Articles
<![CDATA[PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN LIBERAL DAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>
<![CDATA[ GLOBAL CITIZEN Vol 6, No 2 (2018): GLOBAL CITIZEN ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.865 KB)
<![CDATA[Tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis pembubaran Hizbut TahrirIndonesia (HTI) ditinjau dari perspektif kewarganegaraan liberal dan kewarganegaraanrepublik. Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yang mengacu pada sumberdata sekunder dan tersier. Jika menganalisisnya menggunakan kewarganegaraan liberal,pembubaran itu tentunya tidak sah, karena Perppu merupakan sarana mengekang ataumeniadakan kebebasan, terutama kebebasan berorganisasi. Tetapi bagikewarganegaraan republikanisme, cita-cita organisasi massa HTI tidaklah sejalandengan bangsa Indonesia yang menganut Pancasila dan UUD Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Jika tidak sejalan dengan cita-cita, bisa dianggap patriotismeanggota HTI sangatlah kurang.Kata Kunci : Hizbut Tahrir Indonesia, Kewarganegaraan Liberal,Kewarganegaraan Republik]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMENUHAN GURU PRODUKTIF SMK DI ERA SENTRALISASI PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Noviansyah, Wahyu]]>;
<![CDATA[Thamrin, A.G.]]>;
<![CDATA[Agustin, Rima Sri]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.692 KB)
|
DOI: 10.33061/jgz.v9i1.3631
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan jumlah SMK dengan target rasio SMA dan SMK sebesar 70:30 membawa implikasi pada peningkatan kebutuhan guru produktif SMK. Kebutuhan guru perlu dipenuhi secara efektif dan efisien. Keunikan sistem sentralisasi pendidikan dengan pengelolaan yang terpusat dapat dijadikan referensi dalam membentuk skema pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan mendeskripsikan skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi pendidikan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi, antara lain melalui: (1) Program D III Guru Kejuruan; (2) Program Tunjangan Ikatan Dinas (TID); (3) Program Seleksi CPNS]]>
<![CDATA[KAJIAN FEMINISME TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Adlhiyati, Zakki]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>;
<![CDATA[Soehartono, Soehartono]]>;
<![CDATA[Harjono, Harjono]]>;
<![CDATA[Yulianti, Sri Wahyuningsih]]>;
<![CDATA[Septiningsih, Ismawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.197 KB)
|
DOI: 10.33061/jgz.v9i2.4532
<![CDATA[Terjadi perubahan atas eksistensi perempuan sebagai suatu subjek yang independen. Hal ini terlihat dari adanya perubahan relasi antara perempuan dengan laki-laki pada saat ini. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan (UUP) ternyata belum memberikan perlindungan kepada perempuan atas kesetaraan gender. UUP masih membedakan hak serta kewajiban perempuan dengan laki-laki terkait persyaratan poligami UUP focus pada ketidakmampuan fisik perempuan sebagai alasan poligami. Ketentuan-ketentuan tersebut menempatkan perempuan pada posisi inferior. Feminisme menghendaki adanya pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek yang mandiri dengan persamaan status, hak dan kewajiban dengan laki-laki. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir Negara dan pemberian pengakuan kepada perempuan sebagai suatu subjek yang independen, dari situ diharapkan negara dapat memberikan kesetaraan gender kepada perempuan.]]>
<![CDATA[Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan COVID-19 Dan Karakteristik Masyarakat ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>;
<![CDATA[Harjono, Harjono]]>;
<![CDATA[Yulianti, Sri Wahyuningsih]]>;
<![CDATA[Septiningsih, Ismawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33061/jgz.v9i2.4039
<![CDATA[Wabah Covid-19 sudah hampir menyebar di seluruh dunia. Masa pandemi Covid-19 di Indonesia belum diketahui secara pasti berakhirnya kapan karena penyebarannya sudah merata di seluruh wilayah NKRI. Pengabdian ini menggunakan metode normatif dan eksploratif. Ada beberapa upaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota antara lain pendirian rumah sakit darurat khusus Covid-19, kebijakan terkait pembatasan transportasi, dan pemberian bantuan langsung tunai atau jaring pengaman sosial. Pengabdian ini mengkaji beberapa perilaku masyarakat yang menjadi kendala dari upaya pemerintah dalam penanggulangan covid. Hasil dari pengabdian ini diharapkan mampu membentuk karakteristik masyakarat yaitu heroik, patuh dan sadar diri, dan gotong royong terutama dalam menanggulangi wabah covid-19.]]>
<![CDATA[PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN LIBERAL DAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK ]]>
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2018): GLOBAL CITIZEN ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.865 KB)
|
DOI: 10.33061/glcz.v6i2.2547
<![CDATA[Tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis pembubaran Hizbut TahrirIndonesia (HTI) ditinjau dari perspektif kewarganegaraan liberal dan kewarganegaraanrepublik. Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yang mengacu pada sumberdata sekunder dan tersier. Jika menganalisisnya menggunakan kewarganegaraan liberal,pembubaran itu tentunya tidak sah, karena Perppu merupakan sarana mengekang ataumeniadakan kebebasan, terutama kebebasan berorganisasi. Tetapi bagikewarganegaraan republikanisme, cita-cita organisasi massa HTI tidaklah sejalandengan bangsa Indonesia yang menganut Pancasila dan UUD Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Jika tidak sejalan dengan cita-cita, bisa dianggap patriotismeanggota HTI sangatlah kurang.Kata Kunci : Hizbut Tahrir Indonesia, Kewarganegaraan Liberal,Kewarganegaraan Republik]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMENUHAN GURU PRODUKTIF SMK DI ERA SENTRALISASI PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Wahyu Noviansyah]]>;
<![CDATA[A.G. Thamrin]]>;
