepala Daerah Saputra, Agung; HB, Gusliana; Junaidi, Junaidi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14560384

The constitution is all the provisions and basic rules regarding state administration. A country's existence cannot be separated from the underlying constitution. The supervisory function is one of the spirits of the people's representatives. Supervision is the main role or responsibility of DPRD in representing the community. Supervision must be carried out in a structured and good manner, so that the community is truly fulfilled in conveying their aspirations as well as controlling the work carried out by the government, in this case the regional head. From the results of the research it is concluded that First, Regulations on regional head regulations are regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 120 of 2018 concerning Amendments to the Minister of Home Affairs Regulation Number 80 of 2015 concerning the Formation of Regional Legal Products. and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. In the formation of governor regulations, there are two main types: those mandated by higher rules and those formed based on the authority of the regional head. The Riau Province Regional People's Representative Council (DPRD) has the authority to oversee the formation of gubernatorial regulations that are mandated by higher rules, while for gubernatorial regulations that are more related to autonomy functions, the DPRD has no obligation or right to oversee either the ratification or implementation. Second, Although each member of the DPRD has a supervisory function, their responsibilities are limited to commissions in public hearings without a special agenda for annual or semesterly supervisory meetings. Third,Regarding the ideal concept of regulation related to supervision of regional head regulations, considering that there are only general rules, it is necessary to make specific rules related to this supervision. This technical supervision can be made by the Minister of Home Affairs or by the regions themselves, considering that regional authority in regulating their own households has been legitimized through regional autonomy. In addition, technical regulations related to this supervision will strengthen the performance of the DPRD in legislation and supervision..

Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Wijaya, Putra; HB, Gusliana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 22 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14574771

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai salah satu norma fundamental yang dimana harus dijadikan panduan atau acuan maka kita harus bisa melihat bagaimana menafsirkan setiap bab, pasal ataupun ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan tentang hak dan kewajiban negara ataupun masyarakat. Salah satunya adalah penarikan kesimpulan tentang bagaimana relevansi dari UUD 1945 terutama Pasal 28G ayat 1 dengan hak privasi dari masyarakat Indonesia. Hal ini juga bermaksud untuk melihat kondisi Indonesia yang dimana akhir-akhir ini hak privasi seseorang seakan-akan tidak ada mengenal batasan ataupun perlindungan atas sifat keprivasian-nya. Dalam kata relevansi itu sendiri terkandung makna kecocokan, kaitan, ataupun keselarasan, terutama dalam melihat keterkaitan antara hak privasi dengan Pasal 28G ayat 1 UUD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi pengaturan hak privasi dan untuk mengetahui apakah perlindungan hak privasi dalam Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE sudah sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga melihat bentuk perlindungan hak privasi yang sesuai. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena didasarkan pada penelitian kepustakaan yang mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dibantu dengan sumber data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan menghasilkan data deskriftif. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa, Pertama, Pengaturan tentang substansi hak privasi dalam UUD 1945 ini memanglah tidak dijelaskan secara terperinci di dalamnya. Namun jika di lihat dari bagaimana cara kita menjabarkan isi dari Pasal 28 G UUD 1945 dapat dinilai sebagai sebuah bentuk dari perlindungan hak privasi seseorang yang di sampaikan secara umum sehingga pemerintah perlu membuat UU tentang hak privasi. Kedua, Melihat bagimana UU ITE ini, yg berlaku sejak 2008 dan baru sekali terjadi revisi pada tahun 2016, maka perlulah pemerintah melakukan revisi kembali dengan melihat aspek-aspek yang mempengaruhinya, terutama pada Pasal 27 ayat (1), (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29, karena pasal- pasal tersebut di cap sebagai pasal karet. Ketiga, Bentuk perlindungan hak privasi yang sesuai dengan UUD 1945 adalah perlindungan hak privasi yang dibuat sesuai dengan amanat dan isi dari UUD 1945 dan juga melihat dari aspek-aspek lain yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Saran Penulis adalah, Pertama, diharapkan pemerintah dapat membuat regulasi khusus yang membahas tentang hak privasi ini. Kedua diharapkan pemerintah melakukan revisi terhadap beberapa pasal karet yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1), ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29. Ketiga, diharapkan saat pembentukan RUU khusus hak privasi ini untuk memasukan perihal pengawasan terhadap pengumpulan data pribadi individu.

