Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.642

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Media Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Varia Justicia Media of Law and Sharia Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Media of Law and Sharia

Bagus Sarnawa

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Author-ID : 3008763

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

FUNGSI PENGAWASAN ASAS NETRALITAS TERHADAP ASN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU DIY Muhammad Khaisar Ajiprasetyo; Bagus Sarnawa
Media of Law and Sharia Vol 1, No 4: September 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Badan Penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, DKPP melakukan tugasnya masing-masing. Dalam hal pengawasan proses pemilu di Provinsi DIY dilaksanakan oleh Bawaslu DIY berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu berwenang mengawasi dan memproses pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Diantara hal yang diawasi oleh Bawaslu DIY adalah netralitas ASN. Maka, pengawasan terhadap kenetralan ASN sangat diperlukan guna memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat menimbulkan permasalahan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu DIY terhadap asas netralitas ASN di DIY. Apakah ASN di DIY sudah mentaati asas netralitasnya sebagai ASN atau belum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi DIY. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelanggaran pemilu sebenarnya masih terjadi di wilayah hukum Provinsi DIY, namun dalam hal pelanggaran netralitas ASN masih dikategorikan minim. Dari data yang didapat, bahwa netralitas ASN harus dijaga karena posisi ASN yang strategis dalam pemerintahan, maka pengawasan terhadap ASN dilakukan oleh Bawaslu mulai dari upaya pencegahan, upaya penindakan, hingga proses pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar. Bawaslu harus terus melaksanakan kewajiban sesuai regulasi dan mengupgrade SDM juga menambah fasilitas yang dapat menunjang kinerja pengawasan pemilu agar pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi dapat ditekan jumlahnya

Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Nadia Rifka Safira; Bagus Sarnawa
Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja, karena dalam melakukan suatu pekerjaan, pekerja akan dihadapkan dengan resiko kecelakaan kerja. Dalam masa pandemi covid-19 ini program keselamatan dan kesehatan kerja perlu ditingkatkan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja, yaitu penyebaran virus corona (covid-19). Toserba Mulia Godean merupakan tempat umum dimana semua orang dapat berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan jual beli yang mana jika terdapat banyak orang, peluang penyebaran covid-19 dapat dikatakan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja di Toserba Mulia Godeanpada masa pandemi covid-19 serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan analisis data deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan adalah data primer dimana untuk mendapat data tersebut harus dilakukan secara langsung melalui wawancara dan/atau kuesioner serta data sekunder, yaitu dengan penelaahan kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dll. Metode penentuan sample yang digunakan adalah random sampling, yaitu pengambilan sample secara acak kepada pekerja di Toserba Mulia Godean. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja sudah dilakukan, yaitu dengan mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial yang berupa BPJS Ketenagakerjaan, namun belum maksimal karena ada beberapa hambatan, seperti masa pekerja yang tidak tetap dimana pekerja dapat mengundurkan diri dari pekerjaanya sewaktu-waktu.

Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Perlindungan terhadap Hak-Hak Atas Upah Pekerja Ideta Eka Saputra; Bagus Sarnawa
Media of Law and Sharia Vol 3, No 4: September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v3i4.14330

Pemenuhan hak atas upah pekerja merupakan hal yang harus diawasi oleh pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bertujuan untuk melindungi hak-hak atas upah pekerja dalam hal ini pemberian upah sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kota/kabupaten). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja harus optimal dan efektif. Berdasarkan hal diatas penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dalam pengawasan pengupahan dan hambatan-hambatan dalam pengawasan pengupahan di Kabupaten Purworejo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif–empiris. Bedasarkan norma mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) dengan metode wawancara dan studi pustaka untuk mencapai hasil penelitian. Responden dalam wawancara penelitian ini yaitu Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kepala SATWASKER Magelang, sebagai instansi yang memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap perusahaan di Kabupaten Purworejo. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas Tenaga lerja telah menjalankan perannya memberikan perlindungan atas hak upah pekerja melalui pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan penegakan hukum bagi pekerja

Co-Authors Ideta Eka Saputra Monicha Widyasputri Muhammad Haris Aulawi Muhammad Khaisar Ajiprasetyo Mukhtar Zuhdi Nadia Rifka Safira Naufalian Satya Huda Tama Reni Anggriani

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Media of Law and Sharia

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Media of Law and Sharia