<![CDATA[Rima Sri Agustin]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.692 KB)
|
DOI: 10.33061/jgz.v9i1.3631
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan jumlah SMK dengan target rasio SMA dan SMK sebesar 70:30 membawa implikasi pada peningkatan kebutuhan guru produktif SMK. Kebutuhan guru perlu dipenuhi secara efektif dan efisien. Keunikan sistem sentralisasi pendidikan dengan pengelolaan yang terpusat dapat dijadikan referensi dalam membentuk skema pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan mendeskripsikan skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi pendidikan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi, antara lain melalui: (1) Program D III Guru Kejuruan; (2) Program Tunjangan Ikatan Dinas (TID); (3) Program Seleksi CPNS]]>
<![CDATA[Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan COVID-19 Dan Karakteristik Masyarakat ]]>
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Harjono Harjono]]>;
<![CDATA[Sri Wahyuningsih Yulianti]]>;
<![CDATA[Ismawati Septiningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.59 KB)
|
DOI: 10.33061/jgz.v9i2.4039
<![CDATA[Wabah Covid-19 sudah hampir menyebar di seluruh dunia. Masa pandemi Covid-19 di Indonesia belum diketahui secara pasti berakhirnya kapan karena penyebarannya sudah merata di seluruh wilayah NKRI. Pengabdian ini menggunakan metode normatif dan eksploratif. Ada beberapa upaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota antara lain pendirian rumah sakit darurat khusus Covid-19, kebijakan terkait pembatasan transportasi, dan pemberian bantuan langsung tunai atau jaring pengaman sosial. Pengabdian ini mengkaji beberapa perilaku masyarakat yang menjadi kendala dari upaya pemerintah dalam penanggulangan covid. Hasil dari pengabdian ini diharapkan mampu membentuk karakteristik masyakarat yaitu heroik, patuh dan sadar diri, dan gotong royong terutama dalam menanggulangi wabah covid-19.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAY LATER ]]>
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Ismawati Septiningsih]]>;
<![CDATA[Zakki Adihiyati]]>;
<![CDATA[Kristiyadi Yoke Sarah Asafita]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.266 KB)
|
DOI: 10.33061/jgz.v10i2.6694
<![CDATA[In this millennial era, it is very easy to get an unsecured money loan, one of which is by using a Shopee Paylater electronic money loan. However, in its use it often also causes losses because the interest on the loan is so large that it makes it difficult for users of electronic money loans to pay and pay off their debts. Therefore, this study aims to explore how legal protection is for users of electronic money loans, especially the Shopee Paylater application which is a polemic among the Indonesian people. The method used in this research is a normative legal research method with a conceptual approach and an approach to legislation. The conceptual approach is carried out by analyzing the concept of consumer protection and the agreed agreement to be able to digest the legal relationship between parties in the Shopee application with the Shopee Paylater feature. The results showed that there was a cooperative relationship between Shopee and PT Lentera Dana Nusantara as the lender.]]>
<![CDATA[THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN CONSUMER AGREEMENTS AND ITS INFLUENCE ON THE VALIDITY OF CONTRACTS ARE LINKED TO LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION IN ACHIEVING ECONOMIC DEVELOPMENT GOALS IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dewi, Putri Maha]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>;
<![CDATA[Septiningsih, Ismawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPKn Universitas Slamet Riyadi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33061/jgz.v12i2.9271
<![CDATA[This article discusses the civil aspect in contract cases, which are used by many people in various business collaborations. This article uses a normative research method, and uses a statutory approach. The provisions limiting the authority to make this exoneration clause have not been explicitly regulated. The only provision is the UUPK, although it uses the term standard clause which turns out to be different in meaning from the exoneration clause. In this case the standard clause is defined as a clause made unilaterally by the business actor, but its contents may not lead to an exoneration clause. Meanwhile, the exoneration clause as explained earlier is a clause that contains an attempt to limit, or even completely eliminate, the responsibility that should be borne by one of the parties, in this case the business actor. Legal protection is to provide protection for human rights that are harmed by others and this protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law so that the achievement of business/economic development goals in Indonesia is achieved in accordance with the values of justice of the Indonesian people.]]>
<![CDATA[PERALIHAN TANAH MELALUI JUAL BELI MENURUT HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdullah, Abdullah]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPKn Universitas Slamet Riyadi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33061/jgz.v13i1.10055
<![CDATA[Land is the embodiment of the existence and territory of each individual and each country. because people understand that Indonesia is an agricultural country and agriculture is one of the sources of livelihood of Indonesian people. Land is a source of livelihood for many people and should be specially protected by the state. This study aims to identify land transfer activities based on land law in Indonesia. This study uses normative legal research methods, through statutory and conceptual approaches. In the results and discussion of this study, the transfer of land use rights under national land law also refers to customary law. The transfer of land use rights in the form of purchase and sale is carried out on the basis of specific customary law and in money.]]>