Pengaturan Electronic Voting ( E-Voting ) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Dalam Pemilihan Umum (Pemilu ) Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia Junindri, M. Tegar; HB, Gusliana; Rauf, Muhammad A.
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24.2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin. Pelaksanaan Pemilu menjadi tolak ukur demokratisasi suatu negara. Pemilu di Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam praktiknya, banyak ditemukan permasalahan dalam Pemilu konvensional seperti kesalahan dalam penandaan kertas suara dan lamanya proses perhitungan suara. Oleh karena itu, muncul gagasan Pemilu elektronik (e-voting) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. E-voting memiliki banyak keunggulan namun juga tantangan seperti kerentanan terhadap kecurangan. Perlu persiapan matang agar penerapan e-voting berjalan baik sesuai asas Pemilu. Jenis penelitian ini dapat digolongkan pada jenis penelitian normatif. Pada penelitian ini, fokus mengkaji mengenai perbandingan hukuman dari kedua sumber hukum yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode kajian kepustakaan, setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaturan Elektronik Voting (E-Voting) Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, dan Adil Dalam Pemilu Serentak Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perbandingan sistem E-voting dengan konvensional dapat dicermati dalam hal E-voting lebih efisien, akurat, konkret, serta transparan, sedangkan pengaturan hukum terhadap pemilu melalui e-voting perlu memperhatikan kedudukan putusan MK dalam hierarki perundang-undangan Indonesia yang setara dengan UU sehingga berkekuatan hukum mengikat, dengan contoh putusan MK nomor 147/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU no. 32 tahun 2004, PP pengganti UU no. 1 tahun 2014, UU no. 11 tahun 2008, dan perbup tentang pemilihan kepala desa menggunakan sistem e-voting.

Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Hendri, Radewa Kurniawan; HB, Gusliana; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 3.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Badan Pemusyawaratan Desa merupakan lembaga yang memantau pelaksanaan peraturan desa dan memberikan kesempatan kepada pemerintahan Desa untuk meningkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan adalah membuat perencanaan bersama dengan perangkat desa. Kasus yang ditemui penulis yaitu BDP yang tidak berjalan efektif karena tugas dan fungsi BPD tidak berjalan dengan baik. Karena selama lebih kurang 4-5 tahun setelah dibentuk BPD tidak terlihat kinerja yang terjalankan dengan baik dan tidak ada terobosan untuk menciptakan suatu Peraturan Desa. Jenis penulisan penelitian ini dilakukan secara sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung belum maksimal dalam pelaksanaannya karena kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa terahadap tugas dan fungsi dalam peraturan yang berlaku

Pengelolaan Keuangan Bumdes Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Utama, Ifan Novrialdi; HB, Gusliana; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 3.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (comercial institution). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara lansung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara seperti mencari data yang dibutuhkan. Sifat dari penelitian ini yatu deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah focal sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dianggap dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu seluruh pengurus BUMDes Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah kendala internal yang berupa keterbatasan tenaga kerja, terbatasnya modal usaha dan faktor eksternalnya berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dari BUMDes tersebut dan kurangnya kerjasama antar pihak desa, sedangkan upaya mengatasi kendala dalam pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha harus memenuhi standar administrasi dengan baik, dan menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku

Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Indragiri Hilir Dalam Menjaga Stabilitas Harga Kelapa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa (Studi Kasus Desa Pekan Kamis, Kec Tembilahan Hulu, Kab Alyusra, Muhammad Wira; HB, Gusliana; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 7 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11188890

