Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe) Rodi Rodi; Murdjani Kamaluddin; Jamal Bake
Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Publica Vol 11 No 1
Publisher : Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/publica.v11i1.13505

Abstract

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan pengawasan dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia   (TKI)  oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)  pada Dinas Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe dan PJTKI. Informan penelitian ditetapkan dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan analisis data interaktif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Implementasi kebijakan pengawasan dalam penempatan TKI oleh PJTKI. pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe dapat terlaksana melalui: (a) pengawasan langsung meliputi pengawasan pendaftaran  dan Seleksi Calon TKI, pengawasan dokumen, pengawasan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri, pengawasan pendidikan dan pelatihan  kerja calon TKI, pengawasan uji kompetensi, pengawasan penandatanganan penempatan kerja dan perjanjian kerja calon TKI, pengawasan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan. (b) pengawasan tidak langsung meliputi:  pengawasan pelayanan proses pemulangan TKI dan pengawasan pemulangan TKI sebanyak 30 orang tahun 2018 dan sebanyak 255 orang tahun 2019 asal Kabupaten Konawe oleh PJTKI. Kata Kunci: Impelemntasi, Kebijakan Pengawasan, Penempatan, TKI