Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series : Islamic Family Law

Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur Pemanggilan Tergugat yang Berakhir Putusan Verstek Pahtur Rachman; Neneng Nurhasanah; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.432 KB) | DOI: 10.29313/bcsifl.v2i1.1049

Abstract

Abstract. Summons are a process of trial examination that must proceed according to predetermined procedures, namely legally and properly and fairly. The purpose of this principle is that the summons is made based on the laws and regulations and takes into account the distance from which the parties live. There is a decision related to the divorce lawsuit with case number No. 5594/Pdt.G/2020/PA.Sor which was decided by Verstek because the defendant did not attend the trial from start to finish due to the fact that the summons was not received by the defendant at all from the Soreang Religious Court. . This study uses an empirical normative approach, namely regarding the implementation of legal provisions in their actions in every legal event that occurs in society. Sources of data in this study are primary data and secondary data, data obtained by interview where the researcher goes directly to the field by interviewing the parties concerned, the data analysis technique used is qualitative analysis, namely analysis by studying cases. After introducing and describing the data, compare it with the existing theory, then it is processed through several stages to find conclusions and be analyzed. The results of the study show that the process of summoning the defendant in case No.5994/Pdt.G/2020/PA.Sor resulted in a Verstek decision. it is in accordance with the law, especially in article 390 HIR, PP No. 9 of 1975 article 26 only contains injustice received by the defendant because it was due to negligence in conveying the summons from the bailiff/substitute bailiff and village officials. Abstrak. Pemanggilan merupakan suatu proses pemeriksaan persidangan yang harus berjalan menurut tata cara yang telah ditentukan yaitu secara sah dan patut serta berkeadilan. Maksud dari perinsip tersebut, pemanggilan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan jarak tempat tinggal para pihak. Terdapat putusan yang berkaitan gugatan perceraian dengan nomor perkara No.5594/Pdt.G/2020/PA.Sor yang diputuskan verstek karena pihak tergugat tidak mengikuti persidangan dari awal sampai dengan selesai yang disebabkan oleh relaas panggilan tidak diterima tergugat sama sekali dari Pengadilan Agama Soreang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder, data yang diperoleh dengan wawancara dimana peneliti terjun langsung kelapangan dengan cara mewawancarai pihak yang bersangkutan, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yakni analisis dengan mempelajari kasus. Setelah memperkenalkan dan mendeskripsikan data, bandingkan dengan teori yang ada, kemudian diolah melalui beberapa tahap untuk menemukan kesimpulan dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemanggilan pihak tergugat dalam perkara No.5994/Pdt.G/2020/PA.Sor yang berakibat putusan verstek sudah sesuai dengan undang-undang terutama didalam pasal 390 HIR, PP No 9 tahun 1975 pasal 26 hanya saja mengandung ketidakadilan yang diterima oleh tergugat karena disebabkan kelalaian dalam menyampaikan relaas panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti dan aparat desa.
Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota Seilla Nur Amalia Firdaus; Titin Suprihatin Suprihatin; Encep Abdul Rojak Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.187 KB) | DOI: 10.29313/bcsifl.v2i2.2643

Abstract

Abstract. Examination of marriage documents is carried out with the aim that in the process of registering a marriage there are no violations. As examples, having more than one wife without the court's permission, falsified marriage age limits, forced marriages and so on. When violations occur, it is worth asking whether the marriage document has been properly examined by the employee concerned or not. As happened in the District Kua Garut City, examination of documents does not present a prospective husband/wife and Guardian. This study aims to determine the implementation of PMA No. 20 Tahun 2019, which is concerning Marriage Registration regarding the practice of examining documents. This research uses case study and juridical-normative approaches. Primary data sources are obtained from legislation and interviews. Secondary data sources are obtained from books, journals and other scientific works. As for data analysis is using flow chart analysis method. As for data analysis is using flow chart analysis method. The results of the study concluded that the practice of examining documents at the KUA of Garut Kota Subdistrict, in general, was in accordance with PMA No. 20 of 2019 except for inspections by presenting prospective husbands/wives and guardians to ensure that there were no obstacles to marriage. This is not in accordance with the rules because the examination is carried out during the registration of the marriage will. Which is not every registration of marriage will be attended by prospective husband/wife and guardians. Abstrak. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan dengan tujuan agar dalam proses pencatatan perkawinan tidak terjadi pelanggaran, misalnya beristeri lebih dari satu orang tanpa izin pengadilan, batas usia menikah yang dipalsukan, menikah dengan paksaan dan lain-lain. Ketika pelanggaran terjadi, patut dipertanyakan apakah pemeriksaan dokumen perkawinan sudah dilakukan dengan baik oleh pegawai yang bersangkutan. Seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Garut Kota, pemeriksaan dokumen tidak menghadirkan calon suami/istri serta wali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah mengenai praktik pemeriksaan dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan case study dan yuridis-normatif. Sumber data primer diperoleh dari perundang-undangan dan hasil wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Analisis data menggunakan metode flow chart analysis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pemeriksaan dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota pada umumnya sudah sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 kecuali pemeriksaan dengan menghadirkan calon suami/istri serta wali untuk memastikan tidak ada halangan menikah, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan karena pemeriksaan dilakukan ketika pendaftaran kehendak nikah. Yang mana tidak setiap pendaftaran kehendak nikah dihadiri oleh calon suami/istri serta wali.
Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam Sidang Itsbat Nikah Terpadu Tahun 2021 Ninda Sari Sri Rejekinah; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.033 KB) | DOI: 10.29313/bcsifl.v2i2.2664

Abstract

Abstract. Marriage is a teaching in Islam which is based on the Qur'an and hadith. Marriage in Indonesia requires registration of marriages. By registering a marriage, the achievement of administrative order and marriage becomes clear. Itsbat marriage is one way for those whose marriages have not been recorded, with the marriage itsbat of marriages that have been carried out obtaining legal legality and the marriage becomes clear. As for what is meant by integrated marriage itsbat, namely, the marriage itsbat trial which is carried out jointly and in collaboration with several related agencies. The integrated marriage itsbat carried out by the Religious Courts is regulated in Perma Number 1 of 2015 concerning Integrated Services for Mobile Courts. Perma Number 1 of 2015 has a goal to improve services in the field of law and help the community, especially people who have limited costs, distance, and time in obtaining their civil rights. In this study, the authors formulate a problem regarding the procedure for integrated marriage itsbat contained in Perma Number 1 of 2015, as well as the purpose of this study to answer the formulation of the problem. The method used in this study uses a qualitative method with a normative juridical approach and data analysis techniques are carried out using conceptual and interactive analysis techniques. The results and conclusions in this study are the implementation of the integrated marriage itsbat trial carried out by the Purwakarta Religious Court in accordance with the terms and conditions of Perma Number 1 of 2015, and its implementation can be said to be effective and successful in applying the principles of simple, fast, and low cost. Abstrak. Perkawinan merupakan ajaran dalam Islam yang berdasar pada Al-Qur’an dan hadits. Perkawinan di Indonesia mengharuskan dilakukannya pencatatan perkawinan. Dengan tercatatnya suatu perkawinan maka, tercapainya tertib administrasi dan perkawinannya menjadi jelas adanya. Itsbat nikah merupakan salah satu jalan bagi yang perkawinannya belum tercatat, dengan dilakukannya itsbat nikah perkawinan yang telah dilakukan mendapat legalitas hukum dan perkawinannya menjadi jelas adanya. Adapun yang dimaksud dengan itsbat nikah terpadu yaitu, sidang itsbat nikah yang dilakukan secara bersama-sama dan bekerjasma dengan beberapa instansi terkait. Itsbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Perma Nomor 1 Tahun 2015 memilki tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan biaya, jarak, dan waktu dalam memperoleh hak keperdataannya. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah mengenai prosedur itsbat nikah terpadu yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015, serta tujuan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis konsep dan interaktif. Adapun hasil dan simpulan dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purwakarta telah sesuai dengan syarat serta ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2015, dan pelaksanaanya dapat dikatakan efektif dan berhasil menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Implementasi Aplikasi E-Court sebagai Upaya dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang pada Tahun 2020-2021 Nelly Naelufar; Yandi Maryandi; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.504 KB) | DOI: 10.29313/bcsifl.v2i2.2715

Abstract

Abstract. The Supreme Court (MA) through the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Electronic Courts which has been selected by PERMA No. 3 of 2018 concerning Electronic Court Case Administration, issued an e-court system. Registration of cases to the Religious Courts before the PERMA No. 1 of 2019 regarding the e-court system, is carried out conventionally, namely parties seeking justice must come directly to the Religious Court itself. The purpose of this study is also to find out how the process of resolving divorce cases through the e-court of the Supreme Court by looking at the simple, fast, and low-cost courts, and how to apply PERMA Number 1 of 2019 concerning online case administration. By using empirical juridical research methods, these observations made direct observations by means of document studies, and it can be said that: the application of the e-court application at the Sumedang Religious Court has been implemented, according to a simple, fast, and low-cost court. However, there are still several obstacles that hinder the maximal factor of this kind of implementation, the main obstacle is from the litigants themselves. Abstrak. Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadilannSecara Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik mengeluarkan sistem e-court. Pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama sebelum adanya PERMA No. 1 Tahun 2019 mengenai sistem e-court, dilaksanakan secara konvensional, yaitu pihak yang mencari keadilan harus datang secara langsung ke Pengadilan Agama itu sendiri. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah juga untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian melalui e-court Mahkamah Agung dengan melihat pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta bagaimana penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara secara online. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, pengamatan ini dilakukan pengamatan langsung dengan cara study document, dan dapat disimpulkan bahwa: implementasi aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sumedang sudah sangat maksimal diterapkan, sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang menghambat kurang maksimalnya penerapan asas ini, faktor utama kendalanya yaitu dari para pihak yang berperkara itu sendiri.
Studi Etnografi Penyelesaian Sengketa Waris Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cirendeu Nisa Nurfebrianti; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.186 KB) | DOI: 10.29313/bcsifl.v2i2.2966

Abstract

Abstract. This study is based on the customary law applicable to the people who occupy the traditional village of Cirendeu located in Cimahi where the people there have their own rules in solving various problems that occur between the people, including in this case is the inheritance dispute. From the results of the discussion contained in this thesis it can be concluded that the model of inheritance dispute resolution applicable to the community in the traditional village of Cirendeu is deliberation. The deliberations are divided into two stages, namely family deliberations attended by the heirs and related families then if it is not completed in the first stage, traditional deliberations are carried out which are attended by traditional elders. Abstrak. Penelitian ini didasarkan kepada hukum adat yang berlaku pada masyarakat yang menempati Kampung Adat Cirendeu yang terletak di Kota Cimahi di mana masyarakat sana mempunyai aturan tersendiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi diantara masyarakatnya, termasuk dalam hal ini adalah sengketa waris. Dari hasil pembahasan yang tertuang dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa model penyelesaian sengketa waris yang berlaku pada masyarakat di Kampung Adat Cirendeu adalah musyawarah. Musyawarah terbagi ke dalam dua tahap, yaitu musyawarah keluarga yang dihadiri oleh ahli waris dan keluarga yang terkait kemudian apabila tidak selesai pada tahap pertama maka dilakukanlah musyawarah adat yang dihadiri oleh tetua adat.
Analisis Dikabulkannya Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan Velany Putri Rosidy Rosih oci; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.7749

Abstract

Abstract. Applications for dispensation of marriage at the Tasikmalaya Religious Court in 2019-2021 have increased rapidly, the existence of Perma Number 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating marital dispensation does not make requests for dispensation marital status decreased. In this study, there are two formulations of the problem, first 1) What are the main factors for the increase in underage child marriages in 2019-2021 at the Tasikmalaya Religious Court, and second 2) What are the considerations of judges in giving decisions on marriage dispensation letters to minors when reviewed by Perma Number 5 of 2019. The purpose of this research is to find out how the main factors are the increase in requests for marriage dispensation in the Tasikmalaya Religious Court, and to find out the judge's considerations in giving decisions for requests for dispensation marriage case. The method used in this research is a qualitative approach. This type of research is in the form of field research using a normative juridical approach, as well as determining the location of the research at the Tasikmalaya Religious Court. From the results of this study it can be concluded that: the causes of underage marriages in Tasikmalaya District are influenced by several factors, namely due to Education Factors, Tradition and Culture Factors, Promiscuity Factors, Economic Factors, and Parental Factors. The judge's decision in adjudicating the request for marriage dispensation for minors aims to avoid harm because of the parents' fear of the child doing things that are prohibited by religion. Abstrak. Permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tahun 2019-2021 meningkat dengan pesat, adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi perkawinan tidak menjadikan permohonan dispensasi perkawinan menurun. Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yang pertama 1) Bagaimana Faktor-Faktor utama meningkatnya perkawinan anak dibawah umur pada tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Tasikmalaya, dan yang kedua 2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan surat dispensasi perkawinan pada anak dibawah umur jika ditinjau Perma Nomor 5 tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana faktor–faktor utama begitu meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan Agama Tasikmalaya, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bagi permohonan dispensasi perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, serta penentuan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa: faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tasikmalaya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena Faktor Pendidikan, Faktor Tradisi dan Budaya, Faktor Pergaulan Bebas, Faktor Ekonomi, dan Faktor Orang tua. Putusan Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan pada anak di bawah umur bertujuan untuk menjauhi kemudharatan karena kekhawatiran orang tua terhadap sang anak melakukan hal yang dilarang oleh Agama.
Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A Sinta Bela Febriana; Encep Abdul Rojak; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i2.7789

Abstract

Abstract. The Mobile Court is a judicial process that is carried out outside a certain Religious Court building, with the aim of providing services for legalizing marriages and other cases. It is intended for people who have problems coming directly to the Religious Court building due to cost, physical to geographical barriers, with a stretch of implementation during simple reinforcement, fast and low cost. The Garut Religious Court is a court that accepts many cases from various corners of the Garut area, so that with a wide area distribution, the Mobile Court program is an alternative legal service that can reach all people who need it even in isolated areas. trials are held outside the court building, however the procedures, procedures and mechanisms for carrying out a mobile court must be carried out as the trial process takes place in the offices of the Religious/State Courts in general. This study aims to see the implementation of the mobile court in Bungbulang District. Researchers use qualitative methods with empirical juridical approaches. The type of research data used is field research. Source of data in this research comes from primary data and secondary data. The data collection method used interviews conducted with the Chief Judge and Junior Registrar of Law at the Garut Religious Court. The results of this study indicate that the implementation of the mobile court at the Garut Religious Court is in accordance with PERMA No. 1 of 2015 and in accordance with the principles of simple, fast and low-cost justice. Abstrak. Sidang Keliling merupakan prosesi persidangan yang dilakukan diluar gedung Pengadilan Agama tertentu, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya. Diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kendala untuk datang langsung ke gedung Pengadilan Agama karena hambatan biaya, fisik hingga hambatan geografis, dengan penekanan pelaksanaan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Agama Garut merupakan pengadilan yang menerima banyak perkara dari berbagai pelosok di wilayah Garut, sehingga dengan sebaran wilayah yang luas menjadikan program Sidang Keliling sebagai alternatif pelayanan hukum yang bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan hingga ke wilayah terisolir. Sekalipun persidangan dilaksanakan diluar gedung pengadilan akan tetapi prosedur, tata cara hingga mekanisme pelaksanaan sidang keliling harus dilaksanakan sebagaimana proses persidangan di kantor Pengadilan Agama/negeri pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Bungbulang. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara yang dilakukan bersama Hakim Ketua dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Garut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaksanaan sidang keliling di pengadilan Agama garut telah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2015 dan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Analisis Implementasi pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Cileunyi Maudi Salsabilah; Titin Suprihatin; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.7974

Abstract

Abstract. This research is based on the implementation of premarital guidance which is carried out face-to-face at the KUA of Cileunyi District. The KUA has a role and function in providing services, guidance and supervision in terms of marriage, family, religion and related activities in Islamic society. One of them is related to premarital guidance carried out by the KUA as a form of the goal of achieving marriage. At the Cileunyi District KUA, the implementation of face-to-face premarital guidance is carried out for 7 hours, 7 themes of material and guidance participants are only 15 couples. Meanwhile, the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018 has regulated the implementation of premarital guidance including face-to-face implementation time for 16 hours, 8 themes of material and premarital guidance participants as many as 25 couples. The purpose of this study is to determine the implementation of premarital guidance at the Cileunyi Kec KUA based on the rules of the Director General of Islamic Guidance No. 379 of 2018. The method used in this research is a qualitative method with the data analysis process carried out inductively, where conclusions are drawn based on specific facts found from field data collection or commonly referred to as field research, not from certain theories. The results showed that the implementation of premarital guidance at the Cileunyi District Religious Affairs Office has been carried out face-to-face in accordance with the Regulation of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 201. Abstrak. Penelitian ini melatar belakangi pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan secara tatap muka di KUA Kecamatan Cileunyi. KUA mempunyai peran dan fungsinya dalam menyediakan layanan, bimbingan dan pengawasan dalam hal perkawinan, keluarga, agama dan kegiatan terkait di masyarakat Islam. Salah satunya terkait dengan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA sebagai bentuk tujuan dari tercapainya pernikahan. Di KUA Kecamatan Cileunyi pelaksanaan bimbingan pranikah tatap muka dilaksanakan selama 7 jam, 7 tema materi dan peserta bimbingan hanya 15 pasangan. Sedangkan dalam aturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 telah mengatur tentang pelaksanaan bimbingan pranikah diantaranya mengenai waktu pelaksanaan tatap muka selama 16 jam, 8 tema materi dan peserta bimbingan pranikah sebanyak 25 pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec Cileunyi dengan berdasarkan aturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan proses analisis data dilakukan secara induktif, di mana kesimpulan diambil berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dari pengumpulan data lapangan atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (field research) bukan dari teori tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi sudah dilaksanakan secara tatap muka sesuai dengan Aturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 diantaranya mengenai jumlah narasumber yang diampu. Namun terdapat pula ke tidaksesuaian dari segi waktu pelaksanaan, materi hingga jumlah peserta yang seharusnya.
Akurasi Arah Kiblat pada Bangunan Bertingkat Astuti; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.9380

Abstract

Abstract. Qibla direction is one of the requirements for the validity of prayers, several buildings in Unisba have different azimuths from the Qibla direction. The problem that occurs is when the prayer room is in a multi-storey building, so it is necessary to do the accuracy of the Qibla direction. If the Qibla direction only faces the west wall, the Qibla direction will automatically be different. Therefore, researchers will conduct research to test the accuracy of the Qibla direction at mosques or prayer rooms in multi-storey buildings. The purpose of this study is to determine the difference between the azimuth direction of the building for multi-storey buildings in Unisba. The method used in this research is qualitative research with an empirical juridical approach, interview and observation data collection techniques, which are analyzed with the result that there are deviations in the direction of the Qibla in multi-storey buildings at Unisba. Abstrak. Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat, beberapa bangunan yang ada di Unisba itu berbeda azimuthnya dengan arah kiblat. Masalah yang terjadi adalah ketika mushola itu berada di dalam bangunan bertingkat sehingga perlu dilakukannya akurasi terhadap arah kiblat. Jika arah kiblat hanya menghadap ke dinding sebelah barat saja, otomatis akan berbeda arah kiblatnya. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian uji akurasi arah kiblat pada masjid atau mushola yang ada pada bangungan bertingkat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui selisih azimuth arah bangunan dengan arah kiblat pada bangunan bertingkat yang ada di Unisba. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data wawancara dan observasi, yang dianalisis dengan hasil bahwasannya terdapat penyimpangan arah kiblat pada bangunan bertingkat di Unisba.
Tinjauan Maqasyid Syariah terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri Bagi Bekas Suami Eka Putra Pratama Pratama; Asep Ramdan Hidayat; Encep Abdul Rojak
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i2.9405

Abstract

Abstract. The Islamic Community Guidance Circular Letter No: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage during the Wife's Idah Period are cons from the community who disagree about the provisions requiring men to carry out the Idah period in the circular letter. In Islam the provisions of Idah are specifically directed to women who have been abandoned by their husbands. The purpose of this thesis research is to find out the purpose of issuing Circular Letter No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 and how to review maqasyid sharia and saddudz dzari'ah regarding the provisions of iddah for men in this circular letter. The focus of this study uses the theory of establishing Islamic law through the aspects of maqasyid sharia and saddudz dzari'ah. The type of this research is library research. data analysis using descriptive qualitative method and the method of obtaining data is by literature study and interviews. The results of this study conclude that the application of the law of idah in this Circular Letter is reviewed through the aspect of determining the sharia maqasyid law that can provide benefits in its application and can be used as a legal argument, because it can protect the soul (hifzun-nafs) because it can protect the psychic and mental soul of a woman when she has just been divorced by her husband. And according to saddudz dzari'ah as a precaution and anticipation of the occurrence of covert polygamy in order to maintain harmony between the ex-husband and ex-wife. This means that the determination of the provisions in the circular letter contains a benefit. Abstrak. Surat Edaran Bimas Islam No: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri ini terdapat kontra dari masyarakat yang tidak setuju mengenai isi ketentuan yang mengharuskan laki-laki melaksanakan waktu idah dalam surat edaran tersebut. Dalam Islam ketentuan idah hanya tertuju secara khusus perintahnya untuk perempuan yang ditinggalkan suaminya. Tujuan penelitian skripsi ini adalah, mengetahui tujuan dikeluarkannya Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan bagaimana tinjauan maqasyid syariah dan saddudz dzari’ah terhadap ketentuan idah bagi laki-laki dalam surat edaran terebut. Fokus kajian ini menggunakan teori penetapan hukum Islam melalui aspek maqasyid syariah dan saddudz dzari’ah, jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (library research), dengan sifat penelitian deskriptif analisis, melalui pendekatan yuridis normatif, sumber data yang dikumpulkan sumber primer dan sekunder, serta metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode memperoleh data yaitu dengan studi pustaka serta wawancara. Hasil penelitian ini meyimpulkan pemberlakuan hukum idah dalam Surat Edaran ini ditinjau melalui aspek penetapan hukum maqasyid syariah dapat memberikan kemaslahatan dalam penerapannya dan dapat dijadikan dalil hukum, karena dapat melindungi jiwa (hifzun-nafs) karena dapat melindungi jiwa psikis dan mental wanita ketika baru saja diceraikan oleh suaminya. Dan menurut saddudz dzari’ah sebagai upaya jaga-jaga serta antisipasi dalam terjadinya poligami terselubung agar menjaga keharmonisan diantara mantan suami dan mantan istri tersebut. Artinya penetapan ketentuan dalam surat edaran tersebut mengandung sebuah kemaslahatan.