Dampak dari menurunnya harga kelapa tentunya akan membuat daya beli masyarakat juga menurun sehingga para pedagang/petani kelapa dapat merasakan dampak tersebut dan tidak meningkatkan popularitas petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian peraturan hukum terkait perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perdagangan Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir di Kabupaten Indragiri Hilir di Kesaten Kesatu tentang Menjaga Stabilitas Harga Kelapa Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau empiris merupakan suatu pendekatan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Dengan lokasi penelitian bertempat di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan populasi dan sampelnya adalah seluruh pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir hanya melakukan pengendalian harga terkait penjualan buah kelapa, dengan tidak tersosialisasikannya Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Kelapa secara menyeluruh dan penguatan sumber daya manusia dari Kelompok Tani/Petani yang masih kurang. Untuk menaikkan harga jual kelapa, sebagian besar petani menjual ke pengepul kelapa, kemudian pengepul kelapa menjual kelapa ke anakan yang merupakan perpanjangan tangan dari pabrik atau industri kelapa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan pengendalian harga sesuai dengan penetapan harga dan margin perdagangan kelapa yang juga terkait dengan penurunan harga dari agen, serta ikut melakukan pengendalian untuk menurunkan harga agar kembali stabil sebagaimana mestinya. Kendala yang dihadapi adalah terlalu banyaknya rantai perdagangan sehingga menyebabkan harga turun dan kurangnya sumber daya manusia bagi petani untuk mengelola kelapa sehingga menghasilkan kelapa yang berkualitas. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Indragiri Hilir dalam memaksimalkan stabilitas harga kelapa adalah dengan mengoptimalkan peraturan yang ada, mengembangkan sumber daya petani dan memaksimalkan pengawasan agar terlaksananya stabilitas harga kelapa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Niaga Kelapa.

Tinjauan Yuridis Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lubis, Ruaida; HB, Gusliana; Diana, Ledy
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12803827

The purpose of this study is to analyze the regulation related to community participation in the formation of village regulations as well as the ideal form of community participation in the formation of village regulations based on Article 24 of Law Number 6 Year 2014 on Villages. The type of research used by the author is normative legal research with qualitative data analysis that produces descriptive data. The results of this study state that the regulation of community participation in the formation of village regulations based on Article 24 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages has failed because the level of community participation is still minimal. The author in this discussion provides an explanation of legal derivatives related to community participation in the formation of village regulations and the ideal form of participatory and transparent village regulations.

Implementasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Melindungi Data Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Di Kota Pekanbaru Al-Az, Bassam; HB, Gusliana; Junaidi, Junaidi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12525571

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan, hambatan dan upaya agar implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru berjalan sesuai peraturan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau; Staf Edukasi Perlindungan Konsumen; Komunitas yang terkena dampak. Lokasi penelitian di OJK Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka, dengan analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi data pribadi masyarakat yang melakukan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru belum dilaksanakan dengan baik; Kendala Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi data pribadi masyarakat yang melakukan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di Kota Pekanbaru yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pinjaman online dan tidak mengetahui yang mana. lembaga keuangan pinjaman online legal dan diperbolehkan OJK; Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi kepada lembaga keuangan yang ilegal atau tidak diizinkan oleh OJK, dimana sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif yang diatur dalam PJOK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. tepatnya pada Pasal 49.

Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Handi, Dian Mega; Zulwisman, Zulwisman; HB, Gusliana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 3 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10662710

The function of the DPRD regarding authority in terms of supervision over the implementation of Regional Regulations is also regulated in Article 101 Paragraph (1) C of Law Number 9 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2014 which reads: "The Provincial DPRD also has duties and authority carry out supervision over the implementation of Provincial Regional Regulations and the Provincial APBD”. Therefore, the aim of this thesis research is first, to find out the supervision of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Siak Regency in the perspective of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Second, to find out the influencing factors of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Siak Regency in improving the supervisory function. Third, to find out the efforts made by the Regional People's Representative Council (DPRD) in Siak Regency to improve its supervisory function. This type of research is classified as a qualitative research type. This research uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and data collection techniques carried out using library research methods, then qualitative analysis is carried out. From this research there are three main things that can be concluded. First, what needs to be considered is the implementation process. The responsibility of DPRD members to carry out supervision and guidance is a crucial aspect of their role. They must ensure that appropriate oversight is in place to maintain the integrity and effectiveness of their organizations. Second, . Factors that hinder the effective implementation of the DPRD's duties and functions include limited human resources (HR) for Siak district DPRD members who only have little and limited political experience, inadequate supporting facilities and infrastructure and an inadequate budget. Third, Siak Regency DPRD's supervision of the 2016 to 2019 APBD was carried out through field visits and hearings with work unit leaders. This inspection is carried out in three stages, namely the planning stage, implementation stage and accountability stage. Author's suggestions First, to increase the capacity of the DPRD in carrying out its main tasks and functions, this institution positions itself more professionally and independently as an organization outside the executive agency that has a supervisory function. Second, we hope that the implementation of the supervisory function of the Siak Regency DPRD can be carried out optimally and effectively so that there is a check and balance between the DPRD and the regulator in implementing it. Third, the way to show DPRD supervision is to provide initial Regional Regulations to the DPRD which outlines the responsibilities for implementing the APBD

Implementasi Single Identity Number Kartu Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Fachraini, Raden Shiva Nabila; HB, Gusliana; Akmal, Zainul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 10 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11498689

Single Identity Number (SIN) is a population identity number that is unique or distinctive, single and attached to someone who is registered as an Indonesian resident. Indonesian citizens and foreigners who have permanent residence permits are only allowed to be registered on one Family Card. This means that a person who is polygamous, even though both marriages are legally valid, cannot be registered on two Family Cards (KK). This is because each resident can only have one Population Identification Number (NIK) which is recorded on one family card (KK). If more than one family card is recorded, it will be recorded as duplicate data. One case of having a SIN occurred in a person named Mr. S. Mr. S had 2 family cards. The reason he has two family cards is because he is polygamous which requires him to be the head of a family who has two wives and two family cards. This research discusses the Single Identity Number in the Family Card to reduce the number of unregistered marriage couples in Pekanbaru City and what factors inhibit the implementation of the Single Identity Number Family Card as well as the efforts made by the Pekanbaru City Government in the Family Card making service.

Co-Authors ', Grace A, Putri Nazeeya Abdul Adib Raimudin Abdul Ghafur Adi Tiara Putri Adianto Agung Saputra Ahmad Raditya Yunizar Akmal, Zainul Al-Az, Bassam Alyusra, Muhammad Wira Andri Fandio Reza Andrikasmi, Sukamarriko Andyka Rahmat Putra Arauf, Muhammad Atika Ulfa Putri Ayu Tri Wulandari Bahari, Beno Bayu Alif Altarikh Bin Shahri, Mohd Izwan Davit Rahmadan Dedi Kusuma Habibie Dessy Artina Dodi Haryono Ega Julianda Putri Emilda Firdaus Erdianto Effendi Fachraini, Raden Shiva Nabila García-Jiménez, José Vicente Geofani Milthree Saragih Habibie, Dedi Kusuma Hakim, Fadwa Handi, Dian Mega Handika, Yoga Hasim As'ari Hendra Setyawan, Hendra Hendra Yulianto Hendri, Radewa Kurniawan Irwin Mirza Umami Ishaq Ishaq Junaidi ' Junaidi Junaidi Junaidi Junaidi Junindri, M. Tegar Khairunnisa Hasibuan Konang Perdana Putra Laila, Arina Ledy Diana LESTARI, FIKA Lubis, Ruaida Luthfialdo Mu’ayyadi Mardalena Hanifah Maulana, Daffa Fadhil Melyanta Siringo Ringo Mexsasai Indra Meylyn Meylyn Michael Graceson Loyver Sitompul Muhammad A Rauf Muhammad A. Rauf Muhammad A. Rauf Muhammad Armada. S Muhammad Imam Susanto Mukhlis R. Musliadi, Ricki Neri Anggela NOVRILA, YUTIKA Nowak, Agnieszka Magdalena Nugroho Susanto Olifia Nobel Asyraf Parhusip, Tania Enjelina Pavlovic, Ratko Rauf, Muhammad A. Refika Wahyuni Risky Arya Putri Rizwanda, Wawan Separen, Separen Suharjana . Sujianto Sulaiha Sulaiha Syaifullah Yophi Ardiyanto Utama, Ifan Novrialdi Uwaisyah Rani Wan Muhammad Yunus, Wan Muhammad Widiyanto Widiyanto Wijaya, Putra Wulan Septiani Zainul Akmal Zulfikar Jayakusuma Zulwisman, Zulwisman

Title Search

Found 13 Documents Search Journal : Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan